Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Kendaraan Dinas Nunggak Rp 4,2 M

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi: Dok Jawa Pos
Ilustrasi: Dok Jawa Pos
TOMPOKERSAN, Radar Semeru - Tingkat kepatuhan Pemkab Lumajang dalam melunasi pajak kendaraan dinas tampaknya tidak perlu dicontoh. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat, ternyata masih banyak yang menunggak pajak. Parahnya, ada yang sampai bertahun-tahun. Tak tanggung-tanggung, tunggakannya mencapai Rp 4,2 miliar.

BACA JUGA : Geliat UMKM di Desa Balung Tutul, Berdayakan Warganya agar Kreatif

Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sejak tahun 2017 hingga 2022 setidaknya ada 25.944 kendaraan dinas yang menunggak pajak. Per bulan Januari 2023 lalu, setidaknya 506 kendaraan mulai melakukan pelunasan. Sehingga, jumlahnya berkurang menjadi 25.438 kendaraan yang menunggak.

Kasi Pembayaran dan Penagihan UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lumajang Ruri Saraswati menjelaskan, jumlah aset kendaraan Pemkab Lumajang sangat besar. Namun, jumlah yang besar itu tidak terdata dengan baik. Akibatnya, pemerintah sendiri kesulitan mengawasi serta mengontrol pembayaran pajaknya.

"Penertiban ini kita mulai baru-baru ini. Sebelumnya, ya begitu, mereka tidak tahu. Misalnya kendaraan mobil dan motor ini sekarang ke mana. Dipakai OPD A atau B, itu mulai dilacak. Perlahan kami dampingi, dan alhamdulillah, secara berangsur pembayaran pajak dilunasi, meskipun kecil," katanya.

Selama ini pihaknya hanya mengantongi jumlah objek serta potensi tunggakan pajak. Baik kendaraan roda dua maupun roda empat, hanya tertulis aset Pemkab Lumajang. Oleh sebab itu, dia hanya bisa memperkirakan potensi tunggakan selama lima tahun terakhir sebesar Rp 4,2 miliar.

Ruri menjelaskan, salah satu cara untuk menertibkan pembayaran pajak dengan melakukan pendataan ulang aset Pemkab Lumajang. Menurutnya, dengan begitu, jumlah kendaraan yang dipakai pegawai bisa terawasi. Meskipun pegawai kadang pindah tugas, tetapi aset pemerintah tidak ikut berpindah.

"Ini sisa tunggakan selama lima tahun terakhir. Sebelumnya Rp 4,3, miliar sekarang berkurang menjadi 4,2 miliar. Saya sudah melakukan koordinasi dengan bagian aset dan rencananya ada tindak lanjut. Karena kami setiap tahun juga dituntut target yang harus kami lapor dan setorkan ke provinsi," pungkasnya. (son/c2/fid)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Realisasi PBB Baru 60 Persen, Pemkab Bondowoso Bakal Genjot Pembayaran Digital

Pemkab Bondowoso memperluas kanal pembayaran digital serta memperkuat edukasi wajib pajak guna mengejar capaian penerimaan PBB-P2 yang baru berada di kisaran 60 persen.

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Diduga Akali PPN Rp 1,9 Miliar, Kejari Jember Tahan Direktur CV Putra Buana

Kejari Jember menahan Direktur CV Putra Buana terkait dugaan pembatalan faktur pajak PPN proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,9 miliar.

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember Janjikan Promosi Jabatan Camat dan Lurah yang Sukses Capai Target Pajak

Bupati Jember menjanjikan promosi jabatan bagi camat dan lurah berprestasi dalam pemungutan pajak guna memacu optimalisasi pendapatan asli daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer