Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baca Juga : Baru Diaspal Sudah Protol, Pemkab Jember Ancam Tak Akan Membayar Rekanan
Kades Pandanwangi Edi Santoso mengatakan, total biaya yang dikenakan kepada 1.020 pemohon untuk pengurusan program maksimal sebesar Rp 500 ribu. Biaya itu sudah termasuk biaya praprogram. Nominal ini disepakati bersama kelompok masyarakat (pokmas) dengan masyarakat yang memiliki lahan sejak awal pengurusan.
“Program kami hanya di tahun 2021. Itu ada seribu lebih pemohon yang ingin disertifikatkan tanahnya. Sedangkan kalau Pak Kholiq yang katanya diajukan selama tiga tahun yang lalu itu bukan ikut program ini. Tetapi, kami daftarkan secara mandiri. Karena pecah sertifikat, ada akta hibah dan akta jual beli,” katanya.
Diakui, khusus orang ini memang pengurusannya cukup lama karena banyak mengalami kendala. Sebab, selain mengurus beberapa akta, juga sempat terhambat biaya pengurusan. Di tambah, salah satu kasun yang mengurusi sertifikat tersebut pernah menderita sakit cukup lama.
Sementara itu, pengurusan sertifikat tanah milik Sumar terpaksa juga tidak diikutkan program PTSL. Meskipun waktu pengurusannya hampir bersamaan dengan program PTSL, tetapi tanah yang diurus itu bukan tanah pribadi. Melainkan tanah oloran di Desa Pandawangi yang dikelola cukup lama.
“Pak Sumar itu telat ikut PTSL. Sebab, ketika batas waktu pengukurannya sudah habis, dia baru mengajukan ke desa. Belum lagi tanah yang diajukan itu tidak ada leter C atau patok D-nya, karena bekas tanah oloran. Saya tidak terima uang sama sekali dari dia. Makanya saya harus memprogramkan secara mandiri,” pungkasnya.
Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



