Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seribu Lebih GTT/PTT Tak Dapat SK

R
Penulis: Radar Digital❯
“Duit ada. Namun, kalau dipaksakan akan menjadi temuan BPK. Padahal ada 360 SPS di Jember. Bisa jadi temuan korupsi.” Supriyono, Kabid PAUD Dispendik Jember.
“Duit ada. Namun, kalau dipaksakan akan menjadi temuan BPK. Padahal ada 360 SPS di Jember. Bisa jadi temuan korupsi.” Supriyono, Kabid PAUD Dispendik Jember.
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Angin segar pembagian SK oleh Bupati Jember nyatanya tidak dirasakan oleh semua pegawai honorer yang bekerja di sektor pendidikan. Musababnya, terbatasnya anggaran dalam APBD dan tidak lengkapnya administrasi saat proses pendataan yang dilakukan pada era bupati sebelumnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, lebih dari seribu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) hingga saat ini masih menuntut SK bupati. “Mereka yang belum dapat SK ini adalah yang tidak lolos uji publik pada masa bupati sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (7/4).

Dia menjelaskan, pada 2017 lalu terdapat sekitar 6.300 GTT/PTT yang terjaring dalam pendataan untuk mendapatkan surat penugasan (SP). Kala itu, PGRI telah meminta semua ketua cabang untuk mendata dan menyerahkan keperluan administratif mereka di sekolah masing-masing. “Data yang terkumpul ada 6.300 orang. Terdiri atas 4.500 GTT dan selebihnya adalah PTT. Data itu sudah kami kirim ke Dispendik,” bebernya.

Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji publik oleh bupati sebelumnya. GTT/PTT yang masuk dalam uji publik dan tidak mendapat komplain dari masyarakat dijadikan dasar oleh bupati untuk mendapatkan SP. “Waktu itu, SP merupakan jawaban bupati atas permintaan SK,” ujarnya.

Bagi GTT/PTT yang tidak mengumpulkan data saat uji publik, kosekuensinya hingga hari ini belum mendapatkan SK bupati. Sebab, dasar untuk menerbitkan SK itu mengacu pada basis data di Dispendik yang sudah diperbarui. “Data di dinas yang sudah di-update dan ketambahan data baru tersebut belum bisa masuk semuanya karena jumlah anggaran yang tersedia (dalam APBD, Red) belum mencukupi,” jelasnya.

Menurut dia, nasib GTT/PTT yang tidak terdata dan belum mendapatkan SK terbilang cukup banyak. Mereka berasal dari beberapa lembaga pendidikan, serta PTT dari 31 unit pelaksana teknis (UPT) yang dibubarkan. Sebenarnya, kata dia, Dispendik telah melakukan pembaruan data. Namun, sampai saat ini mereka belum mendapatkan SK. “Karena konsekuensi mengeluarkan SK harus ada honornya. Dan honor ini yang disesuaikan dengan APBD. Mudah-mudahan pada perubahan APBD nanti mereka bisa mendapatkan,” pungkas Supriyono.

Lebih lanjut, Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi pihak Dispendik untuk mendapatkan penjelasan sejauh mana upaya pembaruan data dan pengajuan SK tersebut. Hanya, Ismail, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember, belum bisa ditemui karena tengah menghadiri rapat di luar kota.

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer