Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jember Dapat Ancaman Mogok Mengajar, Ada Apa ?

I
Penulis: Ivona❯
Photo
Photo
TEGALBOTO, RADARJEMBER.ID – Persoalan mekanisme pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih belum usai. Banyak tenaga honorer atau peserta PPPK yang menyesali proses seleksi. Juga menyesali ketentuan afirmasi yang masih dianggap tidak relevan dan terkesan tidak adil.

Dalam hal ini pemerintah tidak mempertimbangkan lama tidaknya masa pengabdian guru honorer. Terlebih, banyak guru honorer yang belum mendapatkan SK bupati. Utamanya guru-guru yang bertugas di kawasan sekolah pinggiran.

Salah satu honorer yang juga peserta seleksi PPPK, Siti Romela, mengungkapkan bahwa dia sangat menyesalkan jika nantinya penambahan afirmasi untuk kalangan guru honorer uzur tak kunjung diberikan. Namun, pihaknya tak bisa berbuat banyak akan keputusan itu. Padahal, bagi Romela, mengikuti PPPK menjadi harapan satu-satunya untuk meningkatkan kesejahteraan finansialnya.  “Sangat sedih kecewa karena PPPK merupakan harapan saya supaya saya bisa membiayai putri saya sekolah di pesantren,” ungkap Siti Romela, Jumat (1/10).

Dalam sebulan, Siti Romela hanya menerima gaji Rp 750 ribu. Tentu jumlah ini jauh dari sejahtera bagi kalangan guru honorer yang masa pengabdiannya sudah melampaui 10 tahun. Nominal gaji tersebut didapat Romela baru-baru ini, yakni sekitar tiga bulan yang lalu. Kendati ada peningkatan, namun masih belum cukup.

Jika pada akhirnya tidak ada penambahan afirmasi bagi guru honorer, Romela masih dilema untuk melakukan aksi, protes, baik turun ke jalan untuk berdemo maupun mogok mengajar. Ia tak sampai hati untuk meninggalkan murid-muridnya dalam mengajar. “Saya juga bingung mau turun jalan berdemo bersama-sama honorer lainnya, terus gimana dengan anak didik saya. Saya juga nggak tega kalau harus ninggal mereka terlalu lama. Tapi, kalau saya tetap diam, kesejahteraan kurang, sementara anak butuh biaya yang banyak,” ungkap Siti Romela.

Terpisah, Ketua Forum Guru Honorer PGRI Jawa Timur Ilham Wahyudi mengungkapkan, jika pada akhirnya tidak ada penambahan afirmasi untuk honorer, maka pihaknya akan melakukan demonstrasi serta mogok mengajar. Sebagai bentuk kekecewaan dan tak kunjung dipenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan guru honorer.

“Kami akan demo dan mogok untuk mengajar. Kami tunjukkan ini ke pemerintah pusat. Memang ini bukan wewenang pemerintah daerah. Tapi, pemerintah daerah bisa berkirim surat kepada pusat,” ungkapnya.

Reporter : Dian Cahyani

Fotografer : JawaPos.com

Editor : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer