Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Akui Bukan Termasuk Program PTSL

S
Penulis: Safitri❯
TUNJUKKAN: Salah satu bukti pengurusan sertifikat milik Kholik dan Sumar yang diajukan secara mandiri. Kades Pandanwangi Kecamatan Tempeh membantah pungutan program PTSL yang menghabiskan puluhan juta rupiah.   
TUNJUKKAN: Salah satu bukti pengurusan sertifikat milik Kholik dan Sumar yang diajukan secara mandiri. Kades Pandanwangi Kecamatan Tempeh membantah pungutan program PTSL yang menghabiskan puluhan juta rupiah.  
LUMAJANG, RADARJEMBER.ID – Belasan warga Desa Pandanarum, Kecamatan Tempeh, yang mengadukan pungutan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, mencapai puluhan juta direspons Pemerintah Desa Pandanwangi. Seluruh warga yang berasal dari tetangga desa itu mengurusnya secara mandiri, bukan PTSL.

Baca Juga : Baru Diaspal Sudah Protol, Pemkab Jember Ancam Tak Akan Membayar Rekanan

Kades Pandanwangi Edi Santoso mengatakan, total biaya yang dikenakan kepada 1.020 pemohon untuk pengurusan program maksimal sebesar Rp 500 ribu. Biaya itu sudah termasuk biaya praprogram. Nominal ini disepakati bersama kelompok masyarakat (pokmas) dengan masyarakat yang memiliki lahan sejak awal pengurusan.

“Program kami hanya di tahun 2021. Itu ada seribu lebih pemohon yang ingin disertifikatkan tanahnya. Sedangkan kalau Pak Kholiq yang katanya diajukan selama tiga tahun yang lalu itu bukan ikut program ini. Tetapi, kami daftarkan secara mandiri. Karena pecah sertifikat, ada akta hibah dan akta jual beli,” katanya.

Diakui, khusus orang ini memang pengurusannya cukup lama karena banyak mengalami kendala. Sebab, selain mengurus beberapa akta, juga sempat terhambat biaya pengurusan. Di tambah, salah satu kasun yang mengurusi sertifikat tersebut pernah menderita sakit cukup lama.

Sementara itu, pengurusan sertifikat tanah milik Sumar terpaksa juga tidak diikutkan program PTSL. Meskipun waktu pengurusannya hampir bersamaan dengan program PTSL, tetapi tanah yang diurus itu bukan tanah pribadi. Melainkan tanah oloran di Desa Pandawangi yang dikelola cukup lama.

“Pak Sumar itu telat ikut PTSL. Sebab, ketika batas waktu pengukurannya sudah habis, dia baru mengajukan ke desa. Belum lagi tanah yang diajukan itu tidak ada leter C atau patok D-nya, karena bekas tanah oloran. Saya tidak terima uang sama sekali dari dia. Makanya saya harus memprogramkan secara mandiri,” pungkasnya.

 

 

Jurnalis : Atieqson Mar Iqbal
Fotografer : Atieqson Mar Iqbal
Redaktur : Hafid Asnan

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Kecamatan Senduro Penyumbang Kapulaga Terbanyak

Produksi rempah kapulaga di Lumajang cukup melimpah. Bahkan pemasarannya tembus ke pasar Internasional. Saat ini, salah satu kecamatan penyumbang kapulaga terbesar adalah kecamatan Senduro dengan total 1.525.563 kilogram

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Konektivitas Kian Luas, Stasiun Klakah Hadirkan Lebih Banyak Pilihan Perjalanan Mulai 1 Desember

Stasiun Klakah bersiap melayani peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan bertambahnya perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun tersebut mulai 1 Desember 2026. Melalui pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Ap

Kawasan Kota Lumajang Dipercantik Hiasi Keindahahan Kota Dengan Tabebuya

Kawasan Kota Lumajang Dipercantik Hiasi Keindahahan Kota Dengan Tabebuya

Kawasan Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang nampak berbeda dari biasanya. Sebab. Tanaman tabebuya mulai muncul dan bermekaran menghiasi keindahan kota tersebut bahkan jadi spot foto-foto canti

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer