Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pastikan Perusahaan Tak Abai Bayarkan THR

M
Penulis: Maulana Ijal❯
Posko pengaduan THR di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Situbondo. ANTARA/HO-Foto Disnaker Situbondo
Posko pengaduan THR di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Situbondo. ANTARA/HO-Foto Disnaker Situbondo
Situbondo, RADARJEMBER.ID - Bagi para pekerja/buruh yang tidak menerima tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, membuka posko pengaduan.

"Pembayaran THR itu wajib bagi perusahaan kepada karyawannya, dan ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh, dan juga Surat Edaran Bupati Nomor 560/0275/431.306.4.2/2023 tentang pemberian THR," ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Kholil di Situbondo, Sabtu.

Perusahaan, tegas Kholil, punya kewajiban memberi tunjangan hari raya kepada karyawan dan tujuannya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Paling lambat, jelas dia, perusahaan wajib membayar THR kepada karyawannya satu pekan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah, sehingga ada jeda cukup panjang bagi perusahaan untuk segera memberikan hak karyawan.

Pemberian THR kepada pekerja atau buruh, lanjut Kholil, juga diatur agar perusahaan tidak hanya sekedar memberikan tunjangan atas dasar kemauan diri sendiri.

"Kalau di aturannya di jelaskan bahwa pemberian THR berdasarkan masa kerja. Misalnya, pekerja atau buruh sudah mempunyai masa kerja satu tahun itu diberikan sebesar satu bulan gaji, sedangkan untuk karyawan yang baru dengan masa kerja di bawah satu tahun, maka THR yang diberikan di bawah gaji satu bulan," ujarnya.

Kholil menambahkan, untuk memastikan agar perusahaan tidak abai terhadap kewajiban pembayaran THR, petugas dari Disnaker akan intens menghubungi pihak perusahaan menyampaikan laporan.

"Mengenai laporan itu terkait komitmen perusahaan. Apakah sudah memberikan THR atau belum. Nantinya kami bisa tahu seperti apa tanggungjawabnya. Kalau sudah diberikan tunjangan karyawan itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada perusahaan yang tidak mau memberikan THR ini akan kami panggil," ucap Kholil.

Pemanggilan yang dimaksud, katanya, dalam rangka mengetahui apa kendala perusahaan, dan selanjutnya bisa ditemukan solusi agar para karyawan menerima tunjangan hari raya.

"Misal perkara keuangan perusahaan tidak cukup untuk memberikan THR itu bagaimana solusinya. Ketika ada persoalan seperti itu, kami sebagai penengah akan mempertemukan pengusaha dan karyawannya. Kira-kira solusinya apa?" ujarnya. (*)
Foto : Antara

Sumber : Antara

Advertisement
Advertisement
Editor : Maulana Ijal

Artikel Terkait

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PPPK paruh waktu berpeluang menerima THR dan gaji ke-13 pada 2026 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026 yang disesuaikan kebijakan serta kemampuan APBD daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer