Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Masalah Sosial atau Ekonomi Pandemi Covid-19
Dalam agenda sidang pembacaan tuntutan kemarin siang, lelaki asal Lombok itu dituntut 7 bulan hukuman penjara serta denda Rp 50 juta subsider tiga bulan. Namun, terdakwa masih meminta keringanan hukuman tersebut. Sebab, dia mengaku kooperatif dan memiliki tanggungan sebagai kepala keluarga.
"Jika diperkenankan, yang mulia, saya ingin meminta keringanan atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum," kata terdakwa saat diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk membacakan pembelaan diri saat sidang berlangsung. Tetapi, pembelaan itu ditolak jaksa. JPU tetap mempertahankan tuntutannya.
Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang Mirzantio Erdinanda mengatakan, ada beberapa pertimbangan dalam menentukan rencana penuntutan terhadap terdakwa. Seperti di awal-awal sebelum sidang digelar, Hadfana bersama pelapor yang merasa dirugikan sudah mengadakan perdamaian terlebih dahulu.
"Yang dibuktikan adalah Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang ITE. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan Hadfana membuat kegaduhan atau keresahan bagi masyarakat. Sedangkan, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang dan bersikap kooperatif," tambahnya.
Menurutnya, JPU tidak menerima permintaan keringanan terdakwa. Sebab, tuntutan pidana penjara selama tujuh bulan tersebut akan dikurangi masa tahanan selama ini. Bahkan, jika Hadfana membayar denda subsider sebesar Rp 50 juta, tuntutan pidana yang dikenakan tidak akan bertambah tiga bulan.
"Hal-hal yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum adalah sebelum sidang ini dimulai, saudara Hadfana dengan para pelapor yang merasa dirugikan sudah mengadakan perdamaian. Sehingga mereka sudah merasa damai. Bahkan, itu juga ditegaskan dalam masa persidangan kalau mereka tidak ada rasa kebencian pada Hadfana," pungkasnya. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



