alexametrics
23.5 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Pekerjaan Jalan Multiyears di Jember Molor, Progresnya Tak Memuaskan

DPRD Jember Desak Dinas Tak Canggung Putus Kontrak Rekanan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Kinerja rekanan yang menggarap perbaikan jalan dengan skema anggaran tahun jamak atau multiyears terus menyeruak ke publik. Setelah ramai disorot soal kerusakan jalan di sejumlah titik yang sebenarnya baru selesai diperbaiki, kini terdapat sejumlah paket pekerjaan yang diketahui molor dari kontrak kerja. Bahkan progress capainnya tidak memuaskan.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember yang membidangi proyek itu mencatat, terdapat 30 paket peningkatan jalan yang sumber anggarannya dari skema multiyears 2021–2022. Megaproyek itu melibatkan 19 perusahaan jasa kontraksi yang terikat kontrak dengan nilai total anggaran Rp 560 miliar. Menyasar sekitar 1.080 kilometer ruas jalan di berbagai desa maupun kecamatan di Jember.

BACA JUGA: Garapan Multiyears Molor, Pekerjaan Belum Beres

Mobile_AP_Rectangle 2

“Dari 19 penyedia layanan tersebut, terdapat enam paket yang pekerjaannya molor dari durasi kontrak yang semestinya berakhir akhir Juni kemarin,” urai Jupriono, Kepala DPUBMSDA Jember, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C di lantai 3 Gedung DPRD, kemarin. Jupriono meyakinkan, kendati rekanan yang molor tersebut mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan, namun konsekuensi keterlambatan berlaku. Yakni berupa denda dengan estimasi seperseribu atau 0,001 persen setiap harinya, dari nilai kontrak.

SUMBER GRAFIS: DPUBMSDA Jember dalam RDP bersama Komisi C DPRD Jember Selasa (19/7).

Jupriono mengutarakan, sebanyak 6 paket proyek yang capaiannya rendah itu ditoleransi berupa penambahan waktu hingga 50 hari ke depan. Hal itu dianggapnya sebagai masa kontrak kritis. “Kami sangat memungkinkan mengambil sikap signifikan. Kalau kemarin kontrak normal masih ada, saya tidak boleh ancam putus kontrak. Tapi, saat ini waktunya menyampaikan,” paparnya.

Lebih jauh, pria yang juga Plt Sekretaris Dewan DPRD Jember itu menegaskan, selama kontrak, dinas hanya memberikan warning atau peringatan agar rekanan menuntaskan pekerjaannya. Namun, kini ketika sudah melampaui batas kontrak, pihaknya tidak segan mengambil kebijakan tegas. “Kalau rekanan tidak ada progres, akan kami putus kontrak,” tegasnya dalam RDP, yang juga dihadiri belasan orang kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas terkait.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Kinerja rekanan yang menggarap perbaikan jalan dengan skema anggaran tahun jamak atau multiyears terus menyeruak ke publik. Setelah ramai disorot soal kerusakan jalan di sejumlah titik yang sebenarnya baru selesai diperbaiki, kini terdapat sejumlah paket pekerjaan yang diketahui molor dari kontrak kerja. Bahkan progress capainnya tidak memuaskan.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember yang membidangi proyek itu mencatat, terdapat 30 paket peningkatan jalan yang sumber anggarannya dari skema multiyears 2021–2022. Megaproyek itu melibatkan 19 perusahaan jasa kontraksi yang terikat kontrak dengan nilai total anggaran Rp 560 miliar. Menyasar sekitar 1.080 kilometer ruas jalan di berbagai desa maupun kecamatan di Jember.

BACA JUGA: Garapan Multiyears Molor, Pekerjaan Belum Beres

“Dari 19 penyedia layanan tersebut, terdapat enam paket yang pekerjaannya molor dari durasi kontrak yang semestinya berakhir akhir Juni kemarin,” urai Jupriono, Kepala DPUBMSDA Jember, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C di lantai 3 Gedung DPRD, kemarin. Jupriono meyakinkan, kendati rekanan yang molor tersebut mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan, namun konsekuensi keterlambatan berlaku. Yakni berupa denda dengan estimasi seperseribu atau 0,001 persen setiap harinya, dari nilai kontrak.

SUMBER GRAFIS: DPUBMSDA Jember dalam RDP bersama Komisi C DPRD Jember Selasa (19/7).

Jupriono mengutarakan, sebanyak 6 paket proyek yang capaiannya rendah itu ditoleransi berupa penambahan waktu hingga 50 hari ke depan. Hal itu dianggapnya sebagai masa kontrak kritis. “Kami sangat memungkinkan mengambil sikap signifikan. Kalau kemarin kontrak normal masih ada, saya tidak boleh ancam putus kontrak. Tapi, saat ini waktunya menyampaikan,” paparnya.

Lebih jauh, pria yang juga Plt Sekretaris Dewan DPRD Jember itu menegaskan, selama kontrak, dinas hanya memberikan warning atau peringatan agar rekanan menuntaskan pekerjaannya. Namun, kini ketika sudah melampaui batas kontrak, pihaknya tidak segan mengambil kebijakan tegas. “Kalau rekanan tidak ada progres, akan kami putus kontrak,” tegasnya dalam RDP, yang juga dihadiri belasan orang kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas terkait.

JEMBER, RADARJEMBER.ID– Kinerja rekanan yang menggarap perbaikan jalan dengan skema anggaran tahun jamak atau multiyears terus menyeruak ke publik. Setelah ramai disorot soal kerusakan jalan di sejumlah titik yang sebenarnya baru selesai diperbaiki, kini terdapat sejumlah paket pekerjaan yang diketahui molor dari kontrak kerja. Bahkan progress capainnya tidak memuaskan.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Jember yang membidangi proyek itu mencatat, terdapat 30 paket peningkatan jalan yang sumber anggarannya dari skema multiyears 2021–2022. Megaproyek itu melibatkan 19 perusahaan jasa kontraksi yang terikat kontrak dengan nilai total anggaran Rp 560 miliar. Menyasar sekitar 1.080 kilometer ruas jalan di berbagai desa maupun kecamatan di Jember.

BACA JUGA: Garapan Multiyears Molor, Pekerjaan Belum Beres

“Dari 19 penyedia layanan tersebut, terdapat enam paket yang pekerjaannya molor dari durasi kontrak yang semestinya berakhir akhir Juni kemarin,” urai Jupriono, Kepala DPUBMSDA Jember, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi C di lantai 3 Gedung DPRD, kemarin. Jupriono meyakinkan, kendati rekanan yang molor tersebut mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan, namun konsekuensi keterlambatan berlaku. Yakni berupa denda dengan estimasi seperseribu atau 0,001 persen setiap harinya, dari nilai kontrak.

SUMBER GRAFIS: DPUBMSDA Jember dalam RDP bersama Komisi C DPRD Jember Selasa (19/7).

Jupriono mengutarakan, sebanyak 6 paket proyek yang capaiannya rendah itu ditoleransi berupa penambahan waktu hingga 50 hari ke depan. Hal itu dianggapnya sebagai masa kontrak kritis. “Kami sangat memungkinkan mengambil sikap signifikan. Kalau kemarin kontrak normal masih ada, saya tidak boleh ancam putus kontrak. Tapi, saat ini waktunya menyampaikan,” paparnya.

Lebih jauh, pria yang juga Plt Sekretaris Dewan DPRD Jember itu menegaskan, selama kontrak, dinas hanya memberikan warning atau peringatan agar rekanan menuntaskan pekerjaannya. Namun, kini ketika sudah melampaui batas kontrak, pihaknya tidak segan mengambil kebijakan tegas. “Kalau rekanan tidak ada progres, akan kami putus kontrak,” tegasnya dalam RDP, yang juga dihadiri belasan orang kontraktor pelaksana maupun konsultan pengawas terkait.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/