Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Padahal, bulan-bulan ini lembaga legislatif tersebut harus menuntaskan evaluasi kinerja sebelum rapat paripurna Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2023 digelar. Praktis, kewajiban anggota dewan untuk menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan terkesan disepelekan.
BACA JUGA: Hama Ulat Serang Pohon Kelapa, Puluhan Hektare Jadi Sasaran
Ketua Komisi C DPRD Lumajang Hadi Nurkiswanto mengatakan, rapat internal direncanakan membahas sejumlah kegiatan OPD mitra kerja selama tahun anggaran berjalan. DPRD Lumajang ingin memastikan seluruh program kerja berdampak terhadap pembangunan daerah. Terutama pada pemasukan kas daerah.
“Ada beberapa pekerjaan yang harus kami tuntaskan bersama. Ini kan keputusannya kolektif kolegial. Jadi kalau misalkan yang hadir tidak memenuhi quorum otomatis kami tidak bisa melanjutkan rapat. Karena keberadaan teman-teman sebetulnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan,” katanya.
Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, seharusnya rapat dimulai pukul 11.00, tetapi dari 12.30 anggota DPRD Lumajang yang berada dalam Komisi C, tujuh orang di antaranya tidak hadir. Informasinya, koordinator komisi dan wakil ketua komisi sedang berhalangan karena urusan tertentu. Sedangkan lima anggota lainnya tidak hadir tanpa menyertakan alasan.
“Minimal harus ada enam orang itu sudah mewakili. Ini yang hadir hanya lima orang. Tentu kami kesulitan melakukan evaluasi kerja serta membahas permasalahan yang belakangan muncul. Seperti kami harus memastikan stockpile terpadu benar sesuai aturan dan bisa mendatangkan manfaat. Harapannya ke depan hadir semua,” pungkasnya. (*)
Reporter: Atieqson Mar Iqbal
Foto : Atieqson Mar Iqbal
Editor : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



