Pemulihan Ekonomi dari Pandemi di Indonesia Jadi Sorotan Dunia

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Akselerasi ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan nasional dari badai pandemi COVID-19 di Indonesia, berhasil menjadi sorotan dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen sepanjang 2022 membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di antara negara-negara di dunia.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia sebagai cahaya di tengah kesuraman ekonomi global. Pasalnya, Indonesia mampu menavigasi pemulihan ekonomi di tengah turbulensi.

Setelah Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022, peluang ekonomi untuk bertumbuh akseleratif cukup terbuka. Pemerintah telah resmi memulai transisi dari pandemi menuju endemi. Ekonomi nasional pada tahun 2023 ditargetkan bertumbuh hingga 5,3 persen.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segala kebijakan, termasuk terkait ekonomi, harus tetap diputuskan secara hati-hati di tengah berjalannya masa transisi. Jajaran Pemerintah Pusat dan daerah diminta tetap waspada agar jangan sampai suatu kebijakan ekonomi mengorbankan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang sudah baik sepanjang 2022 harus dijaga. Adapun untuk keseluruhan tahun 2022, Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen.

Seluruh jajaran Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa telah bekerja keras dalam 3 tahun terakhir untuk menangani pandemi dan mengatasi permasalahan ekonomi. Pandemi menjadi tantangan teramat berat mengingat belum ada standar penanganan yang sudah teruji. Pemerintah seperti melalui masa trial and error dalam menerapkan kebijakan.

Di tengah kebingungan pada awal pandemi, manajemen makro dan mikro yang diterapkan Pemerintah dinilai cukup efektif. Seluruh jajaran dari tingkat kepala pemerintahan hingga jenjang terkecil di RT-RW bekerja keras mengatasi pandemi. Tidak hanya sektor kesehatan, namun seluruh pemangku kepentingan dari multisektor, seperti dari TNI-Polri juga, berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Presiden Jokowi pada Kamis (26-1) menceritakan sikap kehati-hatian dirinya saat memutuskan untuk tidak melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Padahal saat itu, sebanyak 80 persen menteri di kabinet dan DPR meminta lockdown.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak lockdown karena jika sampai diterapkan isolasi total, masyarakat akan kesulitan mencari makan. Bahkan, menurut hitungan Pemerintah, tidak sampai 3 pekan setelah diterapkan lockdown, akan timbul kerusuhan.

“Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini,” kata Presiden.

Selain tekanan pandemi, Pemerintah saat itu juga harus menghadapi tekanan ekonomi. Penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik 12 persen.

Pemerintah dan TNI-Polri pun lantas bersinergi untuk mendongkrak cakupan vaksinasi, yang hingga kini telah mencapai 448 juta suntikan, untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunitas agar aktivitas ekonomi segera bergulir.

Kebijakan era pandemi dianalogikan seperti keseimbangan gas dan rem saat mengemudikan kendaraan. Gas ekonomi jika diinjak kebablasan akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Namun jika rem diinjak terlalu dalam, maka ekonomi masyarakat akan semakin jatuh. Karena itu perlu ada keseimbangan antara gas dan rem.

Hal itu pula yang saat ini masih diterapkan Pemerintah. Pada masa transisi ini, Satgas COVID-19 tetap berjalan.

Vaksinasi penguat (booster) tetap diberikan gratis. Early warning indicator dan early warning system pandemi COVID-19 tetap dimonitor dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Penerapan metode pengintaian atau surveilans kesehatan juga terus ditingkatkan. Hal tersebut terlihat ketika Kementerian Kesehatan berhasil mendeteksi masuknya COVID-19 varian Kraken di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan segera melakukan pelacakan kontak erat untuk mencegah penyebaran.

Protokol manajemen krisis pandemi juga dapat diaktifkan kembali jika memasuki masa krisis atas rekomendasi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Akselerasi ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan nasional dari badai pandemi COVID-19 di Indonesia, berhasil menjadi sorotan dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen sepanjang 2022 membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di antara negara-negara di dunia.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia sebagai cahaya di tengah kesuraman ekonomi global. Pasalnya, Indonesia mampu menavigasi pemulihan ekonomi di tengah turbulensi.

Setelah Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022, peluang ekonomi untuk bertumbuh akseleratif cukup terbuka. Pemerintah telah resmi memulai transisi dari pandemi menuju endemi. Ekonomi nasional pada tahun 2023 ditargetkan bertumbuh hingga 5,3 persen.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segala kebijakan, termasuk terkait ekonomi, harus tetap diputuskan secara hati-hati di tengah berjalannya masa transisi. Jajaran Pemerintah Pusat dan daerah diminta tetap waspada agar jangan sampai suatu kebijakan ekonomi mengorbankan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang sudah baik sepanjang 2022 harus dijaga. Adapun untuk keseluruhan tahun 2022, Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen.

Seluruh jajaran Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa telah bekerja keras dalam 3 tahun terakhir untuk menangani pandemi dan mengatasi permasalahan ekonomi. Pandemi menjadi tantangan teramat berat mengingat belum ada standar penanganan yang sudah teruji. Pemerintah seperti melalui masa trial and error dalam menerapkan kebijakan.

Di tengah kebingungan pada awal pandemi, manajemen makro dan mikro yang diterapkan Pemerintah dinilai cukup efektif. Seluruh jajaran dari tingkat kepala pemerintahan hingga jenjang terkecil di RT-RW bekerja keras mengatasi pandemi. Tidak hanya sektor kesehatan, namun seluruh pemangku kepentingan dari multisektor, seperti dari TNI-Polri juga, berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Presiden Jokowi pada Kamis (26-1) menceritakan sikap kehati-hatian dirinya saat memutuskan untuk tidak melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Padahal saat itu, sebanyak 80 persen menteri di kabinet dan DPR meminta lockdown.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak lockdown karena jika sampai diterapkan isolasi total, masyarakat akan kesulitan mencari makan. Bahkan, menurut hitungan Pemerintah, tidak sampai 3 pekan setelah diterapkan lockdown, akan timbul kerusuhan.

“Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini,” kata Presiden.

Selain tekanan pandemi, Pemerintah saat itu juga harus menghadapi tekanan ekonomi. Penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik 12 persen.

Pemerintah dan TNI-Polri pun lantas bersinergi untuk mendongkrak cakupan vaksinasi, yang hingga kini telah mencapai 448 juta suntikan, untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunitas agar aktivitas ekonomi segera bergulir.

Kebijakan era pandemi dianalogikan seperti keseimbangan gas dan rem saat mengemudikan kendaraan. Gas ekonomi jika diinjak kebablasan akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Namun jika rem diinjak terlalu dalam, maka ekonomi masyarakat akan semakin jatuh. Karena itu perlu ada keseimbangan antara gas dan rem.

Hal itu pula yang saat ini masih diterapkan Pemerintah. Pada masa transisi ini, Satgas COVID-19 tetap berjalan.

Vaksinasi penguat (booster) tetap diberikan gratis. Early warning indicator dan early warning system pandemi COVID-19 tetap dimonitor dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Penerapan metode pengintaian atau surveilans kesehatan juga terus ditingkatkan. Hal tersebut terlihat ketika Kementerian Kesehatan berhasil mendeteksi masuknya COVID-19 varian Kraken di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan segera melakukan pelacakan kontak erat untuk mencegah penyebaran.

Protokol manajemen krisis pandemi juga dapat diaktifkan kembali jika memasuki masa krisis atas rekomendasi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, RADARJEMBER.ID – Akselerasi ekonomi sekaligus memulihkan kesehatan nasional dari badai pandemi COVID-19 di Indonesia, berhasil menjadi sorotan dunia.

Pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen sepanjang 2022 membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkuat di antara negara-negara di dunia.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia sebagai cahaya di tengah kesuraman ekonomi global. Pasalnya, Indonesia mampu menavigasi pemulihan ekonomi di tengah turbulensi.

Setelah Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022, peluang ekonomi untuk bertumbuh akseleratif cukup terbuka. Pemerintah telah resmi memulai transisi dari pandemi menuju endemi. Ekonomi nasional pada tahun 2023 ditargetkan bertumbuh hingga 5,3 persen.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segala kebijakan, termasuk terkait ekonomi, harus tetap diputuskan secara hati-hati di tengah berjalannya masa transisi. Jajaran Pemerintah Pusat dan daerah diminta tetap waspada agar jangan sampai suatu kebijakan ekonomi mengorbankan kesehatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang sudah baik sepanjang 2022 harus dijaga. Adapun untuk keseluruhan tahun 2022, Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen.

Seluruh jajaran Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa telah bekerja keras dalam 3 tahun terakhir untuk menangani pandemi dan mengatasi permasalahan ekonomi. Pandemi menjadi tantangan teramat berat mengingat belum ada standar penanganan yang sudah teruji. Pemerintah seperti melalui masa trial and error dalam menerapkan kebijakan.

Di tengah kebingungan pada awal pandemi, manajemen makro dan mikro yang diterapkan Pemerintah dinilai cukup efektif. Seluruh jajaran dari tingkat kepala pemerintahan hingga jenjang terkecil di RT-RW bekerja keras mengatasi pandemi. Tidak hanya sektor kesehatan, namun seluruh pemangku kepentingan dari multisektor, seperti dari TNI-Polri juga, berupaya untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Presiden Jokowi pada Kamis (26-1) menceritakan sikap kehati-hatian dirinya saat memutuskan untuk tidak melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Padahal saat itu, sebanyak 80 persen menteri di kabinet dan DPR meminta lockdown.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak lockdown karena jika sampai diterapkan isolasi total, masyarakat akan kesulitan mencari makan. Bahkan, menurut hitungan Pemerintah, tidak sampai 3 pekan setelah diterapkan lockdown, akan timbul kerusuhan.

“Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini,” kata Presiden.

Selain tekanan pandemi, Pemerintah saat itu juga harus menghadapi tekanan ekonomi. Penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik 12 persen.

Pemerintah dan TNI-Polri pun lantas bersinergi untuk mendongkrak cakupan vaksinasi, yang hingga kini telah mencapai 448 juta suntikan, untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunitas agar aktivitas ekonomi segera bergulir.

Kebijakan era pandemi dianalogikan seperti keseimbangan gas dan rem saat mengemudikan kendaraan. Gas ekonomi jika diinjak kebablasan akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Namun jika rem diinjak terlalu dalam, maka ekonomi masyarakat akan semakin jatuh. Karena itu perlu ada keseimbangan antara gas dan rem.

Hal itu pula yang saat ini masih diterapkan Pemerintah. Pada masa transisi ini, Satgas COVID-19 tetap berjalan.

Vaksinasi penguat (booster) tetap diberikan gratis. Early warning indicator dan early warning system pandemi COVID-19 tetap dimonitor dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan.

Penerapan metode pengintaian atau surveilans kesehatan juga terus ditingkatkan. Hal tersebut terlihat ketika Kementerian Kesehatan berhasil mendeteksi masuknya COVID-19 varian Kraken di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan segera melakukan pelacakan kontak erat untuk mencegah penyebaran.

Protokol manajemen krisis pandemi juga dapat diaktifkan kembali jika memasuki masa krisis atas rekomendasi Kementerian Kesehatan.