Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Kadishub Jember Larang Jukir Minta Uang
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, peringkat pertama parpol yang mendapat tanggapan dari masyarakat adalah PPP dengan 35 aduan. Berikutnya, peringkat kedua yaitu PKB sebanyak 30 aduan. Disusul oleh Partai Adil Makmur sekitar 15 aduan.
Ketua Bawaslu Lumajang Amin Shobari menjelaskan, data pencatutan tersebut di antaranya ada yang masuk kategori ganda eksternal. Artinya, setelah mengkroscek tanggapan masyarakat mengenai pencatutan nama, rupanya identitasnya juga terekam dalam keanggotaan partai lain.
“Semua aduan yang masuk pada kami akan kami kirimkan ke KPU semuanya. Termasuk seluruh data yang terekam dalam keanggotaan parpol lebih dari satu. Misalnya, orang terdata sebagai A juga masuk di parpol B. Nanti bagian KPU yang mengklarifikasi pada orang yang bersangkutan dengan parpol yang mencatut,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Lumajang Yuyun Baharita Lumajang mengatakan, jumlah anggota parpol yang diverifikasi di Lumajang mencapai 35 ribu orang. Sejumlah partai yang kedapatan mencatut identitas warga secara sembarangan bakal menjadi temuan belum memenuhi syarat (BMS) yang harus diperbaiki.
“Data-data yang bermasalah tersebut harus segera diperbaiki. Nanti parpol yang ada temuan BMS, baik itu ganda, aduan pencatutan, akan kami konfrontasi dengan parpol. Jadi, parpol sendiri yang akan memperbaiki data itu. Seharusnya kalau ada aduan pencatutan, ya parpol harus menghapus dari Sipol,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Tersisa Dua Jadwal Klarifikasi
Tanggapan masyarakat yang keberatan identitasnya terekam dalam Sipol masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan. Sebab, KPU Lumajang membagi jadwal verifikasi administrasi langsung dengan mempertemukan warga yang dicatut dengan parpol yang mencatut menjadi empat kali klarifikasi.
Sesuai jadwal, batas waktu verifikasi peserta pemilu berakhir pada 13 Desember 2022. Dalam jangka waktu yang lumayan panjang itu, masyarakat yang merasa tercatut identitasnya bisa segera melapor. Pun dengan parpol yang memiliki anggota belum memenuhi syarat, bisa segera diperbaiki.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Lumajang Nur Ismandiana menyebutkan, dalam periode verifikasi administrasi tanggapan masyarakat yang terunggah dalam help desk Sipol mencapai 210 orang. Data tersebut berpotensi terus bertambah jika masyarakat mengunggah keberatan.
“Kami ada dua waktu verifikasi. Pertama verifikasi administrasi, kedua nanti verifikasi faktual. Masing-masing tahapan ini kami memberikan dua jadwal untuk klarifikasi. Kalau ada temuan belum memenuhi syarat, kami langsung koordinasi dengan liaison officer atau LO untuk segera melakukan perbaikan,” katanya.
Menurutnya, jadwal penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dilaksanakan pada 14 Oktober 2022 di KPU RI. Sedangkan untuk pengumuman di Lumajang rencananya dijadwalkan keesokan harinya.
“Baru setelah itu, kami akan melakukan verifikasi faktual. Kami akan turun ke lapangan untuk memastikan keanggotaan peserta. Nah, di kesempatan ini kami juga memberikan jadwal dua kali untuk klarifikasi. Kami mempertemukan temuan kami atau warga dengan parpol, kalau ada permasalahan,” pungkasnya (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



