Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Seleksi Sekda Jember Segera Dimulai, Ayo Daftar

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi
Ilustrasi
SUMBERSARI, Radar Jember - Pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember tampaknya ingin segera menyudahi masa jabatan sekretaris daerah (sekda) yang hingga kini masih diduduki oleh seorang penjabat (Pj). Hal itu diketahui setelah pemerintah daerah belum lama ini membentuk panitia seleksi (pansel) open bidding atau lelang jabatan untuk posisi ASN paling strategis di level pemerintahan daerah tersebut.

BACA JUGA : Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Zona 3 Jatim

Ketua Pansel Open Bidding Sekda Jember Prof Yuli Witono membenarkan demikian. Menurut dia, sejak pansel terbentuk, pihaknya telah melakukan serangkaian persiapan untuk memulai tahapan demi tahapannya. "Intinya tim pansel sedang bekerja untuk mematangkan syarat dan prosedur seleksi," katanya saat dikonfirmasi, Selasa petang (23/5).

Sebagaimana diketahui, Pj Sekda Jember hari ini masih dijabat oleh Arief Tjahjono. Arief merupakan pejabat definitif menduduki posisi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.

Arief ditunjuk sebagai Pj Sekda Jember menggantikan Sekda Jember sebelumnya, Mirfano, yang telah mengajukan masa persiapan pensiun (MPP). Ditunjuknya Arief sebagai Pj sekda itu juga berdasarkan pada surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Timur pada 29 September 2022 lalu.

Meski begitu, rentan waktu masa jabatan Pj Sekda Arief Tjahjono terbilang cukup awet alias panjang. Terhitung sejak awal SK Gubernur pada September 2022 lalu, hingga hari ini, Selasa (23/5), atau mencapai delapan bulan lamanya.

Terlepas dari itu, Yuli yang ditunjuk mengetuai Tim Pansel Open Bidding Sekda, mengaku, sejauh ini pihaknya tengah membahas serangkaian persiapan di internal tim pansel. Karena itu, ia belum bisa mengutarakan lebih gamblang mengenai tahapannya. "Kami masih belum bisa merilis sebagai info resmi proses seleksi, dan kami sedang intens mengadakan rapat-rapat internal tim pansel," kata Yuli.

Guru Besar Universitas Jember yang sekaligus mengetuai Tim Asistensi Ahli Bupati Jember itu menambahkan, keseluruhan kerja-kerja pansel open bidding kali ini hanya khusus untuk keseluruhan tahapan open bidding Sekda Jember. Bukan yang lainnya.

Meski jamak diketahui ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember yang masih diduduki pejabat pelaksana tugas (Plt), Yuli menegaskan itu di luar fokus tugasnya saat ini. "Pansel kali ini khusus untuk open bidding sekda saja. Insyaallah, kalau sudah diputuskan, tahap pertama nanti kami merilis pengumuman sekaligus info resminya," imbuh Yuli.

Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno mengutarakan, pelaksanaan open bidding Sekda Jember kali ini dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh ASN se-Jawa Timur. Tak terkecuali para ASN di lingkungan Pemkab Jember.

Suko juga menyebut, sedikitnya ada sekitar 50 persen dari total sekitar 30 ASN di Jember yang berpeluang bisa mengikuti open bidding sekda dan memenuhi secara kualifikasi. "Ada, insyaallah. Saya kurang paham datanya, tapi nanti untuk syarat-syarat ini sudah ranahnya pansel," jelasnya.

Sementara itu, molornya pelaksanaan open bidding Pj sekda itu juga disoroti oleh Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni (Pada foto sebelumnya tertulis nama Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno). Menurut Tabroni, panitia seleksi (pansel) open bidding Pj sekda selayaknya dibentuk dan pemerintah daerah harus patuh terhadap Perpres Nomor 3 Tahun 2018. "Selama berjalannya Pj sekda 3 bulan itu, harus ada open bidding. Nanti kalau selesai, maka ada sekda definitif. Kalau belum selesai, maka Pj sekda ditunjuk oleh gubernur," kata Tabroni. (mau/c2/nur)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Perkuat Akurasi Data Kependudukan, Program Peta Cinta Pemkab Jember Terus Dievaluasi

Ia menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada soliditas koordinasi antara dinas dan jajaran kecamatan.

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Forum Bunga Desaku Gumukmas Jadi Ajang Para Kiai Tagih Fasilitas ke Pemkab Jember

Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren, mendorong pemerintah daerah untuk lebih akomodatif terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang selama ini dinilai masih luput

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Komisi II DPR dan Bupati Jember Usul 4 Poin Penertiban Sound Horeg ke Kemendagri, Apa Saja?

Ia berharap kehadiran payung hukum dari Kemendagri kelak menjadi pedoman tunggal bagi pemerintah daerah. Dengan begitu, penindakan di lapangan memiliki kepastian hukum yang seragam dan tidak lagi memicu kegaduhan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer