Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Update Kasus Pemuda Pingsan di Persawahan, Motif Penganiayaan Terungkap!
Sujak, salah satu pemilik tanah eks lokalisasi Besini, mengatakan, sebelum digelar RDP oleh Komisi A, ia sengaja mendatangi Komisi A DPRD Jember untuk minta kejelasan terkait tanah eks lokalisasi Besini. Menurut Sujak, beberapa tanah yang kini ditempati oleh warga Besini merupakan atas nama dirinya. "Saya beli dari Kastamin. Sejak tahun 1989 hingga sekarang masih atas nama saya. Tahun 1989 keluar SPPT dan saya bayar pajaknya hingga sekarang. Akta saya jelas, leter C dan nomor persil tembus atas nama saya, Sujak P. Luluk," urainya.
Menurut dia, tanahnya keseluruhan seluas sekitar 3.640 meter persegi. Namun, Sujak hanya menguasai objek tanah seluas sekitar 1.100 meter persegi untuk bangunan rumah. Sisanya ditempati penghuni lokasi Besini. "Saya mengharapkan tanah yang sekarang dikuasai penghuni lokalisasi Besini itu dikembalikan ke saya," pintanya.
Dalam dokumen pemerintah Desa Puger Kulon disebutkan, pada medio sekitar 1988 silam, Pemkab Jember sempat membeli tanah yang kini menjadi eks lokalisasi itu dari lima pemilik tanah. Ada nama Abdul Majid seluas 0,29 hektare, Sudanar seluas 1,3 hektare, Slamet seluas 0,74 hektare, Sujak seluas 0,9 hektare, dan B. Supren seluas 2,1 hektare. Sisanya merupakan tanah pengairan yang merupakan aset negara seluas sekitar 13,6 hektare. Sehingga total keseluruhan lahan Besini ada sekitar 19,9 hektare.
Data pemdes setempat juga menyebutkan, kendati sempat ada transaksi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun Bagian Aset BPKAD Jember menyatakan tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa tanah Besini menjadi aset pemkab atau sempat ada transaksi.
Namun demikian, Sujak dan beberapa warga lainnya selaku pemilik tanah merasa mereka yang paling berhak atas tanah tersebut. Mereka mengharap ketegasan pemerintah daerah karena telah meminjam pakai eks lokalisasi Besini untuk ditempati para pekerja seks komersial (PSK), yang sebelumnya dipindahkan dari bekas lokalisasi Kaliputih, Rambipuji. "Kami mengharap ketegasan pemda bahwa tanah tersebut merupakan milik kita dan dalam penguasaan kita," harapnya.
Anggota Komisi, A Alfan Yusfi, membeberkan, setelah ia beserta rombongan Komisi A melakukan inspeksi, menurut dia, kepemilikan tanah di eks lokalisasi Besini terdapat dua kelompok. Pertama, secara de jure tanah dikuasai oleh lima orang yang tercatat di data pemerintah desa dan mereka mengantongi sertifikat tanah atau petok. Kedua, secara de facto, ada warga Besini yang sudah tinggal di lokasi yang sama sejak tahun 1990 silam hingga sekarang, yang juga menginginkan tetap bisa menempati tanpa khawatir digusur. "Pemda sudah menegaskan bahwa Besini bukan aset daerah, dan tidak ada catatan yang menyebut pernah dibeli pemda. Ini kiranya perlu disikapi dengan bijaksana, tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Baik dari kubu warga yang tinggal maupun kubu warga pemilik tanah," harapnya.
RDP yang sempat dihelat Komisi A, kemarin, sepertinya juga belum menemukan kata mufakat perihal status abu-abu tanah tersebut. Direncanakan akan dilanjutkan untuk RDP lanjutan yang sedianya dijadwalkan pekan-pekan ini. (mau/c2/nur)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



