Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tidak Terima Jadi Tersangka Pencabulan, Kiai Fahim Gugat Polres Jember!
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, sesuai dengan keputusan bupati, 15 Desember tahun lalu, Lumajang mendapatkan alokasi dua jenis pupuk. Pertama, untuk pupuk jenis urea sejumlah 27.271,36 ton dan jenis NPK sejumlah 18.512,35 ton. Seluruh pupuk itu dibagi per kecamatan sesuai luas tanam yang berlaku.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang Ishak Subagio mengatakan, alokasi pupuk itu tidak sesuai prediksi kebutuhan petani. Sebab, model penentuannya disesuaikan dengan kekuatan anggaran pemerintah pusat. Bukan lagi berasal dari usulan petani yang ada di tiap daerah.
“Simpelnya, kita pakai model top down, bukan bottom up. Misalnya, kemampuan APBN itu hanya sebesar 1 miliar. Terus dibagi setiap provinsi dapat berapa. Lalu, turun lagi ke kabupaten. Kemudian, pupuk itu dibagi dengan jumlah petani yang ada di Lumajang. Bukan petani yang mengusulkan dari bawah,” katanya.
Namun, meskipun model penyaluran tersebut berubah, pakai model top down, tapi pemerintah pusat juga menerapkan penyaluran berbasis aplikasi. Sehingga, kecurangan dalam mekanisme distribusi pupuk bisa ditekan. Tinggal pengawasannya yang seharusnya lebih ditingkatkan di sejumlah ini.
“Sekarang ini pertaruhannya di pengawasan. Karena keuntungan pengecer dengan harga penebusan selisih sangat wajar, sebesar Rp 3.750 per karung. Secara persentase sudah 3,4 persen dari modal yang dikeluarkan pengecer. Yang kami harapkan pengecer-pengecer itu jangan sampai nakal. Ini tugasnya. Kalau perlu disanksi,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



