Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Madin Takmiliyah Diusulkan Jadi Perda

S
Penulis: Safitri❯
PEDULI: Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Jember, memberikan penjelasan mengenai pentingnya perhatian pemerintah.
PEDULI: Dedy Dwi Setiawan, Wakil Ketua DPRD Jember, memberikan penjelasan mengenai pentingnya perhatian pemerintah.
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam atau madrasah diniyah takmiliyah ada banyak di Jember. Keberadaan lembaga pendidikan itu dinilainya perlu mendapat porsi perhatian pemerintah daerah berupa peraturan daerah (perda) tentang madrasah diniyah takmiliyah.

Baca Juga : Harga Minyak Lebih Dari Rp 20 Ribu/Liter, Pemerintah Pasrah Harga Pasar

Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, beberapa bulan kemarin, pihaknya melalui fraksi banyak menerima saran dan masukan dari masyarakat mengenai perlunya ada perda madrasah diniyah takmiliyah tersebut. "Kami mendapat masukan dari guru-guru ngaji itu terkait madrasah takmiliyah. Karena itu Fraksi NasDem mengusulkan adanya perda madrasah diniyah takmiliyah ini," kata Dedy saat ditemui di ruangannya, (9/3) kemarin.

Politisi Partai NasDem ini menyebut, beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur sudah banyak yang telah memiliki perda tersebut. Termasuk beberapa di antaranya kabupaten tetangga, seperti Lumajang dan Situbondo. Apalagi di Jember mayoritas warga nahdliyin banyak yang memiliki pondok pesantren yang di dalamnya juga ada madrasah diniyah takmiliyah. "Kegiatan keagamaan ini harus kita dukung bersama. Karenanya, kita menginisiasi perda ini," kata legislator berusia 33 tahun ini.

Meskipun Pemkab Jember beberapa kali mengalokasikan anggaran untuk membantu para guru mengaji, menurutnya hal itu dirasa kurang tanpa dibuatkan regulasinya. Namun, Dedy belum menjabarkan lebih jauh detail progres perkembangan usulan tersebut. "Kita berharap, adanya perda ini sangat-sangat bermanfaat untuk madrasah diniyah takmiliyah nanti," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menyampaikan, senyampang usulan mengarah pada hal yang baik, maka akan didukungnya. “Kalau asas manfaatnya tidak ada, untuk apa,” katanya.

Mengenai madrasah diniyah takmiliyah, menurut politisi PDIP ini, memang penting diperhatikan. “Semua lembaga pendidikan di Jember perlu perhatian. Jika perda penting, bagus juga untuk dibuat,” tegasnya.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Diintegrasikan dengan Program RTLH, Pemkab Jember Terus Dorong Pelayanan Homecare Lebih Humanis

Diintegrasikan dengan Program RTLH, Pemkab Jember Terus Dorong Pelayanan Homecare Lebih Humanis

Ia mengharapkan, Homecare bukan sekedar kunjungan nakes ke rumah sasaran, tetapi mampu menghadirkan kesembuhan melalui pelayanan yang humanis dan memuliakan.

Fenomena Fatherless Tembus 25 Persen, DPRD Jember Godok Regulasi Ketahanan Keluarga

Fenomena Fatherless Tembus 25 Persen, DPRD Jember Godok Regulasi Ketahanan Keluarga

Ia menegaskan bahwa mindset orang tua dalam hal mendidik juga perlu diluruskan. Menurut dia, pengasuhan anak bukan lagi monopoli ibu, tetapi konsep co-parenting yakni tugas bersama antara ayah dan ibu.

Pangkas Jarak Pendopo dan Pesantren, Pemkab Jember Gelontor Informasi Program Lewat FKPP

Pangkas Jarak Pendopo dan Pesantren, Pemkab Jember Gelontor Informasi Program Lewat FKPP

Gus Fawait mendorong terbentuknya grup WhatsApp khusus para pengasuh pesantren. Dengan begitu, distribusi informasi dari pendopo bisa langsung mendarat di gawai para kiai dalam hitungan detik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer