Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMK Swasta Nur Hasyim. Menurut dia, selama ini guru PAI yang mengajar di SMK swasta berstatus guru tidak tetap (GTT) atau guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS).
Artinya, lanjut dia, selama ini guru PAI di SMK swasta identik dengan guru yayasan, sehingga perlakuannya pun berbeda. Guru PAI di SMK swasta tidak dapat diusulkan untuk mengikuti PPPK. Sementara, hal sebaliknya terjadi pada kalangan guru PAI di SMK negeri. “Mungkin belum ada regulasinya untuk guru PAI SMK swasta diajukan atau diusulkan dengan hak yang sama,” imbuh Nur Hasyim.
Walaupun kewenangan SMA dan SMK di bawah pemerintah provinsi, Nur Hasyim berharap bisa merundingkan kondisi ini kepada bupati melalui Dinas Pendidikan. Sebab, hal ini berkaitan dengan regulasi dan kebijakan.
Hingga saat ini, setidaknya ada 216 guru PAI di SMK swasta yang turut bergabung dengan organisasi MGMP SMK. Umumnya, pengajuan PPPK untuk seorang guru dilampaui setelah mendapat rekomendasi dari organisasi mata pelajaran. “Jumlah SMK swasta lebih banyak. Tapi, jumlah itu yang masuk ke organisasi MGMP PAI SMK, bisa jadi ada sekolah yang belum. Sedangkan jumlah SMK negerinya cuma delapan,” imbuh pria yang juga mengajar PAI di SMK Negeri 2 Jember ini.
Merespons hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariono menginstruksikan kepada para guru PAI SMK untuk berdiskusi ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang kewenangan. “Bupati tidak punya kewenangan. Jadi, sebaiknya melakukan komunikasi dengan kacabdin. Karena persoalannya tidak hanya di Jember,” pungkas Bambang.
Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer :
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



