Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengaduan THR Tunggu Edaran Gubernur

S
Penulis: Safitri❯
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
ilustrasi (Foto: Maulana Ijal)
KEPUHARJO, Radar Semeru – Sejak SE Menteri Ketenagakerjaan mengenai pemberian tunjangan hari raya alias THR beredar, tidak sedikit pekerja yang berharap kepastian. Apalagi masa pandemi telah berlalu. Namun, hingga kini Disnaker Lumajang belum membuka posko pengaduan. Alasannya menunggu SE gubernur.

BACA JUGA : Warga Jember yang Daftar Haji Sekarang, Berangkatnya 32 Tahun Lagi

Besaran THR keagamaan berdasar SE menteri diatur cukup terperinci. Tak hanya pekerja yang bekerja lebih dari setahun yang mendapatkan THR. Bahkan, pekerja yang baru bekerja beberapa bulan pun ikut kecipratan besaran yang lumayan. Namun, perhitungannya diatur. Bergantung masa kerja dibagi setahun, kemudian dikalikan satu bulan upah.

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsos Disnaker Lumajang Supriyadi mengatakan, THR keagamaan memang sedang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar pekerja yang ada di Lumajang. Sebab, perusahaan tidak bisa menjadikan pandemi korona sebagai alasan kuat untuk menunda pembayaran hak kepada pekerja.

“Cukup banyak pekerja yang melakukan konsultasi kepada kami mengenai pembayaran THR. Ya, mereka menanyakan soal saat ini apakah masuk kategori pandemi atau tidak. Kami memang tidak bisa memberikan jawaban memuaskan. Tetapi, meskipun tidak ada pembatasan, pertumbuhan ekonomi memang perlahan tumbuh,” katanya.

Menurutnya, sekalipun banyak pekerja yang menanyakan kepastian, pihaknya belum bisa membuka posko pengaduan untuk menampung aduan dugaan pelanggaran. Sebab, sampai saat ini meskipun SE Menteri Ketenagakerjaan sudah terbit, namun SE gubernur masih disusun. Pihaknya masih menunggu peraturan lebih teknis.

“Awal pekan ini teman-teman sempat tanya ke provinsi, memang belum ada SE-nya. Makanya, kami menahan untuk sementara tidak membuka pos pengaduan. Tetapi, tetap menampung kalau ada orang yang konsultasi. Karena memang jumlah perusahaan di Lumajang ini kan ribuan. Potensi pelanggaran itu pasti ada,” pungkasnya. (son/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PP Nomor 9 Tahun 2026 Buka Peluang THR bagi PPPK Paruh Waktu, tapi Pemda Harus Lakukan Ini!

PPPK paruh waktu berpeluang menerima THR dan gaji ke-13 pada 2026 berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2026 yang disesuaikan kebijakan serta kemampuan APBD daerah.

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer