
SUMBERSARI, Radar Jember - Pencairan insentif untuk para guru mengaji di Jember rupanya tak berjalan mulus. Pasalnya, pada pencairan insentif tahap pertama, belum lama ini, banyak yang dinyatakan hangus. Hal itu lantaran para penerima manfaat tidak bisa memenuhi sejumlah persyaratan sebagai penerima bantuan, sebagaimana ketentuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami meminta maaf bagi yang tidak memenuhi syarat, memang tidak bisa kami mencairkan. Karena rekening yang tidak sama dengan KTP, itu dari bank penyedia juga tidak bisa mencairkan kalau KTP-nya tidak sama dengan rekeningnya," kata Achmad Mushoddaq, Kabag Kesra Pemkab Jember, ketika dikonfirmasi, belum lama ini.
Mushoddaq juga menguraikan, data guru mengaji tahap pertama yang masuk ke Kesra ada sekitar 14.700 orang. Namun, hasil verifikasi, hanya sekitar 12.500 guru mengaji yang bisa menerima. Selisihnya, sekitar 2.200 guru mengaji tidak bisa dicairkan dan bisa setiap saat anggaran akan kembali tercatat di keuangan kas daerah atau kasda.
Lebih jauh, Mushoddaq menguraikan, permasalahan rekening penerima bantuan tersebut bukan hanya soal perbedaan nama. Bahkan, ada penerima manfaat yang justru menggunakan nama keluarganya. "Ada guru mengaji yang tidak menggunakan nama dirinya, tapi nama keluarganya. Ya, mohon maaf, itu tidak bisa (dicairkan, Red)," imbuhnya.
Pemkab Jember mencairkan dana insentif kepada sekitar 21 ribuan guru mengaji se-Kabupaten Jember dengan besaran masing-masing Rp 1,5 juta. Dalam pencairan tahap pertama, ada sekitar 12.500 guru mengaji. Sisanya atau tahap kedua, sejauh ini masih berproses di kesra dan bank penyedia.
Mushoddaq juga meminta guru mengaji selaku penerima manfaat agar melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Kesra sendiri telah melakukan penyesuaian terhadap pencairan ini sebagaimana saran BPK RI yang mengubah nomenklatur penomoran kode rekening, dari bentuk dana bansos menjadi dana bantuan pendampingan dan penyuluhan. "Kalau masyarakat tidak segera mengurusnya, ya, tidak bisa kami memprosesnya. Mohon maaf, itu sudah sebagaimana saran BPK. Kalau dipaksakan (di luar ketentuan, Red) khawatir malah bermasalah dan nanti jadi temuan BPK," pungkasnya. (mau/c2/nur)



