22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Benarkah Perpanjangan Masa Jabatan sebagai Solusi Problem Desa?

Mobile_AP_Rectangle 1

Pada hari Selasa lalu (17/01/23), ratusan kepala desa dari berbagai daerah mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka berunjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Ketentuan jabatan enam tahun ini, dianggap tidak cukup relevan untuk menyelesaikan konflik masalah-masalah di desa.

Untuk itulah gabungan kepala desa tersebut meminta jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun melalui revisi UU Desa. Untuk  memperkuat tuntutannya itu, mereka mengaku bahwa masa jabatan sembilan tahun, akan mengurangi tensi persaingan politik antarcalon kepala desa. Bahkan, mereka mengklaim bahwa dengan masa jabatan sembilan tahun, bisa memberi ruang elite politik desa untuk rekonsiliasi sehingga dapat saling bekerja sama membangun desa.

Pertanyaannya adalah benarkah tuntutan kepala desa tersebut merupakan aspirasi dari rakyat di desa atau aspirasi dirinya? Tentu sulit untuk menemukan jawabannya. Sebab, aspirasi ini sangat berkorelasi dengan kepentingan politik kepala desa dan elite-elite politik nasional. Akan tetapi jika mau jujur bahwa, gesekan politik dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) memang jauh lebih tajam daripada pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Namun, sebagaimana maklum bahwa itu hanya terjadi saat kompetisi sedang berlangsung dan akan selesai seiring  berakhirnya pilkades.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terlepas dari itu semua, sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk diketengahkan, yaitu problem kepala desa itu sendiri. Ada banyak kepala desa yang masih bermasalah, terutama desa-desa pinggiran kota di daerah Jawa Timur. Banyak kepala desa yang tidak benar mengelola desanya. Tata kelola pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Organ-organ pemerintah desa juga tidak berfungsi dengan baik.

Bahkan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang seharusnya menjadi kontrol tapi justru tidak berfungsi. Padahal jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Begitu juga dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi BPD ini tidak pernah difungsikan.

Terkait dengan itu semua, saya punya pengalaman ketika mendapatkan tugas dari kampus tempat mengabdi untuk menjadi dosen pembimbing lapangan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) di salah satu desa di daerah Jawa Timur.  Mungkin tidak semua kepala desa begitu, tapi di desa tempat KKN ini, kepala desanya tidak pernah ada di tempat, bahkan kantornya tidak berfungsi sebagai pusat pemerintahan desa. Setiap hari kantor desanya hanya menjadi tempat berteduhnya kambing. Di kantor desanya, nyaris tidak pernah ada pelayanan karena perangkatnya tidak pernah ada yang ngantor.

- Advertisement -

Pada hari Selasa lalu (17/01/23), ratusan kepala desa dari berbagai daerah mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka berunjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Ketentuan jabatan enam tahun ini, dianggap tidak cukup relevan untuk menyelesaikan konflik masalah-masalah di desa.

Untuk itulah gabungan kepala desa tersebut meminta jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun melalui revisi UU Desa. Untuk  memperkuat tuntutannya itu, mereka mengaku bahwa masa jabatan sembilan tahun, akan mengurangi tensi persaingan politik antarcalon kepala desa. Bahkan, mereka mengklaim bahwa dengan masa jabatan sembilan tahun, bisa memberi ruang elite politik desa untuk rekonsiliasi sehingga dapat saling bekerja sama membangun desa.

Pertanyaannya adalah benarkah tuntutan kepala desa tersebut merupakan aspirasi dari rakyat di desa atau aspirasi dirinya? Tentu sulit untuk menemukan jawabannya. Sebab, aspirasi ini sangat berkorelasi dengan kepentingan politik kepala desa dan elite-elite politik nasional. Akan tetapi jika mau jujur bahwa, gesekan politik dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) memang jauh lebih tajam daripada pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Namun, sebagaimana maklum bahwa itu hanya terjadi saat kompetisi sedang berlangsung dan akan selesai seiring  berakhirnya pilkades.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk diketengahkan, yaitu problem kepala desa itu sendiri. Ada banyak kepala desa yang masih bermasalah, terutama desa-desa pinggiran kota di daerah Jawa Timur. Banyak kepala desa yang tidak benar mengelola desanya. Tata kelola pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Organ-organ pemerintah desa juga tidak berfungsi dengan baik.

Bahkan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang seharusnya menjadi kontrol tapi justru tidak berfungsi. Padahal jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Begitu juga dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi BPD ini tidak pernah difungsikan.

Terkait dengan itu semua, saya punya pengalaman ketika mendapatkan tugas dari kampus tempat mengabdi untuk menjadi dosen pembimbing lapangan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) di salah satu desa di daerah Jawa Timur.  Mungkin tidak semua kepala desa begitu, tapi di desa tempat KKN ini, kepala desanya tidak pernah ada di tempat, bahkan kantornya tidak berfungsi sebagai pusat pemerintahan desa. Setiap hari kantor desanya hanya menjadi tempat berteduhnya kambing. Di kantor desanya, nyaris tidak pernah ada pelayanan karena perangkatnya tidak pernah ada yang ngantor.

Pada hari Selasa lalu (17/01/23), ratusan kepala desa dari berbagai daerah mengepung Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Mereka berunjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”. Ketentuan jabatan enam tahun ini, dianggap tidak cukup relevan untuk menyelesaikan konflik masalah-masalah di desa.

Untuk itulah gabungan kepala desa tersebut meminta jabatannya diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun melalui revisi UU Desa. Untuk  memperkuat tuntutannya itu, mereka mengaku bahwa masa jabatan sembilan tahun, akan mengurangi tensi persaingan politik antarcalon kepala desa. Bahkan, mereka mengklaim bahwa dengan masa jabatan sembilan tahun, bisa memberi ruang elite politik desa untuk rekonsiliasi sehingga dapat saling bekerja sama membangun desa.

Pertanyaannya adalah benarkah tuntutan kepala desa tersebut merupakan aspirasi dari rakyat di desa atau aspirasi dirinya? Tentu sulit untuk menemukan jawabannya. Sebab, aspirasi ini sangat berkorelasi dengan kepentingan politik kepala desa dan elite-elite politik nasional. Akan tetapi jika mau jujur bahwa, gesekan politik dalam setiap pemilihan kepala desa (pilkades) memang jauh lebih tajam daripada pemilihan bupati, gubernur dan presiden. Namun, sebagaimana maklum bahwa itu hanya terjadi saat kompetisi sedang berlangsung dan akan selesai seiring  berakhirnya pilkades.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk diketengahkan, yaitu problem kepala desa itu sendiri. Ada banyak kepala desa yang masih bermasalah, terutama desa-desa pinggiran kota di daerah Jawa Timur. Banyak kepala desa yang tidak benar mengelola desanya. Tata kelola pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Organ-organ pemerintah desa juga tidak berfungsi dengan baik.

Bahkan Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang seharusnya menjadi kontrol tapi justru tidak berfungsi. Padahal jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Begitu juga dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi BPD ini tidak pernah difungsikan.

Terkait dengan itu semua, saya punya pengalaman ketika mendapatkan tugas dari kampus tempat mengabdi untuk menjadi dosen pembimbing lapangan mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) di salah satu desa di daerah Jawa Timur.  Mungkin tidak semua kepala desa begitu, tapi di desa tempat KKN ini, kepala desanya tidak pernah ada di tempat, bahkan kantornya tidak berfungsi sebagai pusat pemerintahan desa. Setiap hari kantor desanya hanya menjadi tempat berteduhnya kambing. Di kantor desanya, nyaris tidak pernah ada pelayanan karena perangkatnya tidak pernah ada yang ngantor.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca