alexametrics
22.8 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Raperda Prioritas Masih Jalan di Tempat

- Dewan Tagih Keseriusan Eksekutif

- Rencana Penerbitan Perda RDTR dan RTRW

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana pemerintah daerah untuk mendulang target terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset dan investasi, terus ditagih oleh anggota DPRD. Dewan menilai, pemerintah daerah belum menyeriusi target investasi dan mendorong pemasukan ke PAD tersebut.

BACA JUGA : Kerbau Milik Keraton Surakarta Mati Terpapar PMK

Indikasi itu dikuatkan dengan kenyataan bahwa Pemkab Jember belum memiliki Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Bahkan hingga kini posisinya terkesan berjalan di tempat. “Target investasi itu bakal sulit tercapai jika Pemkab belum memiliki piranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi ini (Perda RDTR dan RTRW, Red),” kata Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Legislator yang juga selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD ini mengaku pihaknya sudah sering mengingatkan eksekutif, kala rapat dengan Tim Propemperda Pemkab Jember, agar segera melakukan percepatan. Bahkan seruan serupa juga ia sampaikan kala menanggapi nota pengantar LPP APBD Bupati Jember 2021, belum lama ini.

“Sejak Perda RTRW diundangkan per tahun 2015, hingga diperlukan revisi, sampai sekarang hanya omong kosong, Raperda RDTR tidak pernah disampaikan kepada kami di DPRD,” seru Alfian, yang saat itu selaku juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya atau GIB.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana pemerintah daerah untuk mendulang target terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset dan investasi, terus ditagih oleh anggota DPRD. Dewan menilai, pemerintah daerah belum menyeriusi target investasi dan mendorong pemasukan ke PAD tersebut.

BACA JUGA : Kerbau Milik Keraton Surakarta Mati Terpapar PMK

Indikasi itu dikuatkan dengan kenyataan bahwa Pemkab Jember belum memiliki Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Bahkan hingga kini posisinya terkesan berjalan di tempat. “Target investasi itu bakal sulit tercapai jika Pemkab belum memiliki piranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi ini (Perda RDTR dan RTRW, Red),” kata Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember.

Legislator yang juga selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD ini mengaku pihaknya sudah sering mengingatkan eksekutif, kala rapat dengan Tim Propemperda Pemkab Jember, agar segera melakukan percepatan. Bahkan seruan serupa juga ia sampaikan kala menanggapi nota pengantar LPP APBD Bupati Jember 2021, belum lama ini.

“Sejak Perda RTRW diundangkan per tahun 2015, hingga diperlukan revisi, sampai sekarang hanya omong kosong, Raperda RDTR tidak pernah disampaikan kepada kami di DPRD,” seru Alfian, yang saat itu selaku juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya atau GIB.

SUMBERSARI, Radar Jember – Rencana pemerintah daerah untuk mendulang target terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset dan investasi, terus ditagih oleh anggota DPRD. Dewan menilai, pemerintah daerah belum menyeriusi target investasi dan mendorong pemasukan ke PAD tersebut.

BACA JUGA : Kerbau Milik Keraton Surakarta Mati Terpapar PMK

Indikasi itu dikuatkan dengan kenyataan bahwa Pemkab Jember belum memiliki Peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang merupakan penjabaran dari Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Bahkan hingga kini posisinya terkesan berjalan di tempat. “Target investasi itu bakal sulit tercapai jika Pemkab belum memiliki piranti pendukung untuk menarik investor, seperti aturan atau regulasi ini (Perda RDTR dan RTRW, Red),” kata Alfian Andri Wijaya, anggota DPRD Jember.

Legislator yang juga selaku wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD ini mengaku pihaknya sudah sering mengingatkan eksekutif, kala rapat dengan Tim Propemperda Pemkab Jember, agar segera melakukan percepatan. Bahkan seruan serupa juga ia sampaikan kala menanggapi nota pengantar LPP APBD Bupati Jember 2021, belum lama ini.

“Sejak Perda RTRW diundangkan per tahun 2015, hingga diperlukan revisi, sampai sekarang hanya omong kosong, Raperda RDTR tidak pernah disampaikan kepada kami di DPRD,” seru Alfian, yang saat itu selaku juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya atau GIB.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/