Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Tak Hanya Dilestarikan, tapi Juga Harus Punya Nilai Ekonomi
Perincian formasi itu sementara belum bisa dibeberkan ke publik. Namun, secara umum, ratusan formasi terdiri atas pemenuhan tenaga pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Serta sejumlah tenaga teknis di beberapa OPD yang kekurangan. Seperti formasi tenaga kesehatan dan tenaga infrastruktur lainnya.
Kepala BKD Lumajang Akhmad Taufik Hidayat mengatakan, penentuan usulan kuota itu memang cukup dilematis. Sebab, jumlah tenaga kontrak selain GTT di Lumajang juga lumayan banyak. Kurang lebih ada 6.953 pekerja di lingkungan Pemkab Lumajang yang tercatat per tanggal 26 Januari 2022.
“Menjelang akhir-akhir tahun depan akan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai penghapusan tenaga kontrak. Makanya, penentuan kuota ini benar-benar melewati sejumlah pertimbangan yang tidak sederhana. Jumlah itu ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan,” katanya.
Menurutnya, tenaga kontrak yang lulusan S-1 kemungkinan besar bisa tertolong. Sebab, mereka bisa mengikuti seleksi PPPK dan ASN. Baik tetap mendaftar di Lumajang maupun di luar daerah hingga kementerian. Namun, untuk pegawai yang mendaftar dengan memakai ijazah SMA atau sederajat, otomatis akan diikutkan outsourcing.
“Ada beberapa klasifikasi yang dibuat untuk penentuan kuota kebutuhan pegawai. Pertama, mengukur kemampuan APBD. Kedua, mencari kebutuhan OPD yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kualifikasi lulusan. Ketiga, menghitung berapa jumlah tenaga kontrak yang hanya lulusan SMA,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



