Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Geliat UMKM di Desa Balung Tutul, Berdayakan Warganya agar Kreatif
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sejak tahun 2017 hingga 2022 setidaknya ada 25.944 kendaraan dinas yang menunggak pajak. Per bulan Januari 2023 lalu, setidaknya 506 kendaraan mulai melakukan pelunasan. Sehingga, jumlahnya berkurang menjadi 25.438 kendaraan yang menunggak.
Kasi Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang Ruri Saraswati menjelaskan, jumlah aset kendaraan Pemkab Lumajang sangat besar. Namun, jumlah yang besar itu tidak terdata dengan baik. Akibatnya, pemerintah sendiri kesulitan mengawasi serta mengontrol pembayaran pajaknya.
"Penertiban ini kita mulai baru-baru ini. Sebelumnya, ya begitu, mereka tidak tahu. Misalnya kendaraan mobil dan motor ini sekarang ke mana. Dipakai OPD A atau B, itu mulai dilacak. Perlahan kami dampingi, dan alhamdulillah, secara berangsur pembayaran pajak dilunasi, meskipun kecil," katanya.
Selama ini pihaknya hanya mengantongi jumlah objek serta potensi tunggakan pajak. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat, hanya tertulis aset Pemkab Lumajang. Oleh sebab itu, dia hanya bisa memperkirakan potensi tunggakan selama lima tahun terakhir sebesar Rp 4,2 miliar.
Ruri menjelaskan, salah satu cara untuk menertibkan pembayaran pajak dengan melakukan pendataan ulang aset Pemkab Lumajang. Menurutnya, dengan begitu, jumlah kendaraan yang dipakai pegawai bisa terawasi. Meskipun pegawai kadang pindah tugas, tetapi aset pemerintah tidak ikut berpindah.
"Ini sisa tunggakan selama lima tahun terakhir. Sebelumnya Rp 4,3, miliar sekarang berkurang menjadi 4,2 miliar. Saya sudah melakukan koordinasi dengan bagian aset dan rencananya ada tindak lanjut. Karena kami setiap tahun juga dituntut target yang harus kami lapor dan setorkan ke provinsi," pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



