Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA: Tepergok Cabuli Anak Tiri, Pria 48 Tahun di Jember Dicokok Polisi
Sukur, perwakilan partai DPC PPP Lumajang, mengatakan, pemekaran dapil dianggap sangat perlu untuk membuat kuota kursi anggota DPRD proporsional. Sebab, ada beberapa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk dan pemilih yang menggelembung. Sehingga perlu dilakukan penambahan dapil.
“Ini sudah memenuhi salah satu tujuh asas yang diatur,” katanya. Berbeda dengan Ketua DPC Lumajang H. Idris Marzuqi. Dalam forum yang dilaksanakan di Pondok Asri, Sukodono, itu dia tampak tidak senang dengan wacana penataan dapil. Menurutnya, selama ini seluruh kader telah melakukan kerja-kerja politik sejak lama.
“Ya, tidak bisa, ini kita berbicara dengan pertarungan. Saya rasa secara pribadi tidak sepakat. Karena kasihan dengan teman-teman yang sudah melakukan penataan sejak awal. Jadi, saran saya, dapil tidak perlu diubah. Harus tetap, pun kecamatan dalam dapil juga tidak perlu diutak-atik,” katanya yang juga sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lumajang.
Berikutnya, respons muncul dari Fraksi Nasdem. Usman Afandi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Nasdem Lumajang, mengaku menerima risiko dari penataan dapil tersebut. Menurutnya, penataan dengan formasi dapil tetap maupun penambahan tidak mengurangi semangat kader untuk memenangkan suara partai.
“Secara prinsip, saya mengikuti aturan main dan konsekuensi dari penataan dapil. Baik itu tetap maupun bertambah, tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas partai,” katanya.
Tiga opsi yang diwacanakan KPU Lumajang tersebut, pertama, tidak ada perubahan dapil alias dapil tetap. Kedua, pemekaran menjadi enam dapil. Terakhir, pemekaran menjadi tujuh dapil. “Ini masih usulan, perlu dilakukan uji publik terlebih dahulu dalam waktu dekat,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



