alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Kawasan Produktif Perlu Dilindungi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah pembahasan Rapat Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember tahun anggaran 2021, yang masih berlangsung hari ini, Pemkab Jember juga diharapkan segera merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Baca Juga : Pemkab Jember Ultimatum PT Imasco, Peledakan Gunung Sadeng Dihentikan

Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, perlu ada perlindungan terhadap lahan hijau pertanian melalui pembatasan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi. Karena hal itu menyangkut ketahanan pangan daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Kita meminta Pemkab Jember tidak memberikan IMB dan izin lokasi, di lokasi lahan hijau pertanian di Jember ini,” sebutnya saat Rapat Pansus 1 LKPJ Pemkab Jember Tahun Anggaran 2021, (4/4) kemarin.

Wakil rakyat yang juga duduk di anggota Komisi B DPRD Jember ini menilai, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan harus menunggu Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah pembahasan Rapat Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember tahun anggaran 2021, yang masih berlangsung hari ini, Pemkab Jember juga diharapkan segera merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Baca Juga : Pemkab Jember Ultimatum PT Imasco, Peledakan Gunung Sadeng Dihentikan

Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, perlu ada perlindungan terhadap lahan hijau pertanian melalui pembatasan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi. Karena hal itu menyangkut ketahanan pangan daerah.

“Kita meminta Pemkab Jember tidak memberikan IMB dan izin lokasi, di lokasi lahan hijau pertanian di Jember ini,” sebutnya saat Rapat Pansus 1 LKPJ Pemkab Jember Tahun Anggaran 2021, (4/4) kemarin.

Wakil rakyat yang juga duduk di anggota Komisi B DPRD Jember ini menilai, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan harus menunggu Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Di tengah pembahasan Rapat Pansus I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember tahun anggaran 2021, yang masih berlangsung hari ini, Pemkab Jember juga diharapkan segera merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Baca Juga : Pemkab Jember Ultimatum PT Imasco, Peledakan Gunung Sadeng Dihentikan

Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember Alfian Andri Wijaya mengatakan, perlu ada perlindungan terhadap lahan hijau pertanian melalui pembatasan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lokasi. Karena hal itu menyangkut ketahanan pangan daerah.

“Kita meminta Pemkab Jember tidak memberikan IMB dan izin lokasi, di lokasi lahan hijau pertanian di Jember ini,” sebutnya saat Rapat Pansus 1 LKPJ Pemkab Jember Tahun Anggaran 2021, (4/4) kemarin.

Wakil rakyat yang juga duduk di anggota Komisi B DPRD Jember ini menilai, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan harus menunggu Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/