Digitalisasi Tak Jalan! DPRD Jember Semprot RSD dr. Soebandi Karena Masih Pakai Laporan Kertas Manual!

Radar Jember – Ketika rumah sakit rujukan seharusnya bergerak dengan sistem modern dan keputusan berbasis data, justru persoalan manajemen mendasar masih ditemukan di RSD dr. Soebandi Jember.

Inspeksi mendadak (Sidak) Komisi D DPRD Jember pada Jumat lalu (27/2), membuka sederet celah tata kelola, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga sistem informasi yang tak berjalan optimal.

Bahkan temuan itu berpotensi keluar dari koridor aturan yang berlaku.

Komisi D membagi tiga tim dalam sidak ini. Ada yang memeriksa IGD, ruang perawatan hingga kantor pelayanan, ada pula menyidak ruang alat kesehatan (alkes) hingga ruang keuangan.

Sejumlah persoalan mulai terpetakan, mulai dari sistem pembayaran hingga indikasi kerugian yang muncul akibat mekanisme yang belum jelas.

Komisi D menilai belum adanya modul atau pola kerja baku membuat pengelolaan berjalan tanpa standar yang kuat.

Selain itu, ditemukan pula persoalan kepegawaian yang belum memiliki penjelasan administratif memadai.

DPRD menegaskan membutuhkan klarifikasi langsung dari direktur karena beberapa temuan dinilai masih menggantung dan belum terjawab.

Komisi D Achmad Dhafir Syah, mengatakan, sistem manajemen informasi rumah sakit belum berfungsi optimal.

Rumah sakit tipe B pendidikan yang menjadi rujukan kawasan timur Jawa Timur itu justru tidak memiliki dashboard data yang aktif saat sidak berlangsung.

Kondisi tersebut membuat pejabat instalasi harus mencari data secara manual ketika ditanya legislatif.

“Hal ini menunjukkan lemahnya budaya pengelolaan data. Seharusnya tidak perlu masih utik-utik cari data, semua sudah bisa terbaca lewat dashboard,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan aplikasi SIMRS seharusnya memungkinkan pembaruan data secara realtime, sebagaimana praktik saat pandemi Covid-19.

Namun kenyataannya, tidak ada informasi yang diperbarui sehingga pengambilan keputusan berpotensi tidak berbasis data.

Situasi ini dinilai berbahaya bagi rumah sakit rujukan dengan beban layanan tinggi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSD dr Soebandi I Nyoman Semita mengakui digitalisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Ia menilai sebagian pegawai masih terbiasa dengan pola kerja lama yang bergantung pada laporan kertas.

Padahal dengan digitalisasi, kata dia, RSD bisa efisiensi 10-15 persen.

“Pikiran teman-teman itu masih lama, jadi minta laporan dari kertas lagi. Kami sebenarnya menargetkan digitalisasi penuh bisa selesai Februari. Tetapi ternyata belum bisa terealisasi. Jadi, mohon maaf,” jelasnya.

Selain digitalisasi, rumah sakit juga menghadapi persoalan kapasitas layanan yang tidak sebanding dengan lonjakan pasien.

Manajemen bahkan harus menempatkan pasien di ruang yang berbeda bidang, termasuk membuka ruang isolasi untuk pasien umum demi mengurai antrean.

Semita meminta waktu melakukan konsolidasi internal sekaligus meredam ego sektoral antarunit yang disebut sebagai warisan kebijakan sebelumnya. Ia mengakui proses pembenahan masih berjalan lambat.

“Manajernya ini belajar abal-abal, jadi terlambat mengamati ego-ego yang muncul di masing-masing ruangan,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi D Mohammad Hafidi, menilai, persoalan rumah sakit bukan sekadar teknis pelayanan, melainkan menyangkut manajemen internal yang belum tertata rapi.

Ia mengkritik pernyataan manajemen terkait istilah “manajer abal-abal” yang justru memperlihatkan adanya persoalan struktural serius.

Ia mengaku menemukan data yang cukup mencengangkan dan membutuhkan penjelasan resmi dari pihak direksi. Temuan tersebut akan dibawa ke rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan untuk diuji secara terbuka. “Kami menemukan data yang cukup mencengangkan dan mau keluar dari aturan yang ada,” ujarnya.

Menurut Hafidi, sidak dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi rumah sakit sebagai bahan evaluasi kebijakan.

DPRD ingin memastikan peningkatan pelayanan berjalan seiring dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini diharapkan melahirkan formula bersama antara legislatif dan eksekutif dalam membenahi arah pengembangan rumah sakit. Sehingga meningkatkan pelayanan dan peningkatan PAD Jember,” pungkasnya. (kin/bud)