Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jember Supriyono mengungkapkan, lebih dari seribu guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) hingga saat ini masih menuntut SK bupati. “Mereka yang belum dapat SK ini adalah yang tidak lolos uji publik pada masa bupati sebelumnya,” ungkapnya, Jumat (7/4).
Dia menjelaskan, pada 2017 lalu terdapat sekitar 6.300 GTT/PTT yang terjaring dalam pendataan untuk mendapatkan surat penugasan (SP). Kala itu, PGRI telah meminta semua ketua cabang untuk mendata dan menyerahkan keperluan administratif mereka di sekolah masing-masing. “Data yang terkumpul ada 6.300 orang. Terdiri atas 4.500 GTT dan selebihnya adalah PTT. Data itu sudah kami kirim ke Dispendik,” bebernya.
Selanjutnya, data tersebut dilakukan uji publik oleh bupati sebelumnya. GTT/PTT yang masuk dalam uji publik dan tidak mendapat komplain dari masyarakat dijadikan dasar oleh bupati untuk mendapatkan SP. “Waktu itu, SP merupakan jawaban bupati atas permintaan SK,” ujarnya.
Bagi GTT/PTT yang tidak mengumpulkan data saat uji publik, kosekuensinya hingga hari ini belum mendapatkan SK bupati. Sebab, dasar untuk menerbitkan SK itu mengacu pada basis data di Dispendik yang sudah diperbarui. “Data di dinas yang sudah di-update dan ketambahan data baru tersebut belum bisa masuk semuanya karena jumlah anggaran yang tersedia (dalam APBD, Red) belum mencukupi,” jelasnya.
Menurut dia, nasib GTT/PTT yang tidak terdata dan belum mendapatkan SK terbilang cukup banyak. Mereka berasal dari beberapa lembaga pendidikan, serta PTT dari 31 unit pelaksana teknis (UPT) yang dibubarkan. Sebenarnya, kata dia, Dispendik telah melakukan pembaruan data. Namun, sampai saat ini mereka belum mendapatkan SK. “Karena konsekuensi mengeluarkan SK harus ada honornya. Dan honor ini yang disesuaikan dengan APBD. Mudah-mudahan pada perubahan APBD nanti mereka bisa mendapatkan,” pungkas Supriyono.
Lebih lanjut, Jawa Pos Radar Jember berupaya mengonfirmasi pihak Dispendik untuk mendapatkan penjelasan sejauh mana upaya pembaruan data dan pengajuan SK tersebut. Hanya, Ismail, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dispendik Jember, belum bisa ditemui karena tengah menghadiri rapat di luar kota.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dokumentasi Radar Jember
Redaktur : Mahrus Sholih
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



