Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banyak Ketimpangan Jumlah Guru

R
Penulis: Radar Digital❯
“Ada beberapa guru yang lebih dari tujuh tahun belum dapat NUPTK. Pertimbangannya untuk memasukan data karena kebijaksanaan. Banyak sekali yang tidak ber-NUPTK.”  Zaenal Hadi, Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember
“Ada beberapa guru yang lebih dari tujuh tahun belum dapat NUPTK. Pertimbangannya untuk memasukan data karena kebijaksanaan. Banyak sekali yang tidak ber-NUPTK.” Zaenal Hadi, Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Wilayah Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memunculkan wacana tidak memasukkan formasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh Kemendikbud. Hal ini menimbulkan banyak respons dari berbagai pihak, Salah satunya dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Jember.

Ketua AGPAI Jember Zainul Hadi mengungkapkan, setidaknya terdapat lebih dari 500 guru tidak tetap (GTT) PAI yang akan diusulkan untuk mengikuti PPPK. Menurutnya, dengan mengikuti PPPK, status dan kesejahteraan guru PAI akan lebih baik.

“Kami mengusulkan guru GTT menjadi PPPK karena kuota tidak ada. Karena pengusulannya Maret ini, sehingga kami minta pada bupati untuk mengusulkan GTT ikut PPPK,” ungkap Zainul Hadi, Rabu (17/3).

Untuk mengatasi hal ini, bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Bambang Hariyono menginstruksikan kepada AGPAI untuk melakukan pendataan GTT yang akan diusulkan mengikuti PPPK. Nantinya, data tersebut akan disinkronkan dengan data guru pada dapodik, untuk selanjutnya akan diajukan mengikuti PPPK. “Hari ini rampungkan pendataan guru PAI GTT, nanti kami sampaikan ke bupati untuk diikutkan PPPK,” ungkap Bambang ketika audiensi berlangsung, kemarin (17/3).

Sebelumnya, sejak 2020 Jember sudah absen untuk mengajukan guru PAI menjadi PNS. Musababnya, saat itu Jember tidak mengadakan seleksi CPNS. Imbasnya, banyak guru PAI di Kabupaten Jember mengikuti seleksi PNS guru PAI di kabupaten lain.

Dari seleksi PNS yang diikuti di luar kabupaten tersebut, banyak yang dinyatakan lulus. Karena itu, banyak ketimpangan penempatan guru PAI yang amburadul. Beberapa sekolah mengalami kekosongan guru PAI, sebagian sekolah mengalami kelebihan guru PAI. Artinya, dalam satu sekolah terdapat dua guru PAI yang mengajar.

Di sisi lain, sejumlah guru PAI banyak yang akan pensiun. Tidak hanya itu, ada beberapa sekolah yang tidak memiliki guru PAI. Karena itu, alternatifnya, beberapa sekolah pun memiliki guru PAI yang berstatus sebagai GTT, namun jalur pendidikannya tidak linier menjadi guru PAI. “Masih banyak SMP yang guru PAI tidak linier. Ini kan sebenarnya ketimpangan juga,” ungkap Zainul Hadi.

Pihaknya berharap pengajuan GTT untuk mengikuti PPPK dapat terealisasikan. Sehingga, kesejahteraan guru PAI di Jember akan lebih terangkat. “Kalau diajukan langsung banyak, mungkin tidak bisa. Banyak persyaratannya. Salah satunya harus masuk komunitas. Nanti data GTT yang kami setorkan akan diadu di dapodik untuk melihat kevalidannya,” pungkasnya.

 

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Dian Cahyani
Redaktur : Lintang Anis Bena Kinanti

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer