Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Kepsek itu sebagai pengelola dan penanggung jawab, sekaligus pusat kontrol. Ketiadaannya mengakibatkan kekendoran kualitas sekolah," terang Dr Fitri Amilia, Wakil Dekan (Wadek) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ).
Menurut dia, kekosongan jabatan kepsek yang diisi oleh Plt itu berdampak pada pengelolaan dan pengembangan kualitas guru, pendidikan, dan pembelajaran. Sebab, kepsek memiliki tugas utama sebagai seorang manajer, pengatur, dan pimpinan tertinggi dalam sekolah. "Bagaimana mungkin guru bisa bergerak inovatif dan sesuai visi misi sekolah, bila tanpa komando kepsek? Yang ada, semua bergerak semaunya tanpa tujuan dan arah yang jelas," imbuhnya.
Meski secara administratif, lanjut Fitri, keberadaan Plt kepsek memang diakui karena telah mendapat SK Plt kepsek, namun legalitas itu belum menjawab kebutuhan sebenarnya dari keberadaan jabatan kepsek definitif. "Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang tugas pokok tertuang jelas. Kepsek memiliki tugas mengembangkan mutu sekolah," tambahnya.
Dosen Manajemen Pendidikan Institut Agama Islam Negeri IAIN Jember, Dr Ahmad Royani, juga menilai serupa. Menurut dia, pemimpin berperan penting dalam tercapainya tujuan sebuah organisasi. Begitu pula pemimpin di sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. "Dalam memimpin, kepsek perlu memiliki profesionalitas. Karena mereka berperan penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan lain-lainnya," jelasnya.
Lebih jauh, Royan menilai, kualitas kepemimpinan kepsek itu dirasa sejalan dengan tumbuhnya kualitas sekolah. Dan begitu sebaliknya. Bahkan sosok profesional kepsek bakal tertular ke dewan guru, hingga membentuk kualitas belajar siswanya. Terkait dengan kekosongan jabatan kepsek, ia menilai memiliki pengaruh tersendiri. "Fenomena kekosongan kepsek tentu membawa pengaruh. Baik kualitas administrasi maupun pembelajaran," jelentrehnya.
Ia mencontohkan mengenai pengaruh ketiadaan kepsek itu. Seperti dalam hal administrasi. Akan banyak menghambat pembuatan keputusan strategis. Sementara, dari aspek pembelajaran, ketiadaan kepsek menimbulkan sulitnya mengontrol proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.
Butuh Kompetensi Khusus
Kekosongan jabatan kepsek seperti menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan hanya setengah hati. Dengan dalih belum ada yang profesional, kekosongan jabatan kepsek ini juga dibarengi dengan banyaknya guru yang masih berstatus honorer.
Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Jember (Unej) Prof Dafik menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sedikitnya terdapat lima kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah. Yaitu manajerial, supervisi, kepribadian, sosial, dan wirausaha. Sedikit berbeda dengan tuntutan kompetensi guru, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
Lalu, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, pasal 21 menyebutkan, kepsek yang sedang menjabat harus memiliki surat tanda tamat pendidikan (STTP) dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 7. Aturan ini mewajibkan setiap calon kepsek mengikuti dan lulus pendidikan serta pelatihan penguatan kepsek yang dibuktikan dengan sertifikat.
"Berdasarkan dua hal ini, peran dan fungsi kepsek tidak bisa digantikan seorang guru. Karena guru tidak memenuhi Permendiknas dan Permendikbud tadi," jelas Dafik.
Fenomena kekosongan jabatan Plt kepsek itu, menurut Dafik, berdampak pada tidak optimalnya peran dan fungsi kepala sekolah. Sebab, mereka tidak kompeten, utamanya di bidang manajerial, supervisi, dan wirausaha. Ketiga kompetensi itu dinilainya tidak secara otomatis akan dimiliki guru, maupun mereka yang tiba-tiba ditunjuk sebagai Plt.
Menurutnya, ketiga kompetensi itu harus diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan calon kepsek. Bahkan, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, berdasar kepsek yang tidak memiliki STTP dan pelatihan calon kepsek tidak berhak menandatangani ijazah kelulusan siswanya. “Apalagi di sekolah tersebut terjadi kekosongan kepala sekolah," tegasnya.
Oleh karenanya, lanjut dia, pemerintah daerah perlu menaruh perhatian serius terhadap kekosongan jabatan tersebut. Agar manajemen sekolah berjalan sebagaimana mestinya.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Manajemen Pendidikan IAIN Jember Prof Mohammad Khusnuridlo. Menurut dia, penunjukan Plt kepsek itu dianggap sebagai salah satu upaya untuk tetap menunjang layanan pendidikan. Namun itu secara normatif. "Kalau dalam birokrat memang biasa, ada pendelegasian wewenang. Di lapangan (sekolah, Red) pengaruhnya pasti ada, menyesuaikan situasi dan kondisi yang berbeda-beda," jelasnya.
Menurut dia, kekosongan itu berpengaruh terhadap rencana strategis (renstra) pengembangan sekolah yang digagas oleh pemerintah, hingga berdampak langsung ke sekolah-sekolah. Dengan adanya pendelegasian wewenang itu, jika Plt yang ditunjuk bisa menguasai fungsinya, maka tidak seberapa berpengaruh.
Ia menilai, diperlukan penataan ekstra oleh pemerintah daerah dalam menyikapi kekosongan atau status Plt kepsek itu. Sebab, hari ini tantangannya memang leadership. Karena itu, sosok kepsek harus memiliki kompetensi yang mumpuni. "Intinya, pokok legislatif dan eksekutif solid. Kalau kekurangan kepsek banyak, maka pengajuan juga perlu diperbanyak," pungkasnya.
Jurnalis : Maulana
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



