Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Produksi Sarjana Pendidikan Harus Dibatasi

M
Penulis: Maulana Ijal❯
Tanzil Huda - Akademisi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember
Tanzil Huda - Akademisi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ASN tenaga pengajar di Jember membuat serapan APBD pada Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember sangat tinggi. Terhitung tahun 2022, sebanyak 793 formasi PPPK akan diterima. Ironisnya, banyak guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun, namun tak kunjung diangkat menjadi ASN.

https://radarjember.jawapos.com/pendidikan/12/12/2022/beban-belanja-pegawai-berpotensi-membengkak/

Salah satu akademisi pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Jember, Tanzil Huda, menjelaskan, pendidikan itu sebagai ujung tombak keberlangsungan bangsa. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan tenaga pengajar. "Dalam Undang-Undang Pendidikan itu jelas. Pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini seorang guru swasta," ujarnya.

Menurutnya, perlu adanya kajian khusus antara pemerintah, masyarakat, serta akademisi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tenaga pengajar saat ini. "Ternyata PPPK juga masih menyisakan masalah. Salah satunya adalah banyak guru-guru yang mengajar di lingkungan swasta sudah punya sertifikasi, namun masih ikut PPPK," terangnya.

Dalam organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta, dirinya sempat mengusulkan kepada pihak pemerintah untuk memperbaiki sistem PPPK. Sebab, selain banyaknya pendaftar, beberapa guru honorer belum jelas kesejahteraannya. "Kebetulan saya diamanahi sebagai ketua. Kami memberi masukan, guru yang mendaftar di PPPK itu kembalikan ke sekolah swasta. Nah, untuk yang negeri, bisa mengangkat guru honorer sebagai anggota PPPK," ungkap pria yang menyandang gelar doktor itu.

Dia menambahkan, semua stakeholder harus saling bersinergi. Baik pihak pemerintah, akademisi, maupun media harus bersatu untuk menyejahterakan guru honorer. "Kasihan memang, sudah berpuluh-puluh tahun mereka mengajar, tapi statusnya belum juga menjadi seorang pegawai," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Menurutnya, hal itu melalui mekanisme yang lain. Sebaiknya perguruan tinggi membatasi produksi sarjana pendidikan. Meskipun itu adalah hak masing-masing lembaga, melaui Pendidikan Profesi Guru (PPG), dengan banyaknya produksi lulusan pendidikan setiap tahun, akan menambah guru honorer. "Harusnya, pemangku kebijakan harus memprioritaskan guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di sekolah negeri maupun swasta," pungkasnya. (faq/c2/bud)

Advertisement
Advertisement
Editor : Maulana Ijal

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer