Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kehadiran Minim, Rapat Komisi C DPRD Lumajang Ditunda

M
Penulis: Maulana Ijal❯
SEPI: Suasana ruang kerja Komisi C DPRD Lumajang saat berencana membahas evaluasi OPD mitra kerja. Rapat tersebut terpaksa ditunda karena kehadiran anggota DPRD minim.
SEPI: Suasana ruang kerja Komisi C DPRD Lumajang saat berencana membahas evaluasi OPD mitra kerja. Rapat tersebut terpaksa ditunda karena kehadiran anggota DPRD minim.
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Kehadiran anggota DPRD Lumajang dalam rapat kerja internal seringkali diremehkan. Salah satunya, seluruh anggota dewan Komisi C DPRD Lumajang. Sebagian besar anggota dewan komisi itu absen. Akibatnya, pembahasan mengenai evaluasi kegiatan OPD mitra kerja menyambut tahun anggaran baru tersendat.

Padahal, bulan-bulan ini lembaga legislatif tersebut harus menuntaskan evaluasi kinerja sebelum rapat paripurna Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun 2023 digelar. Praktis, kewajiban anggota dewan untuk menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan terkesan disepelekan.

BACA JUGA: Hama Ulat Serang Pohon Kelapa, Puluhan Hektare Jadi Sasaran

Ketua Komisi C DPRD Lumajang Hadi Nurkiswanto mengatakan, rapat internal direncanakan membahas sejumlah kegiatan OPD mitra kerja selama tahun anggaran berjalan. DPRD Lumajang ingin memastikan seluruh program kerja berdampak terhadap pembangunan daerah. Terutama pada pemasukan kas daerah.

“Ada beberapa pekerjaan yang harus kami tuntaskan bersama. Ini kan keputusannya kolektif kolegial. Jadi kalau misalkan yang hadir tidak memenuhi quorum otomatis kami tidak bisa melanjutkan rapat. Karena keberadaan teman-teman sebetulnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan,” katanya.

Pantauan Jawa Pos Radar Semeru, seharusnya rapat dimulai pukul 11.00, tetapi dari 12.30 anggota DPRD Lumajang yang berada dalam Komisi C, tujuh orang di antaranya tidak hadir. Informasinya, koordinator komisi dan wakil ketua komisi sedang berhalangan karena urusan tertentu. Sedangkan lima anggota lainnya tidak hadir tanpa menyertakan alasan.

“Minimal harus ada enam orang itu sudah mewakili. Ini yang hadir hanya lima orang. Tentu kami kesulitan melakukan evaluasi kerja serta membahas permasalahan yang belakangan muncul. Seperti kami harus memastikan stockpile terpadu benar sesuai aturan dan bisa mendatangkan manfaat. Harapannya ke depan hadir semua,” pungkasnya. (*)

Reporter: Atieqson Mar Iqbal

Foto      : Atieqson Mar Iqbal

Editor    : Hafid Asnan

Advertisement
Advertisement
Editor : Maulana Ijal

Artikel Terkait

Sepakati Postur Anggaran, Pemkab dan DPRD Rampungkan Pembahasan R-APBD Lumajang 2027

Sepakati Postur Anggaran, Pemkab dan DPRD Rampungkan Pembahasan R-APBD Lumajang 2027

Pemkab dan DPRD Lumajang menyepakati hasil pembahasan R-APBD 2027 dengan fokus utama pada percepatan infrastruktur, penguatan ekonomi rakyat, serta pelayanan publik.

Kejar Target 98 Persen, Komisi D DPRD Lumajang Desak Percepatan Capaian UHC Kesehatan

Kejar Target 98 Persen, Komisi D DPRD Lumajang Desak Percepatan Capaian UHC Kesehatan

Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman mendesak Pemkab mempercepat capaian UHC hingga 98 persen serta mengatasi persoalan penunggakan kepesertaan BPJS Kesehatan warga.

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

DPRD Lumajang Dorong Kontribusi Nyata Santri untuk Kemajuan dan Pembangunan Daerah

Ribuan santri memadati Alun-Alun Lumajang dalam upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026, mendulang dukungan DPRD untuk penguatan peran pesantren dan pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer