Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Lumajang Choirul Mas’udin mengungkapkan, tahapan pengajuan izin itu banyak dan lama. Sebab, sejatinya BKD tidak ingin PNS bercerai.
Meski demikian, hal itu tidak membuat PNS mundur. Sebab, beragam tahapan itu tetap dilalui. Termasuk mediasi di beberapa tingkat.
Awalnya, jika ada masalah, penyelesaiannya di masing-masing OPD. Jika gagal, mediasi dilakukan di tingkat lebih tinggi. Ini melibatkan inspektorat dan instansi lain yang tergabung dalam Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Tujuannya dilakukan mediasi untuk mencegah angka perceraian PNS.
“Hasil mediasi itu ada beberapa yang berhasil. Tetapi, lebih banyak yang tetap lanjut bercerai,” ungkapnya. Jika tetap berlanjut, BP4 akan mengeluarkan surat keterangan dan rekomendasi. Hal itu menjadi dasar pihaknya mengizinkan PNS bercerai.
“Itu sebagai syarat perceraian di Pengadilan Agama. Tentu, keputusan ini kami amat menyayangkan. Tetapi, bagaimana pun upaya pencegahan sudah kami lakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Akhmat Taufik Hidayat menegaskan, proses pengajuan cerai memang diperumit. Karena itu, pemeriksaan dan mediasi dilakukan dalam waktu yang lama. “Prosesnya memang dipersulit. Harapannya dalam perjalanan waktu mengurus itu, ada perubahan pikiran. Sehingga mereka membatalkan perceraian,” tegasnya.
Akan tetapi, jika keputusan perceraian PNS sudah bulat, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Yang pasti, setelah perceraian, hak dan kewajiban keduanya sebagai PNS tetap dijalankan.
“Misalnya bagi suami yang PNS, setelah diputuskan bercerai di PA, maka tetap wajib memberikan nafkah bagi mantan istri dan anaknya. Jika tidak dilaksanakan, maka akan dikenai sanksi berat sesuai perundang-undangan,” jelasnya.
Hal itu, lanjutnya, memang sudah disampaikan saat mediasi. Bukan sebagai ancaman. Melainkan pemahaman agar kewajiban dan hak itu tetap ditunaikan. “Sudah konsekuensinya. Memang berat. Karena itulah, semua perizinannya juga dibuat ribet,” pungkasnya. (kin/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



