alexametrics
27.9 C
Jember
Wednesday, 29 June 2022

Polemik Lelang Jabatan Jadi Isu Hangat di Bondowoso

-Komisi 1 Panggil Tim Pansel untuk Klarifikasi

-PJ Sekda Masih Bungkam

Mobile_AP_Rectangle 1

BONDOWOSO, RADARJEMBER.IDOpen bidding 14 OPD yang sejatinya sudah selesai ternyata masih menyisakan drama. Polemik lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso ini ternyata kembali mencuat ke permukaan publik lantaran adanya isu jual beli jabatan.

Hal ini terungkap, Kamis (19/8) lalu, saat Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso memanggil secara khusus kepada pihak-pihak terkait yang menangani open bidding tersebut. Salah satunya yakni tim panitia seleksi (pansel) yang diketuai langsung oleh Pj Sekda Bondowoso Soekaryo. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor DPRD.

Usai mendengar klarifikasi dari tim pansel, Ketua Komisi I DPRD Tohari menjelaskan, secara administratif panitia seleksi open bidding memang sudah selesai melakukan tugasnya. Sejak pertama kali dibentuk pada Maret lalu sampai sekarang, tugas pansel pada akhirnya menghasilkan tiga besar untuk jabatan tinggi pratama atau eselon dua dalam 14 OPD. “Hanya saja, dari hasil open bidding ini ada rumor yang menjadi konsumsi publik berkaitan dengan penentuan satu orang dari nama tiga besar yang dihasilkan oleh pansel open bidding,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pihaknya pun sangat menyayangkan jika bupati ternyata tidak menentukan satu di antara tiga nama itu secara objektif. “Jangan sampai di pemerintah daerah, kerja pansel yang sudah siang malam secara profesional, ternyata terkecoh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Apalagi, menurut politisi PKB ini, ada dua nama yang konon diminta tak dilantik di sejumlah OPD. Padahal, menurut pansel, keduanya memenuhi syarat lolos dari semua tahapan sampai akhir. “Tapi, tidak direkomendasikan oleh KASN. Malah, konon seperti yang disampaikan PJ sekda pada 9 Agustus lalu, bahwa itu memang dianulir (dibatalkan, Red) oleh KASN,” jelasnya.

Dia menambahkan, jangan sampai pejabat yang sekarang sudah dilantik dan bertugas justru hasil dari intervensi pihak luar. Pihaknya berharap besar jika rumor ini tidak benar. “Kalau nanti benar, itu sangat disayangkan. Karena memang semua menjadi hak bupati sebagai penentu satu di antara tiga besar yang dihasilkan pansel,” harapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Bondowoso menggelar open bidding atau lelang jabatan dalam 14 organisasi perangkat daerah (OPD). Di mana pada 6 Agustus lalu telah dipilih 14 orang hasil dari proses open bidding. Kemudian, bupati melantik 14 orang pada jabatan tinggi pratama untuk mengisi jabatan di 14 OPD yang sudah lama kosong.

Selain isu mengenai open bidding pejabat tinggi pratama 14 OPD itu, terkait mutasi ASN di lingkungan pemkab eselon III dan IV juga menyisakan pro dan kontra. Setelah pengisian jabatan 14 OPD itu, Bupati Bondowoso juga menggeser puluhan ASN pada 6 Agustus lalu. Mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, serta sejumlah camat.

- Advertisement -

BONDOWOSO, RADARJEMBER.IDOpen bidding 14 OPD yang sejatinya sudah selesai ternyata masih menyisakan drama. Polemik lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso ini ternyata kembali mencuat ke permukaan publik lantaran adanya isu jual beli jabatan.

Hal ini terungkap, Kamis (19/8) lalu, saat Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso memanggil secara khusus kepada pihak-pihak terkait yang menangani open bidding tersebut. Salah satunya yakni tim panitia seleksi (pansel) yang diketuai langsung oleh Pj Sekda Bondowoso Soekaryo. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor DPRD.

Usai mendengar klarifikasi dari tim pansel, Ketua Komisi I DPRD Tohari menjelaskan, secara administratif panitia seleksi open bidding memang sudah selesai melakukan tugasnya. Sejak pertama kali dibentuk pada Maret lalu sampai sekarang, tugas pansel pada akhirnya menghasilkan tiga besar untuk jabatan tinggi pratama atau eselon dua dalam 14 OPD. “Hanya saja, dari hasil open bidding ini ada rumor yang menjadi konsumsi publik berkaitan dengan penentuan satu orang dari nama tiga besar yang dihasilkan oleh pansel open bidding,” katanya.

Pihaknya pun sangat menyayangkan jika bupati ternyata tidak menentukan satu di antara tiga nama itu secara objektif. “Jangan sampai di pemerintah daerah, kerja pansel yang sudah siang malam secara profesional, ternyata terkecoh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Apalagi, menurut politisi PKB ini, ada dua nama yang konon diminta tak dilantik di sejumlah OPD. Padahal, menurut pansel, keduanya memenuhi syarat lolos dari semua tahapan sampai akhir. “Tapi, tidak direkomendasikan oleh KASN. Malah, konon seperti yang disampaikan PJ sekda pada 9 Agustus lalu, bahwa itu memang dianulir (dibatalkan, Red) oleh KASN,” jelasnya.

Dia menambahkan, jangan sampai pejabat yang sekarang sudah dilantik dan bertugas justru hasil dari intervensi pihak luar. Pihaknya berharap besar jika rumor ini tidak benar. “Kalau nanti benar, itu sangat disayangkan. Karena memang semua menjadi hak bupati sebagai penentu satu di antara tiga besar yang dihasilkan pansel,” harapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Bondowoso menggelar open bidding atau lelang jabatan dalam 14 organisasi perangkat daerah (OPD). Di mana pada 6 Agustus lalu telah dipilih 14 orang hasil dari proses open bidding. Kemudian, bupati melantik 14 orang pada jabatan tinggi pratama untuk mengisi jabatan di 14 OPD yang sudah lama kosong.

Selain isu mengenai open bidding pejabat tinggi pratama 14 OPD itu, terkait mutasi ASN di lingkungan pemkab eselon III dan IV juga menyisakan pro dan kontra. Setelah pengisian jabatan 14 OPD itu, Bupati Bondowoso juga menggeser puluhan ASN pada 6 Agustus lalu. Mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, serta sejumlah camat.

BONDOWOSO, RADARJEMBER.IDOpen bidding 14 OPD yang sejatinya sudah selesai ternyata masih menyisakan drama. Polemik lelang jabatan di lingkungan Pemkab Bondowoso ini ternyata kembali mencuat ke permukaan publik lantaran adanya isu jual beli jabatan.

Hal ini terungkap, Kamis (19/8) lalu, saat Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso memanggil secara khusus kepada pihak-pihak terkait yang menangani open bidding tersebut. Salah satunya yakni tim panitia seleksi (pansel) yang diketuai langsung oleh Pj Sekda Bondowoso Soekaryo. Pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor DPRD.

Usai mendengar klarifikasi dari tim pansel, Ketua Komisi I DPRD Tohari menjelaskan, secara administratif panitia seleksi open bidding memang sudah selesai melakukan tugasnya. Sejak pertama kali dibentuk pada Maret lalu sampai sekarang, tugas pansel pada akhirnya menghasilkan tiga besar untuk jabatan tinggi pratama atau eselon dua dalam 14 OPD. “Hanya saja, dari hasil open bidding ini ada rumor yang menjadi konsumsi publik berkaitan dengan penentuan satu orang dari nama tiga besar yang dihasilkan oleh pansel open bidding,” katanya.

Pihaknya pun sangat menyayangkan jika bupati ternyata tidak menentukan satu di antara tiga nama itu secara objektif. “Jangan sampai di pemerintah daerah, kerja pansel yang sudah siang malam secara profesional, ternyata terkecoh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Apalagi, menurut politisi PKB ini, ada dua nama yang konon diminta tak dilantik di sejumlah OPD. Padahal, menurut pansel, keduanya memenuhi syarat lolos dari semua tahapan sampai akhir. “Tapi, tidak direkomendasikan oleh KASN. Malah, konon seperti yang disampaikan PJ sekda pada 9 Agustus lalu, bahwa itu memang dianulir (dibatalkan, Red) oleh KASN,” jelasnya.

Dia menambahkan, jangan sampai pejabat yang sekarang sudah dilantik dan bertugas justru hasil dari intervensi pihak luar. Pihaknya berharap besar jika rumor ini tidak benar. “Kalau nanti benar, itu sangat disayangkan. Karena memang semua menjadi hak bupati sebagai penentu satu di antara tiga besar yang dihasilkan pansel,” harapnya.

Seperti diketahui, Pemkab Bondowoso menggelar open bidding atau lelang jabatan dalam 14 organisasi perangkat daerah (OPD). Di mana pada 6 Agustus lalu telah dipilih 14 orang hasil dari proses open bidding. Kemudian, bupati melantik 14 orang pada jabatan tinggi pratama untuk mengisi jabatan di 14 OPD yang sudah lama kosong.

Selain isu mengenai open bidding pejabat tinggi pratama 14 OPD itu, terkait mutasi ASN di lingkungan pemkab eselon III dan IV juga menyisakan pro dan kontra. Setelah pengisian jabatan 14 OPD itu, Bupati Bondowoso juga menggeser puluhan ASN pada 6 Agustus lalu. Mulai dari sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, serta sejumlah camat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/