
radarjember.id - Usulan pokok pikiran (pokir) DPRD Lumajang tahun 2025 yang dimasukkan dalam SIPD Kemendagri mencapai puluhan miliar. Namun, dari puluhan miliar tersebut hanya belasan miliar saja yang sampai pada tahap penganggaran tahun ini.
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, total ada 624 usulan pokir yang masuk sistem dengan nilai Rp 34 miliar. Sedangkan, usulan pokir yang lolos hingga tahap penganggaran hanya sebanyak 245 usulan, atau senilai Rp 19 miliar saja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang Agus Triyono menjelaskan, ada usulan pokir yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam SIPD. Sehingga, tidak sampai separuh usulan yang tercatat dalam SIPD masuk hingga tahap penganggaran tahun ini.
“Nilai Rp 34 miliar itu belum melalui tahapan verifikasi Sekretariat DPRD Lumajang, OPD, mitra Bappeda dan TAPD. Dari nilai usulan pokir tersebut yang sampai pada tahapan penganggaran senilai Rp 19 miliar,” katanya.
Menurutnya, usulan pokir yang senilai Rp 19 miliar ini telah lolos berbagai tahapan verifikasi perencanaan dan penganggaran. Tinggal menunggu tahap pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
“Nah nilai pokir yang lolos tahapan penganggaran inilah yang diminta Tim Korsubgah KPK untuk dicermati agar jangan sampai timbul penyalagunaan atau tidak tepat sasaran,” pungkasnya. (son/fid)



