Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Kolam Tambak Perlu Dikaji dengan PAD
Menurut Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hariyanto, salah satu penyebab IKM, terutama di SMP, rendah adalah belum diwajibkannya Kurikulum Merdeka. Saat ini jenjang sekolah bebas memilih kurikulum.
Di antara jenjang sekolah, lanjutnya, tingkat SMP yang paling terendah dalam IKM dengan persentase 10 persen saja. “Kalau yang lainnya (PAUD sampai SD, Red) melebihi 50 persen pakai IKM. Sedangkan SMP ini belum menyentuh 50 persen,” terangnya.
Perlu diketahui, SMP yang menggunakan Kurikulum Merdeka, salah satunya terdapat project penguatan profil pelajar Pancasila. Hal itu bertujuan melatih peserta didik menggali isu nyata di lingkungan sekitar serta berkolaborasi dalam memecahkan masalah.
Hari melanjutkan, meskipun saat ini penerapan IKM masih rendah, namun sosialisasi dan pembekalan diakuinya terus dilakukan. Hal itu untuk persiapan sebelum seluruh SMP yang ada di Jember menerapkan IKM pada tahun ajaran baru 2023. “Kami akan mengambil kebijakan untuk mewajibkan Kurikulum Merdeka pada seluruh SMP di Jember. Sebab, Kurikulum Merdeka tersebut juga akan diberlakukan wajib secara nasional pada tahun ajaran 2023/2024. Untuk saat ini masih uji coba dan menggencarkan sosialisasi kepada setiap sekolah,” tuturnya.
Apalagi, menurut Hari, berkaitan dengan IKM, tidak serta-merta dapat dilakukan oleh sekolah. Sebab, perlu sarana dan prasarana serta SDM yang mendukung. Selain itu, setiap sekolah yang ingin mendaftar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka harus menyelesaikan pendaftaran pada website https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. (mg2/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



