Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kolam Tambak Perlu Dikaji dengan PAD

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi
Ilustrasi
SUMBERSARI, Radar Jember - Soal maraknya tambak ilegal di Jember perlu dilihat dari sisi pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, aktivitas tambak ilegal itu tidak bisa hanya dinilai dari sisi tindak pidananya. Sebab, hal itu berkaitan dengan kemajuan daerah yang memiliki potensi alam yang besar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyebut, perlu mencari solusi lebih humanis demi kemajuan Jember.

BACA JUGA : Retakan Jalan di Area Gunung Gumitir Silo, Perbaikan Tak Boleh Asal-asalan

Kepala Kejari Jember I Nyoman Sucitrawan mengatakan, setiap perkara tindak pidana mempunyai dasar restorative justice. Sebagaimana yang diberlakukan oleh aparat penengok hukum (APH) di seluruh Indonesia. Karenanya, dia menyebut, setiap perkara tindak pidana perlu dikaji lebih dalam asas kemanfaatan dan kerugian negaranya. "Jadi, kami tidak langsung memvonis orang bersalah," katanya.

Menurutnya, aparat penegak hukum saat ini, terutama Kejari Jember, sudah menjadi bagian dari masyarakat. Dia menegaskan bahwa tidak ada ketakutan bagi masyarakat ketika berhubungan dengan lembaga penegakan hukum.

Bahkan, Nyoman juga menjelaskan terkait keluhan masyarakat ketika perkara yang ditangani cenderung lama. Hal itu karena beberapa hal yang dinilai belum lengkap. Karenanya, butuh waktu untuk memperbaiki berkas perkara tersebut. "Kadang-kadang masyarakat tidak paham terkait ini. Tiba-tiba langsung menilai kinerja jaksa lama dan cenderung molor. Nah, itu semua ada penyebabnya," jelasnya.

Sebagaimana kaitannya dengan maraknya tambak ilegal di Jember. Sucitrawan menerangkan, perlu pengkajian terhadap PAD Jember. Pihaknya tidak menutup mata terhadap potensi yang dimiliki dari hasil alam di Jember ini. "Jaksa tidak mudah menangkap orang, harus dikaji dulu, studi kelayakannya, menguntungkan tidak bagi PAD daerah. Setelah itu, tinggal diberi pemahaman caranya yang benar," pungkasnya. (mun/c2)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer