RADAR JEMBER - Musim 17 Agustusan tiba. Bendera Merah Putih berkibar. Umbul-umbul bergoyang. Anak-anak latihan panjat pinang. Namun, satu fenomena menarik jelang hari kemerdekaan, marak aksi pemalakan atas nama sumbangan. Dalam beberapa hari ke depan, pasti ramai mem-posting proposal dari ormas ini, LSM ono, panitia itu. Pokoknya ada. Bisa-bisa kalian yang baca ini akan dimintai sumbangan. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Spesies tahunan, pemburu sumbangan 17-an. Kalau resmi dari RT/RW dan sukarela, tentu tidak masalah. Itu namanya gotong royong. Masalahnya kalau “sukarela” sudah punya tarif. Datang membawa proposal, lalu menyebut Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Kalau ditolak, muncul kalimat keramat, “Yang lain sudah kasih segitu.” Atau, kalimat ancaman, ini yang ngeri.
Lho, ini sumbangan atau lelang nasionalisme? Sasarannya biasanya toko, ruko, warung, pabrik, perusahaan, pengusaha, anggota Dewan, pejabat. Ada pula yang lucu. Anggota Dewan yang saat kampanye rajin mencari rakyat, menjelang pembagian proposal mendadak sulit dicari. Telepon tidak diangkat. Rumah tutup. Mobil hilang. Mungkin sedang rapat. Rapat dengan dompet.
Pada 7 Agustus 2025, pemilik toko di Jalan Gemblongan, Surabaya, pernah viral setelah didatangi tiga perempuan yang mengaku panitia RT/RW. Mereka membawa secarik kertas tulisan tangan dan meminta Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Pemilik toko hanya bersedia Rp5–10 ribu, merasa dipalak, merekam CCTV, dan kasusnya viral. Persoalan bahkan berkembang menjadi tudingan serta ujaran bernuansa rasis.
Ini bukan lagi proposal. Ini surat cinta dari premanisme berkedok nasionalisme.
Yang bikin ngeri, budaya setoran ternyata tidak hanya beredar di gang. Dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK sepanjang 2025–2026, muncul dugaan pemerasan dan penerimaan uang oleh kepala daerah.
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diduga memerintahkan setoran OPD dengan target Rp750 juta. Terkumpul Rp610 juta untuk THR Forkopimda dan kebutuhan pribadi.
Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo diduga mematok target sekitar Rp5 miliar. Sekitar Rp2,7 miliar disebut telah diterima.
Bupati Pati Sudewo diduga meminta Rp165–225 juta dari calon perangkat desa. Sekitar Rp2,6 miliar disebut terkumpul dari delapan kepala desa.
Dalam perkara Pemalang, KPK juga pernah mengungkap tarif jual-beli jabatan sekitar Rp15 juta sampai Rp100 juta.
