alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Masalah Sosial atau Ekonomi Pandemi Covid-19

Mobile_AP_Rectangle 1

Masalah sosial adalah suatu perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat dari interaksi sosial antarindividu, interaksi sosial individu dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam kehidupan yang sesuai pada hubungan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi, apabila unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrokan, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Berikut ini adalah contoh kasus mengenai berbagai bentuk masalah sosial yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi.

Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Merebaknya Covid-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. Covid-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar.

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Di tambah dengan adanya virus Covid-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah ini tidak coba dientaskan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Keadaan miskin ini akan memberikan efek yang kurang bermanfaat, lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam, akan tetapi dalam menjadi beban bagi negara.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dari masalah sosial di saat masa pandemi ini dapat diketahui bahwa faktor dari kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh banyaknya perusahaan gulung tikar atau bangkrut sehingga banyak sekali pegawai yang di PHK secara sepihak. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa bantuan kepada pengusaha, seperti insentif pajak dan restrukturisasi kredit atau keuangan, ini tidak menghilangkan fakta bahwa jumlah pengangguran meningkat dari hari ke hari. Dengan demikian, sebagian besar serikat pekerja menyimpulkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk menghindari PHK besar-besaran tersebut. Selain itu, hak pekerja untuk pembayaran pesangon bagi pekerja yang diberhentikan dan alternatif untuk PHK yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menentukan jumlah penyelesaian atau pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja yang diberhentikan. Misalnya, pengusaha dapat memberhentikan pekerjanya dengan membayar pesangon yang lebih rendah jika bisnis harus ditutup karena kerugian terus-menerus. Namun, hal ini harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan sebagaimana dipersyaratkan oleh Disnaker. Oleh karena itu, PHK yang dilakukan oleh pemberi kerja yang usahanya masih berjalan akan dianggap sebagai “pemutusan hubungan kerja biasa” yang karenanya memerlukan pembayaran pesangon yang lebih tinggi. Uang pesangon tidak wajib dibayarkan kepada pekerja kontrak dan pekerja asing. Pengusaha dapat secara sepihak memberhentikan pekerja tersebut dengan membayar sisa kontrak kerja.

Memberhentikan pekerja yang terkena dampak Covid-19. Perlu dicatat bahwa pengusaha tidak boleh langsung memberhentikan pekerja yang tidak dapat bekerja setelah terinfeksi virus korona baru (Covid-19). Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU No.11/2020). Namun, pengusaha secara bertahap dapat mengurangi upah pekerja hingga 75 persen pada bulan keempat ketidakhadiran mereka sebelum melakukan PHK.

Mencutikan pekerja di sisi lain, menempatkan pekerja pada cuti adalah masalah yang berbeda. Menurut undang-undang, cuti didefinisikan sebagai hak pekerja untuk mengambil cuti tanpa dibayar karena alasan pribadi tertentu. Artinya inisiatif untuk cuti harus datang dari pekerja dan bukan pengusaha. Namun, nyatanya hal ini dijadikan alternatif oleh para pengusaha untuk mempertahankan pekerjanya tanpa harus benar-benar merumahkan mereka di masa pandemi ini. Mengingat hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan kasus industri antara pengusaha dan pekerja mereka, karena banyak yang saat ini telah diserahkan ke Disnaker.

Adapun langkah-langkah alternatif berikut bagi pengusaha untuk memberhentikan staf. Di antaranya sebagai berikut ; pengurangan gaji dan fasilitas bagi pemegang jabatan di level manajerial, pengurangan jam kerja, hari kerja, atau sif disertai dengan pengurangan gaji, menegakkan penggunaan liburan sementara secara bergilir, menegakkan pensiun dini bagi pekerja yang memenuhi syarat. Namun, hal di atas memerlukan persetujuan pekerja karena ini akan dianggap sebagai amandemen persyaratan kerja. Oleh karena itu, pengusaha harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masing-masing pekerja, perwakilan pekerja, atau serikat pekerja mereka, jika ada, sebelum menerapkan langkah-langkah alternatif ini. Sebagai alternatif, pemberi kerja dapat mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja jika kontrak tersebut telah berakhir dan membatalkan pekerjaan baru pekerja dalam masa percobaan. Intinya, PHK harus menjadi pilihan terakhir yang diambil pengusaha menghadapi pandemi.

- Advertisement -

Masalah sosial adalah suatu perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat dari interaksi sosial antarindividu, interaksi sosial individu dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam kehidupan yang sesuai pada hubungan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi, apabila unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrokan, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Berikut ini adalah contoh kasus mengenai berbagai bentuk masalah sosial yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi.

Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Merebaknya Covid-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. Covid-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar.

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Di tambah dengan adanya virus Covid-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah ini tidak coba dientaskan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Keadaan miskin ini akan memberikan efek yang kurang bermanfaat, lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam, akan tetapi dalam menjadi beban bagi negara.

Dari masalah sosial di saat masa pandemi ini dapat diketahui bahwa faktor dari kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh banyaknya perusahaan gulung tikar atau bangkrut sehingga banyak sekali pegawai yang di PHK secara sepihak. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa bantuan kepada pengusaha, seperti insentif pajak dan restrukturisasi kredit atau keuangan, ini tidak menghilangkan fakta bahwa jumlah pengangguran meningkat dari hari ke hari. Dengan demikian, sebagian besar serikat pekerja menyimpulkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk menghindari PHK besar-besaran tersebut. Selain itu, hak pekerja untuk pembayaran pesangon bagi pekerja yang diberhentikan dan alternatif untuk PHK yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menentukan jumlah penyelesaian atau pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja yang diberhentikan. Misalnya, pengusaha dapat memberhentikan pekerjanya dengan membayar pesangon yang lebih rendah jika bisnis harus ditutup karena kerugian terus-menerus. Namun, hal ini harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan sebagaimana dipersyaratkan oleh Disnaker. Oleh karena itu, PHK yang dilakukan oleh pemberi kerja yang usahanya masih berjalan akan dianggap sebagai “pemutusan hubungan kerja biasa” yang karenanya memerlukan pembayaran pesangon yang lebih tinggi. Uang pesangon tidak wajib dibayarkan kepada pekerja kontrak dan pekerja asing. Pengusaha dapat secara sepihak memberhentikan pekerja tersebut dengan membayar sisa kontrak kerja.

Memberhentikan pekerja yang terkena dampak Covid-19. Perlu dicatat bahwa pengusaha tidak boleh langsung memberhentikan pekerja yang tidak dapat bekerja setelah terinfeksi virus korona baru (Covid-19). Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU No.11/2020). Namun, pengusaha secara bertahap dapat mengurangi upah pekerja hingga 75 persen pada bulan keempat ketidakhadiran mereka sebelum melakukan PHK.

Mencutikan pekerja di sisi lain, menempatkan pekerja pada cuti adalah masalah yang berbeda. Menurut undang-undang, cuti didefinisikan sebagai hak pekerja untuk mengambil cuti tanpa dibayar karena alasan pribadi tertentu. Artinya inisiatif untuk cuti harus datang dari pekerja dan bukan pengusaha. Namun, nyatanya hal ini dijadikan alternatif oleh para pengusaha untuk mempertahankan pekerjanya tanpa harus benar-benar merumahkan mereka di masa pandemi ini. Mengingat hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan kasus industri antara pengusaha dan pekerja mereka, karena banyak yang saat ini telah diserahkan ke Disnaker.

Adapun langkah-langkah alternatif berikut bagi pengusaha untuk memberhentikan staf. Di antaranya sebagai berikut ; pengurangan gaji dan fasilitas bagi pemegang jabatan di level manajerial, pengurangan jam kerja, hari kerja, atau sif disertai dengan pengurangan gaji, menegakkan penggunaan liburan sementara secara bergilir, menegakkan pensiun dini bagi pekerja yang memenuhi syarat. Namun, hal di atas memerlukan persetujuan pekerja karena ini akan dianggap sebagai amandemen persyaratan kerja. Oleh karena itu, pengusaha harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masing-masing pekerja, perwakilan pekerja, atau serikat pekerja mereka, jika ada, sebelum menerapkan langkah-langkah alternatif ini. Sebagai alternatif, pemberi kerja dapat mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja jika kontrak tersebut telah berakhir dan membatalkan pekerjaan baru pekerja dalam masa percobaan. Intinya, PHK harus menjadi pilihan terakhir yang diambil pengusaha menghadapi pandemi.

Masalah sosial adalah suatu perselisihan dalam masyarakat yang terdorong akibat dari interaksi sosial antarindividu, interaksi sosial individu dan kelompok, atau antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Dalam keadaan normal masyarakat akan terintegrasi (bersatu) di dalam kehidupan yang sesuai pada hubungan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi, apabila unsur yang telah menjadi kaidah sosial ini bentrokan, maka dapat dipastikan bahwa hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga memungkinkan terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Berikut ini adalah contoh kasus mengenai berbagai bentuk masalah sosial yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi.

Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Merebaknya Covid-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah urgensinya untuk segera dibereskan. Covid-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar.

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun. Di tambah dengan adanya virus Covid-19, banyak pihak yang bisa saja jatuh ke jurang kemiskinan jika masalah ini tidak coba dientaskan. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Kemiskinan adalah salah satu bentuk masalah sosial di Indonesia yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Keadaan miskin ini akan memberikan efek yang kurang bermanfaat, lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam, akan tetapi dalam menjadi beban bagi negara.

Dari masalah sosial di saat masa pandemi ini dapat diketahui bahwa faktor dari kemiskinan sebagian besar disebabkan oleh banyaknya perusahaan gulung tikar atau bangkrut sehingga banyak sekali pegawai yang di PHK secara sepihak. Meskipun pemerintah telah memberikan beberapa bantuan kepada pengusaha, seperti insentif pajak dan restrukturisasi kredit atau keuangan, ini tidak menghilangkan fakta bahwa jumlah pengangguran meningkat dari hari ke hari. Dengan demikian, sebagian besar serikat pekerja menyimpulkan bahwa pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk menghindari PHK besar-besaran tersebut. Selain itu, hak pekerja untuk pembayaran pesangon bagi pekerja yang diberhentikan dan alternatif untuk PHK yang dapat dipertimbangkan.

Selain itu, alasan pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menentukan jumlah penyelesaian atau pesangon yang harus dibayarkan kepada pekerja yang diberhentikan. Misalnya, pengusaha dapat memberhentikan pekerjanya dengan membayar pesangon yang lebih rendah jika bisnis harus ditutup karena kerugian terus-menerus. Namun, hal ini harus dibuktikan dengan dokumen yang sah seperti laporan keuangan dan dokumen lain yang relevan sebagaimana dipersyaratkan oleh Disnaker. Oleh karena itu, PHK yang dilakukan oleh pemberi kerja yang usahanya masih berjalan akan dianggap sebagai “pemutusan hubungan kerja biasa” yang karenanya memerlukan pembayaran pesangon yang lebih tinggi. Uang pesangon tidak wajib dibayarkan kepada pekerja kontrak dan pekerja asing. Pengusaha dapat secara sepihak memberhentikan pekerja tersebut dengan membayar sisa kontrak kerja.

Memberhentikan pekerja yang terkena dampak Covid-19. Perlu dicatat bahwa pengusaha tidak boleh langsung memberhentikan pekerja yang tidak dapat bekerja setelah terinfeksi virus korona baru (Covid-19). Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan (UU No.11/2020). Namun, pengusaha secara bertahap dapat mengurangi upah pekerja hingga 75 persen pada bulan keempat ketidakhadiran mereka sebelum melakukan PHK.

Mencutikan pekerja di sisi lain, menempatkan pekerja pada cuti adalah masalah yang berbeda. Menurut undang-undang, cuti didefinisikan sebagai hak pekerja untuk mengambil cuti tanpa dibayar karena alasan pribadi tertentu. Artinya inisiatif untuk cuti harus datang dari pekerja dan bukan pengusaha. Namun, nyatanya hal ini dijadikan alternatif oleh para pengusaha untuk mempertahankan pekerjanya tanpa harus benar-benar merumahkan mereka di masa pandemi ini. Mengingat hal di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan kasus industri antara pengusaha dan pekerja mereka, karena banyak yang saat ini telah diserahkan ke Disnaker.

Adapun langkah-langkah alternatif berikut bagi pengusaha untuk memberhentikan staf. Di antaranya sebagai berikut ; pengurangan gaji dan fasilitas bagi pemegang jabatan di level manajerial, pengurangan jam kerja, hari kerja, atau sif disertai dengan pengurangan gaji, menegakkan penggunaan liburan sementara secara bergilir, menegakkan pensiun dini bagi pekerja yang memenuhi syarat. Namun, hal di atas memerlukan persetujuan pekerja karena ini akan dianggap sebagai amandemen persyaratan kerja. Oleh karena itu, pengusaha harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan masing-masing pekerja, perwakilan pekerja, atau serikat pekerja mereka, jika ada, sebelum menerapkan langkah-langkah alternatif ini. Sebagai alternatif, pemberi kerja dapat mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja jika kontrak tersebut telah berakhir dan membatalkan pekerjaan baru pekerja dalam masa percobaan. Intinya, PHK harus menjadi pilihan terakhir yang diambil pengusaha menghadapi pandemi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/