Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bebaskan Denda PBB dan Pajak Reklame

S
Penulis: Safitri❯
PERMUDAH WARGA: Bupati Jember Hendy Siswanto saat meresmikan layanan pajak daring. Sampai tanggal 31 Desember 2023 denda pajak PBB dan reklame dihapus.
PERMUDAH WARGA: Bupati Jember Hendy Siswanto saat meresmikan layanan pajak daring. Sampai tanggal 31 Desember 2023 denda pajak PBB dan reklame dihapus.
KEPATIHAN, Radar Jember - Dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat, Pemkab Jember telah mengeluarkan penghapusan denda pajak bumi bangunan (PBB) dan reklame hingga 31 Desember 2023 mendatang. Hal itu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Jember yang telah diterbitkan sejak 12 April lalu.

BACA JUGA : Keturunan Nenek dari Jember, Kini Siap Bela Timnas

Bupati Jember Hendy Siswanto menjelaskan, kebijakan pemberian pembebasan pembayaran denda PBB dan pajak reklame itu agar meringankan beban wajib pajak daerah pada masyarakat. Sekaligus sebagai salah satu upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk melunasi piutang. Sebab, PBB dan pajak reklame itu akan masuk ke  pendapatan asli daerah (PAD). “Masyarakat biar tidak terbebani dan mau bayar pajak yang terutang,” terangnya.

Denda-denda yang masuk dalam database mulai tahun berapa pun akan dihapus bila melakukan pembayaran hingga 31 Desember 2023. Hal itu dinilai akan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, mereka tidak lagi keberatan dengan denda yang sudah ditetapkan.

Bupati Hendy menambahkan bahwa Pemkab Jember juga telah menggandeng jaksa pengacara negara yang tidak lain Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember dalam rangka optimalisasi untuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah. Untuk itu, bupati mengajak masyarakat Jember untuk taat pajak. “Pajak yang dibayarkan bisa meningkatkan kemampuan pendanaan program, seperti layanan kesehatan gratis, beasiswa, dan infrastruktur yang juga dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Program itu diharapkan bisa membantu mempermudah masyarakat dalam membayar pajak yang sebelumnya pernah telat dan terhitung utang. Tak hanya itu, program yang diinisiasi Bupati Hendy itu juga diharapkan menyadarkan masyarakat dalam membayar pajak. “Itu yang penting, masyarakat harus sadar akan pajak, karena itu untuk kebaikan masyarakat Jember,” pungkasnya. (qal/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer