Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lakukan Pengecekan Aset Pemkab Jember secara Berkala

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Pemberdayaan dan pemeliharaan aset Pemkab Jember harus dilakukan secara preventif. Sebab, jika hanya dibiarkan bertahun-tahun, maka akan rawan diserobot atau dipakai oleh pihak lain. Hal itu tentu menjadi penghambat pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang taat aturan dalam pengelolaan lahan.

BACA JUGA : Rekor Baru, Terjual 1,8 Juta Kopi Hari Pertama Perilisan Album K-pop TXT

Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (FEB Unmuh) Jember Rendy Mirwan Aspirandi menjelaskan, pada umumnya terdapat dua aset yang dikelola oleh pemerintah. Di antaranya yaitu  profit oriented dan berbasis pelayanan. “Biasanya ada dua aset yang dikelola pemerintah,” bebernya.

Menurutnya, alasan pemerintah membiarkan aset berupa lahan ataupun bangunan yaitu masih menggunakan fasilitas yang ada. Oleh sebab itu, beberapa gedung ataupun lahan milik Pemkab Jember tak dikelola.

Namun, hal itu tentu menjadi persoalan apabila dibiarkan begitu saja. Salah satunya yaitu rawan dikelola atau diklaim oleh pihak lain. Pemerintah akan merugi jika aset yang tidak dikelola diambil oleh pihak lain. “Aset pemerintah harus dijaga,” terang laki-laki yang juga menjabat Ketua Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Jember itu.

Aset pemerintah yang berbasis pelayanan seperti bangunan yang tidak dimanfaatkan akan mengalami kemerosotan nilai. Sebab, bangunan yang tidak dikelola akan rusak dimakan waktu. Hal itu tentu menjadi kerugian bagi Pemkab Jember.

Mengawasi aset pemerintah tidak hanya berupa pemasangan plang di wilayah tanah atau bangunan milik pemkab. Hal itu akan rawan dikelola oleh pihak lain. “Biasanya berawal dari membuat warung. Namun, jika dibiarkan bisa menjadi toko yang besar,” katanya.

Pemerintah melalui satpol PP harus lebih preventif untuk mengamankan aset milik pemerintah. Kegiatan pemeriksaan kepada seluruh aset, baik tanah maupun gedung milik Pemkab Jember, harus dilakukan secara intensif. “Kalau dari sisi ilmu akuntan, tanah tidak akan terjadi kemerosotan nilai. Tapi, kalau bangunan pasti mengalami kemerosotan nilai,” ungkap laki-laki  yang menjabat sebagai pendamping pengelolaan aset desa tersebut. (faq/c2/nur)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer