Radar Jember - tengah derasnya arus informasi dan cepatnya opini terbentuk, peran media menjadi semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Informasi yang diproduksi pers bukan sekadar kabar, melainkan bisa menjadi cermin realitas sekaligus kompas kebijakan.
Ketika fakta disajikan dengan jernih, demokrasi pun menemukan napasnya.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai, media merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang tak terpisahkan dari proses pembangunan.
Menurutnya, pers berfungsi sebagai jembatan dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Banyak persoalan di lapangan yang mungkin luput dari pantauan birokrasi.
Dan di situlah media berperan mengangkatnya ke ruang publik agar menjadi bahan evaluasi bersama.
Di saat yang sama, media juga membantu menyampaikan kebijakan pemerintah agar dipahami masyarakat secara utuh.
Dia menegaskan, besarnya peran media harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga profesionalisme dan kode etik jurnalistik.
Media memang bagian dari industri, tetapi integritas tidak boleh ditawar.
Ia mengingatkan pentingnya independensi sebagai fondasi utama kerja jurnalistik.
“Independensi itu bukan berarti tidak berpihak. Tetap berpihak, tapi keberpihakannya kepada fakta, kebenaran, kepentingan masyarakat terutama yang lemah, serta kepada bangsa dan negara,” tegas Ketua DPC PDIP Jember itu.
Widarto juga menyoroti bahaya opini yang digiring secara masif tanpa pijakan fakta.
Informasi yang terus diulang bisa membentuk persepsi seolah-olah itulah kebenaran, padahal belum tentu demikian.
Oleh karena itu, media dituntut tetap kritis, tidak larut dalam arus mayoritas, dan tidak menutup-nutupi fakta yang justru penting bagi kepentingan publik.
Ia berharap pers di Jember tetap berdiri tegak sebagai penyaji informasi yang apa adanya.
Informasi yang akurat dan objektif akan membantu pemerintah membaca kondisi riil di lapangan. Itu sekaligus menjadi bagian dari pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat.
“Media harus memberikan informasi yang betul-betul real, apa adanya. Itu dibutuhkan pemerintah sebagai kompas. Dan kepada masyarakat agar mendapat pendidikan politik yang objektif,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh