Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Implementasi Kurikulum Merdeka di SMP Masih Rendah

S
Penulis: Safitri❯
MENUNTUT ILMU: Pelajar SMPN 1 Jember saat pulang sekolah. Dispendik Jember pada tahun ajaran baru akan mewajibkan seluruh sekolah menerapkan IKM.
MENUNTUT ILMU: Pelajar SMPN 1 Jember saat pulang sekolah. Dispendik Jember pada tahun ajaran baru akan mewajibkan seluruh sekolah menerapkan IKM.
JEMBER LOR, Radar Jember – Hingga mendekati akhir tahun 2022 ini, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Jember masih rendah, terutama pada tingkat SMP. Hal tersebut membuat Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember berencana mewajibkan IKM pada setiap sekolah di tahun ajaran baru 2023.

BACA JUGA : Kolam Tambak Perlu Dikaji dengan PAD

Menurut Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Hariyanto, salah satu penyebab IKM, terutama di SMP, rendah adalah belum diwajibkannya Kurikulum Merdeka. Saat ini jenjang sekolah bebas memilih kurikulum.

Di antara jenjang sekolah, lanjutnya, tingkat SMP yang paling terendah dalam IKM dengan persentase 10 persen saja. “Kalau yang lainnya (PAUD sampai SD, Red) melebihi 50 persen pakai IKM. Sedangkan SMP ini belum menyentuh 50 persen,” terangnya.

Perlu diketahui, SMP yang menggunakan Kurikulum Merdeka, salah satunya terdapat project penguatan profil pelajar Pancasila. Hal itu bertujuan melatih peserta didik menggali isu nyata di lingkungan sekitar serta berkolaborasi dalam memecahkan masalah.

Hari melanjutkan, meskipun saat ini penerapan IKM masih rendah, namun sosialisasi dan pembekalan diakuinya terus dilakukan. Hal itu untuk persiapan sebelum seluruh SMP yang ada di Jember menerapkan IKM pada tahun ajaran baru 2023. “Kami akan mengambil kebijakan untuk mewajibkan Kurikulum Merdeka pada seluruh SMP di Jember. Sebab, Kurikulum Merdeka tersebut juga akan diberlakukan wajib secara nasional pada tahun ajaran 2023/2024. Untuk saat ini masih uji coba dan menggencarkan sosialisasi kepada setiap sekolah,” tuturnya.

Apalagi, menurut Hari, berkaitan dengan IKM, tidak serta-merta dapat dilakukan oleh sekolah. Sebab, perlu sarana dan prasarana serta SDM yang mendukung. Selain itu, setiap sekolah yang ingin mendaftar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka harus menyelesaikan pendaftaran pada website https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. (mg2/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Tujuh Kursi Eselon II Pemkab Jember Dilelang: Ada Sekda, Kepala OPD, hingga Direktur RSD Soebandi

Pemkab Jember resmi menggulirkan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi tujuh posisi strategis yang lowong.

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Perkuat UMKM dan Tekan Kemiskinan Ekstrem, Gus Fawait Temui Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pertemuan hangat namun sarat substansi tersebut difokuskan pada penguatan kolaborasi antardaerah serta pertukaran gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer