Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji GTT/PTT Naik, Jangan Ada Pungli

R
Penulis: Radar Digital❯
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) tahun ini naik cukup signifikan. Bagaimana tidak, kenaikannya di era kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mencapai sekitar seratus persen, bahkan lebih. Untuk itu, diharapkan kinerja para guru maksimal dan tidak ada pungutan liar (pungli).

Nur Fadli, salah seorang guru SMP Negeri Sukorambi, menyampaikan, kenaikan gaji para guru sangat membantu kesejahteraan para guru dan keluarganya. "Dulu, gaji GTT/PTT antara Rp 350 ribu sampai Rp 600 ribu per bulan. Sekarang rata-rata mulai Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Bahkan, kalau pengabdiannya sangat lama bisa sampai Rp 2 juta," tuturnya.

Dengan kebijakan Hendy-Firjaun yang melompat tinggi demi menyejahterakan para guru, menurut Fadli, perlu diimbangi dengan kinerja GTT/PTT yang maksimal. Fadli pun berharap agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan atau lembaga kompeten lain terus melakukan pendataan guru. "Semakin baik data guru, maka akan membantu kesejahteraan semua guru," imbuh Fadli, kemarin (18/4).

Dia juga mengungkapkan, dengan gaji guru yang hanya ratusan ribu, masih saja ada oknum nakal yang melakukan pemotongan alias pungutan liar. Pihaknya dan seluruh guru berharap agar ke depan tidak ada lagi pemotongan oleh oknum nakal.

"Harapannya, kalau sampai ada oknum yang melakukan pungli, pemerintah bertindak tegas. Jangan sampai niat luhur pemerintah menyejahterakan para guru justru dijadikan kesempatan oknum nakal," ulasnya.

Dikatakannya, di sejumlah sekolah, masih terdapat ASN yang mengajar dengan mata pelajaran ganda. "Kalau yang ini kembali lagi pada data. Ke depan, data guru harus terus diperbaiki," ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di DPRD Jember, Sabtu (17/4) lalu, urusan pendidikan dan kesejahteraan guru menjadi sorotan. Sunarsi Khoris, juru bicara DPRD dari Fraksi PKB, menyebut, pada era pemerintahan bupati sebelumnya, salah satu tolok ukur pembangunan daerah yakni dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis. Mulai dari SD/MI dan SMP/MTs.

Pada waktu itu, lanjut dia, target rasio guru dan murid terpenuhi. “Tidak diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan nasib guru, terutama GTT/PTT," katanya.

Tidak diperhatikannya kesejahteraan para guru non-ASN itu, menurut Khoris, dapat dilihat dengan gaji yang diterima sangatlah kecil. Tak hanya itu, dunia pendidikan bahkan sempat semrawut lantaran kebijakan mutasi yang tidak tepat. Surat keputusan (SK) banyak tidak diberikan, hanya surat penugasan (SP). "Kabupaten Jember kekurangan guru PNS di setiap sekolah," ungkapnya.

DPRD Jember pun merekomendasi agar honor atau gaji GTT/PTT sesuai UMK dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jember. Tak hanya itu, lamanya pengabdian guru juga dapat menjadi pertimbangan tersendiri, mengingat tidak semua GTT/PTT punya kesempatan mendaftar ASN karena ada batas usia, yakni 35 tahun.

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer