Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dua Pegawai Keluar, Sembilan Masuk

R
Penulis: Radar Digital❯
KENAL PAMIT: Sejumlah pegawai yang baru dipindah ke Dinas Pendidikan melakukan ramah-tamah dengan semua stakeholder pendidikan. Meliputi MKKS, pengawas, dan perwakilan guru.
KENAL PAMIT: Sejumlah pegawai yang baru dipindah ke Dinas Pendidikan melakukan ramah-tamah dengan semua stakeholder pendidikan. Meliputi MKKS, pengawas, dan perwakilan guru.
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Hampir tak ada dinas dan satuan kerja (satker) di lingkungan Pemkab Jember yang luput dari roda mutasi. Termasuk di Dinas Pendidikan (Dispendik). Di organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendidikan ini, ada dua pejabat yang keluar. Sementara, yang masuk ada sembilan orang.

Dua pejabat itu masing-masing adalah Sukowinarno. Sebelumnya, dia merupakan Sekretaris Dispendik, dan kini menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Berikutnya adalah Dhebora Krisnowati Sumarhiningsih. Kepala Bidang SD Dispendik ini pindah tugas menjadi Plt Kepala Dinas Pariwisata.

Sementara itu, sembilan pegawai yang masuk ke Dispendik di antaranya adalah Endang Sulistyowati sebagai Kepala Bidang SD dan Supriyono sebagai Kepala Bidang PAUD. Sedangkan tujuh pegawai sisanya menempati pos-pos lain yang ada di Dispendik. Gerbong mutasi ini tentu menyisakan pekerjaan rumah. Sebab, banyak tugas yang masih belum rampung terlaksana. Terlebih, saat ini adalah momen ketika lembaga pendidikan menyelenggarakan ujian akhir sekolah.

Kepala Dispendik Jember Bambang Hariono mengungkapkan, banyak hal yang harus dipersiapkan dalam sektor pendidikan di Jember. Salah satunya adalah persiapan simulasi tatap muka sebelum proses ujian berlangsung. Agar anak-anak terbiasa lagi belajar langsung di sekolah.

Diakuinya, hal ini perlu persiapan yang matang agar lekas ada kejelasan. Sebab, jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Jember belum melakukan simulasi tatap muka sama sekali. “Beberapa hal yang harus dipersiapkan. Sehingga anak-anak sudah terbiasa,” ungkap Bambang dalam sambutan acara lepas pisah pegawai Dispendik, kemarin (16/3).

Salah satu pegawai yang dipindah ke lingkungan Dispendik adalah Supriyono. Sebelumnya, dia merupakan Ketua PGRI Jember. Menurut Kepala Bidang PAUD ini, hal pertama yang perlu dilakukan sebagai program prioritas bidangnya adalah sekolah ramah anak (SRA). “Kalau program sudah jadi, SRA menjadi sesuatu yang penting. Karena hal yang paling mendasar dalam pendidikan ini adalah edukasi dan pembelajaran pada anak-anak usia dini,” papar Supriyono.

Kepala Bidang Pendidikan SD Endang Sulistyowati, yang sebelumnya merupakan pengawas SD di Kecamatan Mayang, menuturkan, hingga hari ini dirinya perlu proses adaptasi dengan jabatan struktural yang diembannya. “Rencana pembelajaran tatap muka menjadi salah satu tugas saya saat ini. Juga bagaimana berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak lain,” pungkas Endang.

 

 

 

Jurnalis : Dian Cahyani
Fotografer : Jumai
Redaktur : Mahrus Sholih

Advertisement
Advertisement
Editor : Radar Digital

Artikel Terkait

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Bawa Nama Jember Ke Forum Internasional! Kisah Bu Guru Filza Sukses Sabet Penghargaan RELO Kedubes AS

Mengenalkan Jember. Mendekatkan dua budaya dua negara. Mengantarkan seorang guru melangkah ke forum pendidikan internasional.

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

KAI Daop 7 Rangkul 566 Siswa dan Guru di Madiun dan Kediri untuk Peduli Keselamatan Jalur Kereta Api

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan perjalanan kereta api (Perka), PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun secara masif menggelar kegiatan sosialisasi keamanan

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Update Kabar Guru: Semua Guru yang Belum Terdata Dapodik per 31 Desember 2024 Harus Dipastikan Tetap Kerja?

Anggota Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, meminta Kemendikdasmen memastikan guru honorer atau non-ASN yang belum masuk Dapodik per 31 Desember 2024 tetap mendapat perlindungan dan tidak kehilangan pekerjaan. Permintaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer