Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WADUH! Ada dua Desa di Bogor Dilelang, Mendes Yandri Minta Pemerintah dan DPR Segera Bertindak

M. Ainul Budi
Penulis: M. Ainul Budi❯
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto. (Humas Kemendes PDT)
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto. (Humas Kemendes PDT)

radar jember - Belakangan tengah ramai diperbincangkan publik terkait isu pelelangan sejumlah desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.


Advertisement

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto dalam rapat audiensi bersama Pimpinan DPR RI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di kompleks parlemen, Jakarta pada Rabu 24 September 2025.

Dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yandri menekankan perlunya langkah tegas pemerintah dan DPR untuk mencegah pelelangan dua desa tersebut.

Desa Sukamulya dan Sukaharja Terancam Dilelang

Advertisement

Yandri menyebutkan desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur, Bogor.

Menurutnya, kedua desa ini telah berdiri sejak 1930, jauh sebelum Indonesia merdeka, namun kini justru terancam hilang karena urusan utang perusahaan.

"Ada 2 desa sekarang, di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang, Pak Dasco," ujar Yandri.

Advertisement

Yandri menambahkan, masalah bermula sejak 1980 ketika sebuah perusahaan mengagunkan tanah desa ke bank. Kredit macet membuat tanah itu kini masuk proses lelang.

“Desa ini berdiri tahun 1930, sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80, ada salah satu perusahaan mengagunkan tanah ke bank, ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa, dan sekarang sedang dipasang pelangnya,” jelasnya.

Desa dalam Kawasan Hutan

Lebih jauh, politisi partai PAN itu juga menyoroti persoalan ribuan desa yang berada di dalam kawasan hutan.

Yandri menyebut ada sekitar 3.000 desa dengan status demikian, meski warga di dalamnya memiliki KTP, ikut pemilu, dan sah secara administratif.

"Data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan, artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini, Pak Dasco, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua," ungkapnya.

Kondisi itu berdampak serius bagi warga desa, mulai dari keterbatasan akses infrastruktur, listrik yang tak bisa masuk, hingga adanya kasus kriminalisasi warga karena menggarap tanah.

“Mereka nggak bisa ngegarap apa-apa, kalau garap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap,” kata Yandri.

Desa Tertinggal Akibat Regulasi

Menurut Yandri, sekitar 16 ribu desa lain berada berimpit dengan kawasan hutan. Akibat status hukum ini, pembangunan infrastruktur dasar kerap terhambat.

Mantan anggota DPR itu juga mencontohkan desa di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang hingga kini tak memiliki jalan lantaran dianggap berada di kawasan hutan.

“Kenapa? Dari jalan raya menuju desa itu, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk,” papar Yandri.

Mendes Minta Lelang Dihentikan

Menanggapi situasi di Bogor, Yandri menegaskan pemerintah tengah berupaya mencegah pelelangan dua desa tersebut.

Mantan wakil ketua MPR itu juga meminta aparat penegak hukum tidak meneruskan eksekusi lelang karena warga sah secara hukum tinggal di wilayah itu.

"Mohon para pihak yang mungkin diberi amanat untuk melakukan sita dan lain sebagainya itu tolong dihentikan karena bagaimanapun desa itu sah secara hukum," tegasnya.

Yandri menekankan bahwa kesalahan bukan terletak pada desa, melainkan pada proses pencatatan kredit perusahaan yang menggadaikan tanah.

“Mereka dapat dana desa, ada nomor induk desa, ada pemerintahan desanya, ada KTPnya, mereka bayar pajak dan lain sebagainya dan mereka ikut pemilu,” lanjutnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Jember Sodorkan Program Home Care hingga Bunga Desaku ke Lintas Kementerian

Pemkab Jember Sodorkan Program Home Care hingga Bunga Desaku ke Lintas Kementerian

Pemkab Jember terus menyelaraskan program daerah dengan target strategis pemerintah pusat. Dalam lawatan kerja ke Jakarta, Jumat, (21/8), Bupati Jember Muhammad Fawait membeberkan deretan program unggulan berbasis data l

Maknai Kemerdekaan Indonesia, Danantara Melalui BRILink Agen Hadir Membuka Akses dan Menggerakkan Ekonomi hingga Pelosok Negeri​

Maknai Kemerdekaan Indonesia, Danantara Melalui BRILink Agen Hadir Membuka Akses dan Menggerakkan Ekonomi hingga Pelosok Negeri​

Para pemilik warung kecil, kios pasar, hingga pelaku usaha ultra mikro di berbagai pelosok kini tidak hanya terbantu dalam hal kemudahan bertransaksi, tetapi juga memiliki sumber pendapatan baru yang menjanjikan

BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0

BRI Resmikan Kick-Off Desa BRILiaN 2026 untuk Dorong Transformasi Desa 5.0

Program Desa BRILiaN yang tidak sekadar program pelatihan, tetapi merupakan gerakan transformasi desa menuju ekosistem yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus tetap berakar pada kekuatan sosial dan budaya

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer