Radar Jember - Ratusan bencana dan musibah terjadi sepanjang tahun 2025 di Jember.
Agar bencana tak menimbulkan kerugian parah baik materi maupun korban jiwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember pun terus memperkuat langkah mitigasi.
Pemetaan kawasan rawan telah dilakukan sebagai dasar penanganan.
Sejumlah upaya pencegahan juga mulai dijalankan sejak dini.
Fokusnya melindungi masyarakat dari ancaman bencana yang berulang.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jember, Maryani, menjelaskan, mitigasi dilakukan sesuai karakter ancaman di tiap wilayah.
Untuk angin kencang, BPBD telah melakukan perempesan pohon yang berpotensi roboh sejak Oktober lalu.
Pada wilayah rawan tsunami, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul telah dipasang.
“Pemetaan kawasan rawan sudah kami lakukan, kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai langkah mitigasi sesuai jenis ancaman bencananya,” kata Maryani.
Selanjutnya, mitigasi gempa bumi dilakukan melalui sosialisasi dan simulasi penyelamatan diri kepada masyarakat.
Kegiatan ini menyasar desa-desa hingga satuan pendidikan tingkat SD hingga SMA.
Sementara untuk risiko tanah longsor, BPBD mendorong penanaman pohon di lereng sebagai upaya memperkuat struktur tanah.
Penanganan risiko banjir juga menjadi perhatian serius BPBD Jember. Upaya yang dilakukan meliputi pembersihan lingkungan dan memastikan kelancaran drainase.
BPBD juga melakukan survei bersama Dinas PUBMSDA sebagai langkah awal menentukan rekomendasi penanganan banjir.
“Kami juga melakukan asesmen di tempat wisata yang berdekatan dengan sungai untuk memberikan rekomendasi pengurangan risiko,” jelas Maryani.
Sementara itu, Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo menyampaikan, pemetaan risiko terus diperbarui untuk memantau perkembangan cuaca ekstrem.
Ia menyebut curah hujan di Jember masih berada pada kategori menengah hingga deras.
Informasi perkembangan cuaca secara rutin disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk peringatan dini.
“Sejak Oktober cuaca ekstrem sering terjadi, sehingga informasi kepada masyarakat sangat penting untuk mencegah dampak bencana, terutama banjir,” katanya.
Indra juga menyoroti tantangan alih fungsi lahan yang kian masif dan berdampak pada keseimbangan lingkungan.
Menurutnya, mitigasi bencana tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.
Namun oleh semua lapisan masyarakat. Pihaknya berperan sebagai koordinator yang menguatkan komunikasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat.
“Bencana tidak bisa ditangani pemerintah saja, tapi semua masyarakat. Kuncinya ada pada kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, jika itu tumbuh maka risiko bencana bisa dimitigasi,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh