Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baca Juga : Kepung Gedung Dewan, Ini Empat Tuntutan Mahasiswa di DPRD Lumajang
Informasi yang berhasil dihimpun Jawa Pos Radar Semeru, setidaknya dari 31 pejabat eselon II B, 7 di antaranya berjenis kelamin perempuan. Sementara, sisanya diisi oleh laki-laki. Pun jumlah eselon III didominasi laki-laki yang mencapai 137 orang. Lalu, perempuan hanya berjumlah 39 orang.
Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik maupun pemerintahan harus terpenuhi. Sebab, perempuan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Karena itu, penempatan perempuan harus proporsional terlibat dalam menjalankan jabatan publik.
“Indeks kesetaraan gender di Lumajang menjadi persoalan yang mulai diperhatikan. Apalagi belakangan ini Pemkab Lumajang bersama kami yang ada di DPRD berkomitmen dengan menerbitkan Perda Pengarustamaan Gender. Di dalamnya ada azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan nondiskriminatif,” katanya.
Menurutnya, memang ada sejumlah jabatan strategis yang telah terisi perempuan. Bahkan, perannya pun cukup sentral dalam pembangunan daerah. Ada juga yang bergerak di wilayah kemanusiaan, perpajakan, dan pariwisata. Namun, komposisi perempuan lemah di bidang lainnya. Sebut saja komposisi camat dan lurah.
“Apakah minimnya keterwakilan perempuan ini karena syarat yang belum terpenuhi, sehingga tidak dimungkinkan promosi naik jabatan. Atau, karena kesadaran perempuan yang lemah. Ini harus dievaluasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan pegawai sampai saat ini belum mengacu pada pengarustamaan gender. Sebab, memang jumlah pegawai antara laki-laki dengan perempuan masih seimbang.
“Kalau ketersediaan perempuan di lingkungan Pemkab Lumajang ini seimbang. Namun, memang ada beberapa syarat yang belum dipenuhi, makanya kami terus berupaya untuk mendorong mereka agar mampu mengejar kekurangan-kekurangan itu,” pungkasnya. (son/c2/fid)
Dominan pada Lowongan CPNS
MESKI keterwakilan perempuan di pucuk pimpinan sejumlah OPD dinilai kurang, tetapi jabatan Wakil Bupati Lumajang diisi oleh seorang perempuan. Bahkan, dalam lowongan CPNS tahun ini jumlah perempuan yang lolos seleksi lebih banyak ketimbang laki-laki. Padahal pengarustamaan gender belum diterapkan.
Entah karena capaian angka kredit yang belum terpenuhi atau kesadaran kesetaraan gender yang kurang, penyebab minimnya perempuan mengisi jabatan publik belum ketemu. Namun, Pemkab Lumajang mengklaim penerimaan lowongan CPNS tahun ini kebanyakan terisi dari kalangan perempuan.
Kepala BKD Lumajang H. Akhmat Taufik Hidayat mengatakan, secara umum rekrutmen CPNS sampai saat ini belum menyediakan kuota secara khusus untuk perempuan. Tetapi, pemkab telah menyediakan kuota beberapa persen untuk pelamar dari kalangan penyandang disabilitas selain untuk pelamar umum.
"Kami hanya berpedoman bagi pelamar yang lulus sesuai formasi dan nilai passing grade-nya tinggi. Kalau untuk perempuan kami belum mengalokasikan secara khusus. Tetapi, setelah kami lihat hasilnya, ternyata lowongan CPNS yang baru diterima ini lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki," katanya.
Meskipun sebagian kecil pegawai perempuan menempati posisi strategis, tetapi nyaris seluruh kepala puskesmas terisi kalangan perempuan. Bahkan, dari 25 puskesmas yang ada, 17 di antaranya diisi dokter-dokter perempuan. "Penempatan itu karena kami melihat mereka mampu dan bisa," tambahnya.
Wakil Ketua II DPRD Lumajang Oktafiyani mengatakan, ada beberapa azas dalam perda mengenai pengarustamaan gender. Yaitu, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Selanjutnya, peraturan ini dibuat untuk penyelenggaraan pemerintah yang responsif gender. (son/c2/fid)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



