Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanpa NUPTK, Sertifikasi Terhambat

R
Penulis: Radar Digital❯
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Data Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (APGAI) Wilayah Jember menemukan bahwa masih ada guru yang belum memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Jumlahnya cukup banyak, yakni sekitar 43 guru di jenjang SMP. Padahal, ditengarai data ini belum sepenuhnya mewakili semua sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.

Mirisnya, dalam data tersebut ada beberapa guru yang masa pengabdiannya telah lebih dari lima tahun, namun belum memiliki NUPTK. Imbasnya, para guru yang tidak memiliki NUPTK ini tidak dapat mengurus sertifikasi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Jember Nur Hamid. Menurut dia, tidak semua perkara pemenuhan NUPTK pada guru berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan. Namun, untuk mata pelajaran tertentu, misalnya Pendidikan Agama Islam, guru yang bersangkutan menyelesaikan problem NUPTK di bawah Kementerian Agama. “Tidak semua NUPTK di bawah Kemendikbud,” kata Nur Hamid.

Sebagai informasi, NUPTK adalah nomor master untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK), dan akan diberikan kepada baik pegawai negeri maupun nonpejabat, yang akan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam surat Direktur Jenderal GTK. Sifatnya sebagai nomor identifikasi resmi untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terkait pendidikan terkait dengan peningkatan program kualitas guru dan staf pendidikan.

NUPTK terdiri atas 16 angka unik dan permanen. NUPTK yang dimiliki oleh GTK tidak berubah, bahkan jika subjek data telah pindah ke lokasi lain, telah mengubah status pekerjaan di masa lalu, atau mengubah data lainnya.

Ketua Asosiasi Pendidik Guru Agama Islam Indonesia (APGAI) Wilayah Jember Zaenul Hadi memaparkan, guru-guru yang tidak memiliki NUPTK disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya, kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak operator atau pihak yang bertugas untuk memasukkan data dalam Dapodik. “Mungkin, kurang koordinasi dengan pihak yang bersangkutan. Tapi, perhatian khusus,” kata Zaenul Hadi.

Jawa Pos Radar Jember mencoba konfirmasi ke Ketua PGRI Jember Supriyono terkait ada atau tidaknya keluhan atau pengaduan guru-guru yang tidak memiliki NUPTK. Namun, hingga berita ini ditulis, Supriyono belum dapat memberikan keterangan secara spesifik. Sebab, pihaknya tengah bertugas di luar kota. “Saya masih mengikuti kegiatan di Jogja,” katanya pendek melalui sambungan telepon.

 

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer