Tidak salah ketika manajemen Jawa Pos menentukan “Radar” sebagai nama media teritorial lokal terintegrasi. Radar itu detektor. Mengukur jarak, mendeteksi benda dan beragam potensi. Dalam dunia militer, radar secara fungsional merupakan proteksi dengan harapan antisipasi dalam kerangka pengambilan keputusan guna menghindar dari ancaman sekaligus kalkulasi jitu kapan harus menyerang. Metafor dengan pemahaman itu, radar sebagai koran lokal diharapkan mau dan mampu mengeksplorasi peristiwa, menyajikan opini, menuangkan laporan sebagai kabar berita, membidani fakta, menciptakan ruang publik serta mengendalikan berbagai relasi. Radar dituntut untuk menyalakan sensitivitasnya mengendus fakta. Tentu saja dengan kontrol objektifitas. Mengasah ketajaman dan mengedepankan kecermatan. Detail. Terbiasa menyajikan peristiwa apa adanya. Jauh dari keberpihakan. Satu lagi, bekerja dengan talenta ideologis, “kabar yang baik adalah berita yang buruk”.
Konsep pemikiran di atas merupakan komitmen yang seharusnya dimiliki pers sebagai pilar demokrasi dan kontrol terhadap otoritas. Ketika radar sebagai representasi media pada umumnya, maka pertanyaan yang urgen untuk dijawab pada momentum 24 tahun Radar Jember kali ini adalah, masihkah Radar Jember menjalankan fungsi idealnya sebagai pilar demokrasi? Apakah nilai-nilai profesionalitas tetap dijunjung tinggi dalam mengawal ruang publik?
Media apa pun di era kekinian, termasuk Radar Jember dihadapkan pada kondisi dilematis. Terjepit dan tidak mudah mengambil keputusan guna mempertahankan komitmen dan konsistensinya. Berada di persimpangan antara tuntutan profesionalitas ideologis dan pragmatisme bisnis yang pada gilirannya mengikis jati diri pers itu sendiri. Pers hilang kelamin. Mengubur rasa percaya publik. Pers bukan lagi sandaran objektifitas. Pers tidak lagi menjadi tumpuan curhat masyarakat. Pers menjadi teralinasi dari sifat hakikinya. Pers bergeser dari tahta kerakyatannya. Sembunyi dan disembunyikan di ketiak kuasa dan oligarki kepentingan. Pers tidak lagi menjadi sosok lembaga yang ditakuti. Pers kini miskin wibawa. Ter-kooptase oleh beragam predator melalui perangkat yang menjerat. Orang menyebutnya bersinergi, kolaborasi, bermitra dan mewujud menjadi komitmen moral, yakni kesepahaman. Tertuang dalam hitam di atas putih.
Ironinya, para pihak dalam relasi yang disebut Nota Kesepahaman atau Memory of Understanding (MoU) justru terjerembab dalam kesesatan memaknainya. Dianggap, legalitas MoU sama dengan perjanjian. MoU tidak lebih sebagai payung kerja sama atas kontrak yang bersifat operasional. Tidak mengikat. Tidak memiliki bobot Pacta Sun Servanda (menjadi rule bagi para pihak yang membuat), karena MoU secara hukum bukan kontraktual. Namun, MoU telah menjadi taring para predator. Terutama dalam relasi media dengan otoritas penyelenggara negara. Ketidakpahaman media dalam tataran realitas menjadi peluang predator menghegemoni media. Perut dan Idealisme media dalam kuasa pihak lain. Hanya tenaga yang tersisa dalam remote otoritas. Otoritas kuasa menjadi pemberi kerja. Menentukan norma dan wenang memerintah.
Bisa ditebak, media pada akhirnya tidak lebih sebagai wahana kabar peresmian. Mengulas pencitraan. Menyodorkan statistika angka. Progres angka tidak serta merta linier dengan fakta. Bahkan berbanding terbalik. Acapkali angka menyembunyikan fakta. Ingat, ketika Jember menyatakan perang dan berhasil melawan kemiskinan, sontak Cinta Laura dropping sepatu karena menemukan siswa sekolah dengan sepatu yang tidak layak. Ketika publik melakukan advokasi dan berjuang menegakkan aturan soal netralitas ASN, berita seksi ini justru lepas dari kawalan media. Buruh tidak tahu kalau pengusaha tidak membayar upah sesuai UMK bisa dipidana selama 1 hingga 4 tahun penjara karena media telah bergeser fungsinya.
Media menjadi alternatif menyuarakan kritik, namun kini keharusan fungsional itu tidak lebih sebatas cita-cita. Mohammad Arkoun, filsuf dari Universitas Sorbonne, Prancis, menyatakan kritik sesungguhnya menghidupkan manusia dan realitas. Meminjam konstruksi berpikir Arkoun, sesungguhnya peran mengedepan media adalah alat. Dengan media masyarakat bisa mengkritik diri sendiri maupun pihak lain. Pihak lain yang dimaksudkan adalah relasi agar perspektif publik menjadi landasan dalam memberikan pelayanan.
Media secara moral dan fungsional harus menjaga ruang publik. Merawat dan menumbuhkembangkan atmosfir kritik terhadap otoritas atau penguasa. Hebermas, memberikan penguatan bahwa ruang publik sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara rakyat dan penguasa/pengusaha. Tanpa ruang publik yang otonom, dapat dipastikan ruang perdebatan akan tertutup. Tirani kian melenggang dalam skala apa pun. Eksploitasi menjadi budaya. Arogansi merajalela.
Sah sah saja media membela otoritas sepanjang dalam proporsi objektif. 24 Tahun Radar Jember, kini berultah bareng dengan tahun politik. Jember butuh asupan segar karena tahun berikutnya potensi terjadi pesta konflik atas nama demokrasi. Pilbup, pileg hingga pilpres. Radar Jember sebagai media populis dihadapkan pada mulut-mulut predator. Lapar menganga. Radar Jember dituntut memainkan tantangan keaktoran dalam kaidah norma. Menjadi berharga ketika Radar Jember sebagai media justru menghidupkan dinamika mahasiswa. Memberikan ruang dialogis agar mahasiswa mengasah aksi kritisnya terhadap dinamika lima tahunan ini guna membangun rasa memiliki dan mendorong integritas intelektualnya. Radar Jember dibutuhkan untuk membidani generasi yang tidak buta politik. Peduli terhadap hingar bingar politik. Kritis terhadap lalulintas faktual agar lahir beragam opini segar yang mencerdaskan. Radar Jember digugat untuk memposisikan diri setara dengan predator. Membangun fakta-fakta baru, bukan tenggelam dan sembunyi dibalik fakta. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak menutup kemungkinan kelak Radar Jember menjadi sebatas cerita. Bahkan tidak terendus oleh Radar Sejarah Peradaban. Selamat buat Radar Jember.
*) Penulis adalah Kolumnis, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Dewan Pakar MD KAHMI, Mediator berlisensi MA dan Pembina Sarbumisi Jember.
Editor : Safitri