Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Hendy Minta Dana BOSP Dioptimalkan Lagi

R
Penulis: Radar Digital❯
BERI TALI ASIH: Bupati Jember Hendy Siswanto saat membagikan BLT kepada warga, kemarin pagi (14/11), di Balai Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk.
BERI TALI ASIH: Bupati Jember Hendy Siswanto saat membagikan BLT kepada warga, kemarin pagi (14/11), di Balai Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk.
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Bupati Jember Hendy Siswanto menyebut pengelolaan bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) di Jember masih belum optimal. Oleh karena itu, dana BOSP harus bisa dimaksimalkan untuk memajukan pendidikan di Jember.

Hal itu disampaikan Bupati Hendy saat menghadiri sosialisasi mengenai petunjuk teknis pengelolaan BOSP di Aula Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember, Rabu (22/2). Dia menyebut, anggaran BOSP dari APBN tersebut diteruskan ke daerah untuk membantu operasional satuan pendidikan yang ada di Jember. Tentunya pengelolaan di daerah harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Tentu saja kami wajib mengelolanya dengan baik,” ucapnya.

BACA JUGA: Bupati Jember Ajak Warga Peduli Stunting dan Kemiskinan

Menurut bupati, pengelolaan BOSP sebelumnya belum optimal. Hal itu ditandai masih adanya temuan aset tetap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Oleh karena itu, dalam pembelian barang-barang kecil, seperti kalkulator, harus diperhatikan betul dalam pelaporan. “Barang seperti kalkulator memang terlihat sepele. Tetapi, jika tidak hati-hati, di akhir akan menjadi temuan tersendiri. Untuk itu, hati-hati dan harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Bupati Hendy.

Bupati menyebut, pada tahun 2023 ini, dana BOSP untuk SD dan SMP di Jember sebanyak Rp 350 miliar. Bupati berharap dana tersebut bisa dimaksimalkan penggunaannya. Pada intinya, kata dia, penggunaan dana BOSP harus bisa dipertanggungjawabkan.

Bupati Hendy berharap dana BOSP bisa membuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Jember lebih baik. Lebih baik lagi, kata dia, dana tersebut dialokasikan untuk hal lain di luar sekolah. Seperti membuat kejar paket A, B, maupun C. “Agar warga Jember bisa kembali mengenyam bangku pendidikan,” jelasnya.

Adanya temuan dari BPK RI tentu akan berdampak buruk pada Jember. Salah satu dampaknya yaitu Jember akan kesulitan dalam mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Apabila Jember mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), maka tentu akan berpengaruh kepada investor luar yang akan berinvestasi di Jember. “Mereka pasti akan berpikir Jember masih kurang dalam mengelola anggaran. Ini dampak pasti yang akan terjadi,” terangnya.

Bupati Hendy mengajak seluruh warga Jember untuk mewujudkan WTP dari berbagai bidang. Salah satunya yaitu dari bidang pendidikan. “Mari wujudkan WTP untuk Jember lebih keren lagi,” pungkasnya. (cad/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Rencana Revitalisasi Pasar Tanjung Jember: Dibongkar Total, Bakal Mirip Mal, Cagar Budaya Tetap Utuh

Pasar Tanjung tidak hanya sekadar direvitalisasi fisiknya, tetapi diangkat kelasnya agar memiliki standar kenyamanan layaknya pusat perbelanjaan modern. Kendati demikian, karakteristik historis bangunan tetap dijaga ke

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Sekolah Diliburkan hingga Korban Jiwa, MUI Jember Desak Polisi Tindak Kebisingan Sound Horeg

Lembaga ulama ini mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi segelintir pelaku usaha tidak boleh memakan tumbal keselamatan publik.

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Respons Bupati Jember soal Demo Sound Horeg: Pilih Dengar, Rangkul, dan Atur

Ia meyakinkan Pemkab Jember bertekad merumuskan titik tengah agar kepentingan kedua kubu dapat terakomodasi dengan baik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer