Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan Pokir DPRD Lumajang Dapat Koreksi, Kok Bisa?

A
Penulis: Atieqson❯

PARIPURNA: DPRD Lumajang saat melaksanakan paripurna raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2024, beberapa waktu lalu. (ATIEQSON MAR IQBAL/RAME)
PARIPURNA: DPRD Lumajang saat melaksanakan paripurna raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2024, beberapa waktu lalu. (ATIEQSON MAR IQBAL/RAME)


Advertisement

 

radarjember.id - Usulan pokok pikiran (pokir) DPRD Lumajang tahun 2025 yang dimasukkan dalam SIPD Kemendagri mencapai puluhan miliar. Namun, dari puluhan miliar tersebut hanya belasan miliar saja yang sampai pada tahap penganggaran tahun ini.

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total ada 624 usulan pokir yang masuk sistem dengan nilai Rp 34 miliar. Sedangkan, usulan pokir yang lolos hingga tahap penganggaran hanya sebanyak 245 usulan, atau senilai Rp 19 miliar saja.

Advertisement

Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono menjelaskan, ada usulan pokir yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPD. Sehingga, tidak sampai separuh usulan yang tercatat dalam SIPD masuk hingga tahap penganggaran tahun ini.

“Nilai Rp 34 miliar itu belum melalui tahapan verifikasi Sekretariat DPRD Lumajang, OPD, mitra Bappeda dan TAPD. Dari nilai usulan pokir tersebut yang sampai pada tahapan penganggaran senilai Rp 19 miliar,” katanya.

Advertisement

Menurutnya, usulan pokir yang senilai Rp 19 miliar ini telah lolos berbagai tahapan verifikasi perencanaan dan penganggaran. Tinggal menunggu tahap pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

“Nah nilai pokir yang lolos tahapan penganggaran inilah yang diminta Tim Korsubgah KPK untuk dicermati agar jangan sampai timbul penyalagunaan atau tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (son/fid)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Sepakati Postur Anggaran, Pemkab dan DPRD Rampungkan Pembahasan R-APBD Lumajang 2027

Sepakati Postur Anggaran, Pemkab dan DPRD Rampungkan Pembahasan R-APBD Lumajang 2027

Pemkab dan DPRD Lumajang menyepakati hasil pembahasan R-APBD 2027 dengan fokus utama pada percepatan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, serta pelayanan publik.

Kejar Target 98 Persen, Komisi D DPRD Lumajang Desak Percepatan Capaian UHC Kesehatan

Kejar Target 98 Persen, Komisi D DPRD Lumajang Desak Percepatan Capaian UHC Kesehatan

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mendesak Pemkab mempercepat capaian UHC hingga 98 persen serta mengatasi persoalan penunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan warga.

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

Ribuan santri memadati Alun-Alun Lumajang dalam upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, mendulang dukungan DPRD untuk penguatan peran pesantren dan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer