Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tunggu Rancangan UU Aparatur Pemdes

S
Penulis: Safitri❯
SAMPAIKAN ASPIRASI: Suasana penyampaian aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Senayan, Jakarta, Rabu (25/1) lalu. Kini mereka menunggu pembahasan lebih lanjut dari DPR.
SAMPAIKAN ASPIRASI: Suasana penyampaian aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di depan Senayan, Jakarta, Rabu (25/1) lalu. Kini mereka menunggu pembahasan lebih lanjut dari DPR.
JAKARTA, Radar Semeru – Aksi dan silaturahmi nasional (silatnas) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Jakarta memang sudah selesai. PPDI yang ikut aksi itu juga sudah kembali pulang. Termasuk PPDI Kabupaten Lumajang.

BACA JUGA : Keindahan Jepang dan Semangat Luar Biasa Prof Imam Robandi

Ketua PPDI Lumajang Slamet Teguh menyebut, ada 180 orang perangkat desa yang ikut aksi tersebut. Mereka terpanggil untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah dan wakil rakyat. Beragam aspirasi itu mengerucut pada kejelasan status dan kesejahteraan perangkat desa.

“Kami diterima Komisi II DPR RI. Informasi awal, usulan kejelasan status itu akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Desa. Sehingga, nantinya dibahas khusus kejelasan status kami, apakah bagian dari PNS, PPPK, atau yang lainnya,” katanya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu lebih lanjut. Sebab, hal itu masih perlu tahapan yang panjang. Prosesnya juga tidak sebentar. Yang pasti, kejelasan itu tetap akan jadi prioritas aspirasi yang akan ditindaklanjuti. Kini, pihaknya menunggu hasil pembahasan di tingkat pusat. Sebab, informasinya hal itu ditindaklanjuti dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara itu, aspirasi lain yang juga disampaikan perihal kesejahteraan aparatur pemdes. Mengenai ini, pihaknya mendapat jawaban bakal ada aturan baru. PPDI diminta membuat rancangan UU aparatur pemdes. Tujuannya agar poin yang diaspirasikan itu tertuang. Termasuk aturan kesejahteraan mereka.

“Sebenarnya jika ada penerbitan nomor induk perangkat desa atau NIPD, PPDI ingin ada UU tersendiri yang mengatur aparatur pemerintah desa. Karena ini juga menyangkut kesejahteraan perangkat desa,” ujarnya.

PPDI, lanjutnya, meminta adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan. Artinya, ini dari APBN. Sebab, selama ini penghasilan tetap mereka berasal dari APBD seperti ADD.

“Nanti akan jelas diatur. Misalnya bagi perangkat desa yang baru dengan yang sudah bekerja lama akan berbeda. Bukan untuk iri-irian, tetapi ini lebih pada sistem penggajian yang berjenjang. Karena selama ini, gaji yang baru dengan yang lama sama,” terang lelaki yang kini sebagai Kepala Dusun Karanglo, Desa/Kecamatan Kunir, itu. (kin/c2/fid)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Rekomendasi Wisata Alam Lumajang untuk Libur Nataru, Berikut Pilihan Destinasinya

Kabupaten Lumajang memiliki sejumlah destinasi menarik yang bisa menjadi pilihan untuk mengisi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Beberapa tempat menawarkan suasana rekreasi yang cocok dikunjungi bersama ke

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer