RADAR JEMBER - Cerita Bupati Sudewo digelandang KPK sudah saya bahas tadi malam. Saya ingin mengingatkan memori lama, ketika DPRD Pati dengan telanjang mengkhianati rakyatnya sendiri. Awalnya setuju pemakzulan, lengkap dengan tanda tangan, di paripurna mereka khianat.
Mari kita lindas, eh salah, kupas pengkhianatan wakil rakyat ini sambil seruput Koptagul, wak!
Yang paling kejam dari pengkhianatan bukanlah musuh yang sejak awal memusuhi, melainkan kawan yang pernah menggenggam tangan kita, lalu melepaskannya tepat di bibir jurang. Itulah yang dilakukan moyoritas fraksi DPRD Pati.
Ingat baik-baik, wahai rakyat Pati. Jangan biarkan waktu mengaburkan ingatan. Jangan biarkan OTT KPK hari ini menghapus dosa kemarin. Karena sebelum Sudewo ditangkap, DPRD-lah yang lebih dulu menangkap kepercayaan rakyat, lalu membunuhnya perlahan di ruang sidang.
Mereka datang ke rakyat dengan wajah prihatin. Mereka ikut menandatangani tuntutan. Mereka berdiri di depan kamera, berjanji akan “mengawal aspirasi.” Mereka duduk bersila di tengah amarah massa, mengangguk-angguk, seolah berkata, kami bersama kalian. Tangan mereka meneken tuntutan rakyat dengan tinta hitam, tapi hati mereka sudah lebih dulu meneken perjanjian dengan kepentingan.
Lalu tibalah 31 Oktober 2025. Hari pemurnian. Hari pembuktian. Hari di mana keberanian diuji, bukan dengan pidato, tapi dengan sikap.
Di situlah satu per satu mereka roboh.
Fraksi-fraksi yang kemarin berteriak “kami di pihak rakyat,” mendadak bisu. Yang kemarin mengecam kebijakan PBB 250 persen, hari itu berkata “belum cukup alasan.” Yang kemarin menyesalkan pemecatan pegawai RSUD, hari itu mendadak lupa. Yang kemarin menyebut Sudewo arogan, hari itu menunduk sopan.
Enam fraksi. Enam. Bukan angka kecil. Enam pengkhianatan sekaligus.
Mereka tidak sekadar menolak pemakzulan. Mereka menikam dari belakang. Mereka memeluk rakyat di luar gedung, lalu menusuknya di dalam ruang paripurna. Palu sidang diketuk, dan bersamaan dengan itu, harga diri lembaga legislatif Pati ambruk tanpa suara.
Nuan bayangkan perasaan rakyat di Alun-alun Pati saat hasil voting diumumkan. Ribuan orang menatap layar. Bukan untuk hiburan, tapi untuk harapan. Yang muncul bukan keadilan, melainkan pengkhianatan resmi yang disahkan secara konstitusional.
Di titik itu, ban dibakar bukan karena anarkisme, tapi karena kata-kata sudah tak punya arti. Apa gunanya aspirasi, kalau fraksi bisa berbalik arah dalam satu siang? Apa gunanya wakil rakyat, kalau keberanian hanya muncul saat kamera menyala?
Hari ini, ketika Sudewo ditangkap KPK, fraksi-fraksi itu telanjang di tengah lapangan sejarah. Tak ada lagi tameng prosedur. Tak ada lagi dalih mekanisme. OTT adalah tamparan keras yang berkata, rakyat benar, kalian salah.
Mereka bukan kalah strategi. Mereka kalah moral.
Untuk rakyat Pati, kesedihan ini sah. Kemarahan ini sah. Jangan suruh rakyat memaafkan cepat-cepat. Jangan suruh lupa demi stabilitas. Karena lupa adalah pupuk bagi pengkhianatan berikutnya.
Catat nama fraksinya. Catat wajahnya. Catat hari pengkhianatannya.
Karena rakyat boleh kalah hari itu, tapi sejarah, seperti KPK, selalu datang terlambat, namun tak pernah salah alamat.
Di tanah Pati, malam ini, yang paling menyedihkan bukan borgol di tangan bupati, melainkan kenyataan bahwa wakil rakyat lebih dulu menjual rakyatnya sendiri.
Pengkhianatan wakil rakyat selalu berawal dari satu hal yang tampak sepele, lupa siapa yang memberi mereka suara. Ketika kursi lebih dicintai dari amanah, ketika sidang lebih penting dari jeritan di luar gedung, maka demokrasi berubah jadi sandiwara, dan rakyat dipaksa belajar kecewa.
Pesan moralnya sederhana namun pahit, kekuasaan yang dibangun dengan suara rakyat akan runtuh oleh ingatan rakyat itu sendiri.
Mereka boleh berbalik hari ini, tapi sejarah tak pernah lupa, dan kemarahan publik adalah arsip paling setia yang kelak membuka kembali semua pengkhianatan satu per satu.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
