Berdasarkan dokumen tersebut diketahui pilkades serentak ditunda selama 25 hari dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, jadwal pemilihan direncanakan akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang. Tapi, dalam jadwal yang beredar itu berubah menjadi 15 November.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso Haeriyah Yuliati mengaku bahwa dokumen yang sudah tersebar itu statusnya belum final. "Belum final, baru rencana. Nanti pastinya akan kami infokan lagi," katanya ketika dikonfirmasi, kemarin (20/8) siang.
Walaupun demikian, menurut dia, kemungkinan besar pelaksanaan pilkades serentak memang ditunda. Tapi, untuk ketentuannya masih belum bisa dipastikan, dan belum ada keputusan final. "Tetapi, jadwal yang beredar itu belum final," imbuhnya,
Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan legislatif terkait surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 141/4251/SJ, tentang larangan tahapan pilkades yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Pihaknya mengaku masih mendalami hasil koordinasi tersebut. "Karena banyak masukan dari legislatif," imbuhnya.
Oleh karena itu, kata dia, sekarang masih tetap menggunakan jadwal yang lama. Di mana tahapannya adalah pendaftaran calon kepala desa. "Desa yang akan melangsungkan pilkades serentak untuk tetap melanjutkan tahapan sesuai jadwal yang lama," jelasnya.
Selanjutnya, saat jadwal baru selesai akan secara resmi diumumkan kepada seluruh panitia desa yang menggelar pilkades serentak, pihaknya berharap warga tetap kondusif. "Secepatnya kami selesaikan. Panitia di desa dan warga yang akan mendaftarkan diri tetap berjalan. Silakan lanjutkan sebelum ada informasi resmi dari kami," paparnya.
Sebagai informasi, jika mengacu pada jadwal lama pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Bondowoso, sudah masuk tahapan pendaftaran sejak 16 Agustus lalu.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso Ady Kresna berharap jadwal pilkades serentak tak berubah. Yakni tetap berjalan sesuai jadwal yang ada. “Tetapi, jika pemerintah kabupaten merencanakan penundaan, saya berharap rencana itu final. Jika belum final, sebaiknya direkalkulasi dan digodok lagi secara komprehensif,” ungkap Ady kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Menurut politisi Golkar ini, apabila ada penundaan, diharapkan tidak terjadi sampai dua kali. Sekali menunda, maka itu adalah yang pertama dan terakhir. Ady juga menyebut, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problematika yang ada harus presisi. Jangan sampai terjadi penundaan terulang kembali akibat kurang matangnya perkiraan jadwal penundaan. “Kita harus memikirkan psikologi politik masyarakat yang sudah mulai mengkristal. Kita juga harus berempati kepada semua bakal calon kepala desa. Ketidakpastian penundaan akan menimbulkan konsekuensi politik yang cukup pelik di tataran akar rumput,” bebernya.
Lebih terperinci, menurutnya, panitia pilkades harus segera mendapatkan sosialisasi dan bimbingan teknis. Sebab, hal-hal terperinci tersebut sangatlah penting demi terselenggaranya pilkades yang aman dan sesuai protokol kesehatan di masa pandemi. Menurutnya, semua komponen pelaksanaan dan penanggung jawab pilkades, mulai tingkat desa hingga kabupaten, harus punya persepsi yang sama tentang aturan, mekanisme, persyaratan. dan tahapan pilkades. “Jangan sampai terjadi mispersepsi yang memicu disinformasi di tingkat bawah,” harapnya.
Ady juga menekankan bahwa hak panitia pilkades harus tepat sasaran. Yakni berkaitan dengan honor mereka. “Satu lagi, honor panitia sebaiknya dinaikkan. Minimal setara dengan honor panitia pilkades tahun 2019. Menjadi panitia pilkades di masa pandemi tentu lebih berisiko,” minta Ady.
Jurnalis : Ilham Wahyudi, Muchammad Ainul Budi, Lintang Anis Bena Kinanti
Fotografer : Ilustrasi Radar Bojonegoro
Redaktur : Mahrus Sholih Editor : Safitri