Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sensus Aset Mandek Dua Tahun Terkendala Pandemi

S
Penulis: Safitri❯
“Pertimbangan tim terjun ke lapangan melihat keadaan, kemudian diberikan teguran. Baik berupa surat maupun penegasan langsung.” Tita Fajar Ariyatiningsih, Kepala BPKAD Jember
“Pertimbangan tim terjun ke lapangan melihat keadaan, kemudian diberikan teguran. Baik berupa surat maupun penegasan langsung.” Tita Fajar Ariyatiningsih, Kepala BPKAD Jember
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Seabrek aset Pemkab Jember diketahui telah terdata tiap tahun. Termasuk tanah dan bangunan. Inventarisasi dan pengamanan aset juga dilakukan untuk memastikan jumlah yang dimiliki. Termasuk penambahan maupun pengurangannya. Namun, inventarisasi data atau sensus barang yang rutin dilakukan lima tahunan, secara menyeluruh, mandek dua tahun terakhir.

BACA JUGA : Aset Milik Pemkab Jember Kurang Diopeni, Bangunannya Mangkrak!

Kepala BPKAD Jember Tita Fajar Ariyatiningsih menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pendataan aset dan masih terus berjalan. Inventarisasi aset menjadi salah satu cara pengamanan. Semua OPD juga melakukan pendataan di bagiannya masing-masing. Kemudian, direkap terpusat di BPKAD, sehingga koordinasi selalu dilakukan. “Masih jalan dan proses. Kalau yang dulu-dulu sudah terdata,” jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/1).

Selain itu, pemkab memiliki tim pengaman barang milik daerah yang terdiri atas beberapa unsur gabungan. BPKAD sebagai ketua tim, dan yang lainnya sekda, inspektorat, kejaksaan, polres, satpol PP, camat, serta ATR/BPN Jember di bawah pengarahan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Apabila ada pihak yang mengakuisisi atau menyerobot aset milik pemkab, tim pengaman memiliki mekanisme peringatan. Tita menjelaskan, jika ada yang ketahuan menyerobot, maka ada teknis yang harus dilalui. Bentuk peringatannya dilakukan dengan mengirimkan surat teguran sampai batas tiga kali kesempatan. Jika belum diindahkan, maka tim akan turun ke lokasi dan menyegel (pasang garis polisi) tempat, lalu mengusir paksa penyerobot untuk mengosongkan tempat. “Pertimbangan tim terjun ke lapangan melihat keadaan, kemudian diberikan teguran. Baik berupa surat maupun penegasan langsung,” papar Tita.

Terpisah, Plt Kabid Aset Ririn Yuli Astuti mengungkapkan, sudah puluhan kali aset pemkab diketahui diserobot oleh pihak luar. Termasuk tanah kosong. Meski sudah dipasangi plang. Sanksi tegas, kata dia, belum diketahui penerapannya. Namun, tambahnya, ada ancaman pidana yang bisa dikenakan.

Lebih lanjut, Ririn menyampaikan, sensus barang terakhir kali dilakukan pada 2015 lalu. Seharusnya dilaksanakan kembali pada 2020. Secara perhitungan, proses inventarisasi data aset pemkab secara keseluruhan belum mutakhir. “Sensus barang tertunda karena terkendala pandemi. Anggarannya belum ada sampai sekarang,” ulas perempuan yang memiliki jabatan definitif di Kabid Akuntansi BPKAD Jember itu.

Kepemilikan aset tanah pemkab, tambahnya, sampai saat ini belum memiliki sketsa. Padahal, sketsa petak aset berguna untuk mengetahui letak, luas, hingga lokasi valid. Menurutnya, pembuatan itu butuh tim ahli khusus dengan jumlah anggaran yang tidak sedikit. (sil/c2/nur)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer