radar jember - Saya ingin melanjutkan artikel sebelumnya soal alat sadap canggih KPK. Harganya sangat mahal, hanya pemerintah bisa beli. Artikel itu mendapat reaksi luas dari netizen. Cuma, muncul pertanyaan. Kalau alat sudah secanggih itu, kenapa banyak koruptor masih berkeliaran, malah seperti ngeledek hukum di negeri ini. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Kita mulai dengan logika paling waras yang pernah dimiliki rakyat jelata. Kalau alat sadap KPK itu benar-benar secanggih yang sering diceritakan, ATIS Gueher GmbH yang katanya bisa dengar bisik di balik dinding, Reuven-GSMSL yang menyisir jaringan seperti anjing pelacak, sampai Pegasus si makhluk zero-click yang masuk ponsel tanpa permisi, maka satu hal seharusnya terjadi, Indonesia kehabisan pejabat bebas. Penjara penuh, sidang antre, dan berita korupsi tayang 24 jam seperti sinetron stripping. Tapi realitas justru kebalikannya. Korupsi masih segar, kreatif, dan penuh inovasi.
Ini yang bikin kening berkerut. Hampir semua lembaga pemerintah, tanpa perlu sebut nama, punya cerita korupsi. Dari skala recehan sampai triliunan. Kalau alat sadap KPK benar-benar sakti, mestinya itu lembaga bukan lagi ladang, tapi tambang emas OTT. Faktanya, yang tertangkap itu-itu saja. Nama lama, pola lama, drama lama. Selebihnya aman sentosa, seolah hidup di zona anti-radar.
Di sini sindiran mulai relevan. Jangan-jangan masalahnya bukan pada alat, tapi pada pemainnya. Para koruptor kita mungkin sudah naik level dari maling konvensional menjadi gamer profesional. Mereka hafal pola KPK, tahu jam rawan, tahu kapan ponsel harus mati total, kapan pakai kurir manusia, kapan bicara pakai bahasa yang kalau disadap pun terdengar seperti obrolan tukang sayur. Dalam kondisi begitu, alat secanggih apa pun cuma jadi pajangan teknologi. Mahal, mentereng, tapi bikin operatornya menghela napas.
Tapi ada opsi lain yang lebih getir dan lebih berbahaya. Bukan tak bisa, tapi tak semuanya boleh. Karena kalau semua disadap tanpa pandang bulu, republik ini bisa masuk mode darurat. Nuan bayangkan! Kalau semua lembaga benar-benar dibuka, semua percakapan ditarik, semua pola dipetakan. Bisa-bisa negara berhenti sebentar karena terlalu banyak yang harus diproses. Maka muncullah seleksi alam penegakan hukum. Ada yang disentuh, ada yang cukup dipantau, ada yang cukup dipahami konteksnya.
Kasus Harun Masiku jadi contoh paling telanjang. Dengan alat sadap yang katanya tembus langit dan bumi, satu orang bisa lenyap bertahun-tahun. Nilai suapnya jelas, aktor lain sudah dihukum, bahkan ada yang diampuni, tapi dia tetap jadi urban legend. Kalau ini soal teknologi, harusnya sudah selesai sejak lama. Maka publik pun bertanya sambil nyengir: ini Harun Masiku yang hebat, atau sistemnya yang pura-pura rabun?
Di titik ini, alat sadap berubah dari senjata pamungkas menjadi alat retoris. Hebat saat konferensi pers, mengkilap di presentasi, tapi hasilnya selektif. Padahal kalau semua lembaga memang gudangnya praktik korupsi, logikanya sederhana, yang ditangkap harusnya jauh lebih banyak dari yang bebas. Nyatanya, keseimbangannya terbalik.
Kesimpulannya, pahit tapi realistis. Mungkin alat sadap itu memang canggih. Mungkin para koruptor memang pintar. Tapi yang paling canggih tetap satu, kemampuan memilih target.
Selama pilihan itu ada, penyadapan hanya akan jadi senter, terang ke satu arah, gelap ke arah lain.
Lalu, kita, seperti biasa, cuma bisa tertawa kecut sambil melongo, heran tapi tak benar-benar kaget.
“Mungkin KPK pilih-pilih mangsa sesuai pesanan kali, Bang. Geng yang itu aman-aman, geng yang ono kasihan kena sikat terus.”
“Bisa jadi begitu, wak! Bagaimana pun di dalam KPK itu manusia yang bisa diancam, dikendalikan, dan bisa dibuat manut. Mereka bukan malaikat.” Ups
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
